Geopolitik.org

Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal
Eric Schlosser
Houghton Mifflin Company
Boston 2001
356 hal

Suatu malam di tahun 2000 saya berjalan bersama seorang aktivis dari United Students Against Sweatshops (USAS), salah satu organisasi yang terlibat dalam kampanye anti-globalisasi di Amerika Serikat. Tahun tersebut gema demonstrasi Seattle November 1999 masih bergaung. Demonstrasi-demonstrasi anti-globalisasi memuncak dalam skala internasional, bahkan aksi-aksi yang memobilisasi massa aktivis dari berbagai negeri begitu marak sampai membuat sebuah pertemuan WTO terpaksa diagendakan di Doha, Qatar. Pada 1 Mei 2000, sebuah restoran McDonald’s, simbol kekuasaan globalisasi, dihancurkan oleh sekelompok penganut anarkisme di London. Bersama massa yang menonton peristiwa itu, mereka membuat api unggun dari papan reklame restoran tersebut, dan menyantap burger ‘gratis’ di Trafalgar Square.
Continue reading »

* Agustus 2003, dimuat Tempo dalam versi teredit

Kicking Away The Ladder: Development Strategy in Historical Perspective Dr Ha-Joon Chang Anthem Press, London, 2002 vi +187 hal

Di tengah kontroversi mengenai perpanjangan kontrak Indonesia dengan IMF, rasanya janggal jika tidak menelusuri kebijakan-kebijakan yang ‘dipaksakan’ oleh IMF kepada Pemerintah Indonesia. Benarkah paket reformasi yang berada di dalam ‘koper’ IMF akan membawa Indonesia keluar dari krisis, sehingga begitu pentingnya Indonesia ‘lulus’ sekolah IMF, menggunakan bahasa Syahril Sabirin di Kompas, 22 April 2003? Kontroversi ini juga tidak lepas dari mencuatnya kritik terhadap ‘menu’ kebijakan-kebijakan IMF, terutama dari Joseph Stiglitz, penerima Hadiah Nobel dan mantan Wakil Presiden Bank Dunia. Dalam bukunya Globalization and Its Discontents, Joe Stiglitz melukiskan dampak-dampak akibat kegagalan konseptual dari paket kebijakan yang diberikan IMF kepada ‘pasien-pasiennya’.

Hal ini diperburuk dengan dijadikannya IMF oleh banyak negara donor ataupun negara penerima ‘bantuan’ sebagai juri yang mengadili baik atau buruknya kebijakan-kebijakan pembangunan suatu negara. Bahkan ‘menu’ kebijakan itu sangat terlihat dipaksakan, jika dikaitkan dengan posisi tawar yang lemah dari negara pemohon bantuan. Tidaklah mengherankan jika banyak pihak memandang bahwa krisis utang luar negeri yang kini terjadi di berbagai negara dunia ketiga adalah ‘jalan baru’ imperialisme negara maju.

Continue reading »