Pemberontakkan Pengetahuan Melawan Rejim Baru
*Catatan Kuliah “Il faut défendre la société” oleh M. Foucault, 7 Januari 1975
Sebenarnya eksplorasi ini tidak berhubungan dengan Krisis Cicak vs Buaya. Pembaca bisa memeriksa catatan-catatan sebelumnya, untuk melihat latar belakangnya (Sketsa exposisi… dan Foucault dan Geopolitik). Akan tetapi, beberapa perbincangan dengan berbagai kawan lama membuat saya ingin menempatkan Krisis Cicak vs Buaya (KCB) sebagai pintu masuk eksplorasi ini.
Ada dua hal dalam KCB yang saya amati. Pertama, cepatnya grup Facebook pendukung Bibit-Chandra yang didirikan Usman Yasin meraih 1.200.000 anggota. Angka ini, dengan jumlah hari sejak didirikan, mungkin termasuk grup Facebook yang terbesar dan tercepat dalam perekrutan. Lebih lagi, isu yang diangkat politis, menempatkan 500 orang pertama yang diundang bergabung untuk melakukan tindakan refleks: klik bergabung atau abaikan. Dan jangan lupa, mereka yang pertama bergabung, segera menjadi perekrut gerakan klik. Dalam satu minggu kemudian, setelah didukung pemberitaan media massa, jumlah pendukung grup Facebook ini melampaui satu juta.
Seorang kawan, Puthut EA, mencatat fenomena ini sebagai gerakan massa yang bahkan lebih besar dari penolakan kenaikan BBM pada masa pemerintahan SBY-JK. Ia menanggapi berbagai rumor dan spekulasi mengenai kejatuhan SBY-Boediyono karena rangkaian skandal Bank Century, Bibit-Chandra, dan tentunya kasus Antasari Azhar. Puthut juga menutup catatannya dengan kesimpulan bahwa SBY-Boediyono tidak akan jatuh kecuali terdapat “terobosan gerakan”.
Hal kedua, saya melihat adanya kecenderungan, yang sebenarnya tidak luar biasa untuk menjadi catatan, perilaku kelembagaan yang mirip pada Kepolisian dan Kejaksaan dalam menghadapi kasus-kasus seperti Prita vs Omni Internasional ataupun Bibit-Chandra. Lembaga-lembaga negara tersebut tampak seperti menantang tekanan publik, yang lagi-lagi berawal dari dunia internet. Dalam kasus Prita vs Omni Internasional, meski terkuak bahwa Kejaksaan Negeri Tanggerang melakukan kesalahan dalam penyidikan dan penyusunan tuntutan, begitu terlihat determinasinya untuk mengadili Prita yang sebenarnya merupakan korban malpraktik yang kini menjadi terdakwa pencemaran nama baik. Perilaku yang sama juga ditunjukkan, kali ini Kejaksaan dan Kepolisian, dalam kasus tuduhan suap dan penyalahgunaan kekuasaan dua pimpinan KPK, Bibit dan Chandra. Mirip dengan Prita, keduanya kini dibebaskan dari sel tahanan akan tetapi kasus mereka tetap berlanjut ke pengadilan.
Eksplorasi ini tidak bermaksud menilai jatuh atau tidaknya pemerintahan sekarang. Pertanyaan tersebut tidak pernah menjadi penting, sebenarnya, karena secara kongkrit hanya bisa membedah sebagian kecil dinamika yang tengah dan akan terjadi, dan beresiko besar terperangkap oleh spekulasi-spekulasi yang sering fantastis. Sebaliknya, eksplorasi ini ingin mencari tahu tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya dinamika politik belakangan ini.
Miskinnya Imajinasi Politik Kita
Catatan: Tulisan ini dibuat sebagai coret-coret pasca Pileg 2009 dan sebelum Pilpres 2009, dalam kesimpulan bahwa banyak survei politik dan analisa hasil Pemilu, atau analisis kuantitatif dalam studi politik, memiliki kerentanan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Problem atribusi adalah salah satu akarnya, di mana kemungkinan penyebabnya adalah kemiskinan imajinasi politik. Karena coret-coret, membaca tulisan ini memerlukan kehati-hatian.
Mengamati perkembangan wacana seputar Pemilu 2009, setidak-tidaknya terdapat tiga simptom sebuah penyakit yang kini menjangkiti dunia politik Indonesia, baik dari sisi akademik maupun sisi praksis. Jika boleh dikatakan, penyakit ini bernama kemiskinan imajinasi politik.
Pertama, hingga saat ini pembahasan atas tingginya angka golput, sebesar 49,6 juta pemilih menurut KPU, masih bermuara pada “golput substantif” dan “golput administratif”. Selain penuntutan terhadap KPU atas hilangnya hak contreng dan pendaftaran ulang pemilih, pendiskusian tentang bagaimana meningkatkan partisipasi politik elektoral maupun pasca pemilu begitu marjinal.
Kedua, dalam mengkritisi tingkah polah elit politik, nuansa moral dan ideal begitu kental dalam wacana “politisi versus negarawan”. Para komentator politik tampaknya lebih suka membahas harapan-harapan yang sebenarnya normatif dibandingkan mengajukan alternatif-alternatif yang tersedia yang dapat diambil oleh masyarakat.
Ketiga, ditengah semrawutnya sistem pemilu dan partai politik Indonesia, kini juga berkembang wacana mengenai penyederhanaan jumlah partai politik. Setelah 11 tahun reformasi, cukuplah menyedihkan jika sebagian akademisi, tua dan muda, kembali ke dalam pemikiran politik teknokratik Orde Baru.
Sketsa eksposisi Foucault dan Geopolitik
Foucault dan Geopolitik: Eksposisi Berseri tentang Kekuasaan
Sejujurnya, saya temukan nama Foucault cukup lama, tapi sekian lama juga saya mengabaikannya.
Pada satu sore, sekitar 11 tahun silam, di tengah menunggu salah satu sesi kursus politik yang diadakan di tempat kos salah satu peserta, saya menemukan sebuah buku, “Introducing Foucault”. Akan tetapi komik tersebut masih kalah menarik dengan judul lain dalam seri yang sama, Introducing Marx, yang kebetulan salah satu bagian dari karyanya akan kamu bahas sore itu. Saya tidak terlalu ingat apa topik spesifik sore itu, yang pasti mengenai ekonomi politik, dan kami telah berhari-hari mengunyah halaman demi halaman sebuah diktat mengenai kapitalisme. Foucault menjadi tidak menarik, menjadi bagian dari sekelompok intelektual yang dengan cap “posmo”, kami – para peserta kursus- akan menghindari membaca karya-karya mereka.
Kali kedua saya menemukan nama Foucault, adalah ketika di saat mempelajari Geopolitik. Buku Geraroid O Tuathail, Critical Geopolitics, memperkenalkan saya kepada “pengaruh” Foucault ke dalam studi Geopolitik, khususnya kepada perkembangan Institut Français de Géopolitique (IFG) yang dipelopori Yves Lacoste, dan merupakan tempat saya mengikuti studi geopolitik. O Tuathail mencoba memperlihatkan aliran pengaruh ini: Edisi pertama Hérodote, jurnal berkala IFG, memuat secara spesial wawancara dengan Foucault. Relasi lainnya, kelompok akademisi geografi yang di kemudian hari membentuk IFG dan juga Foucault adalah para pengajar dalam sebuah universitas eksperimental (Université de Vincennes, kini Université Paris 8).
Hanya saja saya tidak se-antusias O Tuathail soal Foucault dan IFG. Deleuze, Lacan, Guattari, Badiou juga tercatat sebagai pengajar di sana. Kenapa tidak sekalian membahas mereka? Tanggapan dari akademisi yang terhubung dengan Hérodote, yang diperlihatkan dalam buku Space, Knowledge, and Power; Foucault and Geography oleh J.W Crampton et al juga belum cukup memuaskan. Tapi saya kembali teringatkan, serial ini hanyalah sebuah eksposisi pemikiran. Saya tidak sedang membangun sebuah teori atau mencari suatu teori untuk menjelaskan keseluruhan peristiwa dunia. Saya ingin menempatkan Foucault dan para penerjemahnya sebagai sekumpulan alat yang praktis, meski bukan model tipsani (kutip sana dan sini), dalam berpikir dan melakukan analisa geopolitik.
Pengantar Diskusi Ekonomi, Politik, dan Filsafat Pelurusan Sejarah dalam Masyarakat Transisi
Latar Belakang
Dalam Nineteen Eighty-Four, George Orwell mengisahkan Winston Smith yang bekerja untuk Kementerian Urusan Kebenaran (Ministry of Truth). Tugas Smith adalah “menyesuaikan” arsip-arsip sejarah dengan garis pemerintah yang berkuasa. Ia mengganti isi kalimat dan bahkan menghilangkan orang-orang tertentu dalam foto-foto sejarah. Sebagaimana telah diketahui luas, praktek “merekayasa” sejarah inipun tidak terlepas dalam berbagai rejim penguasa dan Rejim Orde Baru adalah salah satu yang mempraktekkan hal ini.
Parpol lokal, sejauh mana demokratisasi akan dibawa?
* Sebuah pengantar untuk diskusi Asikbaca (kelompok pembaca di Banda Aceh)
MoU Helsinki membawa sebuah dampak perluasan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kali sejak demokrasi parlementer ditutup oleh dekrit presiden 1959, partai lokal kembali mewarnai politik negara ini.
Meski hanya dibuka di Aceh, partai lokal setidaknya membuka kesempatan untuk aktor-aktor politik yang sebelumnya bermain di luar pertarungan elektoral di Aceh. Jika sebelumnya pilkada Aceh telah dimenangkan oleh kandidat independen, yang sebelumnya di luar jejaring oligarki warisan ORBA, partai lokal di Aceh membawa lebih banyak lagi aktor yang sebelumnya ekstra parlementer (dan bermakna di luar oligarki) namun sekaligus juga komponen oligarki yang melakukan reposisi elektoral.
Boulanger
* Sebuah Catatan untuk Pemilu 2009
Majalah Tempo edisi 27 Juli 2008 mengulas tentang tokoh-tokoh yang mengajukan diri sebagai kandidat Presiden RI pada Pemilu 2009. Empat di antaranya adalah pensiunan jenderal Angkatan Darat: Sutiyoso, Wiranto, Prabowo, dan Kivlan Zen. Tampilnya keempat tokoh militer ini akan menantang tentunya SBY yang akan maju kembali. Kehadiran mereka serasa mengingatkan kembali kepada sebuah kategori politik dalam gerakan pro-demokratik pra-kejatuhan Suharto: para kapitalis bersenjata. Penggolongan ini sangatlah kuat dalam desakan anti-militerisme dalam transisi demokratik di Indonesia, karena menyatakan bahwa Dwifungsi ABRI didasari oleh kepentingan bisnis para perwira tinggi dengan Jendral Besar Suharto sebagai puncak simbolisnya. Sorotannya juga tajam, menguak bisnis-bisnis para perwira, baik sebagai perseorangan maupun melalui yayasan/koperasi, yang ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan ekonomi Indonesia di jaman Suharto.
Reinterpretasi Kenaikan Harga BBM
Mengurai Benang Kusut dalam Imajinasi BBM
(Ditulis untuk jurnal politik “Bersatu”, dimuat di indoprogress.blogspot.com)
“[…]sepertinya sebanyak 60 persen dari harga minyak saat ini adalah murni spekulasi.”
F. William Engdahl, penulis buku A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order.
“OPEC menentukan harga di depan koma dan para pedagang menentukan yang dibelakangnya.”
Robert Mabro, Institute for Research on Energy, Oxford.
ISU Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, boleh dibilang telah menjadi alat pengganggu kekuasaan. Siapapun yang menduduki kursi kepresidenan Republik Indonesia, pasti bergetar hatinya jika mesti berhadapan dengan masalah BBM.
Bayang-bayang kejatuhan Presiden Suharto pada 1998, yang didorong oleh aksi massa meluas akibat keputusan menaikkan harga BBM, tampak masih melekat kuat di benak politisi, baik yang loyal kepada pemerintah berkuasa maupun yang bersikap oposisi. Tahun tersebut, memang menjadi akhir masa panjang BBM murah untuk rakyat Indonesia. Sebelumnya, prestise sebagai anggota OPEC, pengekspor minyak, benar-benar terasa dan mewakili imajinasi Indonesia sebagai negeri yang kaya raya akan sumber daya alam. Maka, wajar, jika kini baik pemerintah maupun oposisi nominal yang ada, selalu melakukan perang posisi sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM.
Refleksi Persoalan BBM
Isu BBM mungkin adalah sesuatu yang dapat meruntuhkan kapital simbolis, meminjam dari Pierre Bourdieu, yang sudah empat tahun lamanya diakumulasikan oleh SBY. Begitu mendesaknya persoalan politik energi ini, harapan terkesan manipulatif mengenai Blue Energy disambar bulat-bulat dan dijadikan konsumsi publik. Terlihat para guru PR (hubungan masyarakat) yang kini berada di seputar Istana memanfaatkan karikatur teknologi fuel-cell yang berbasis hidrogen, namun sayang: upaya itu salah tembak. Akan tetapi, terlepas dari parodi yang kini mengkisruhkan suasana pergaulan elit istana, geopolitik.org mencoba mengajak diskusi mengenai perubahan landscape industri Minyak dan Gas Bumi Indonesia dalam presentasi online di bawah ini.
Continue reading