Sebenarnya eksplorasi ini tidak berhubungan dengan Krisis Cicak vs Buaya. Pembaca bisa memeriksa catatan-catatan sebelumnya, untuk melihat latar belakangnya (Sketsa exposisi… dan Foucault dan Geopolitik). Akan tetapi, beberapa perbincangan dengan berbagai kawan lama membuat saya ingin menempatkan Krisis Cicak vs Buaya (KCB) sebagai pintu masuk eksplorasi ini.

Ada dua hal dalam KCB yang saya amati. Pertama, cepatnya grup Facebook pendukung Bibit-Chandra yang didirikan Usman Yasin meraih 1.200.000 anggota. Angka ini, dengan jumlah hari sejak didirikan, mungkin termasuk grup Facebook yang terbesar dan tercepat dalam perekrutan. Lebih lagi, isu yang diangkat politis, menempatkan 500 orang pertama yang diundang bergabung untuk melakukan tindakan refleks: klik bergabung atau abaikan. Dan jangan lupa, mereka yang pertama bergabung, segera menjadi perekrut gerakan klik. Dalam satu minggu kemudian, setelah didukung pemberitaan media massa, jumlah pendukung grup Facebook ini melampaui satu juta.

Seorang kawan, Puthut EA,  mencatat fenomena ini sebagai gerakan massa yang bahkan lebih besar dari penolakan kenaikan BBM pada masa pemerintahan SBY-JK. Ia menanggapi berbagai rumor dan spekulasi mengenai kejatuhan SBY-Boediyono karena rangkaian skandal Bank Century, Bibit-Chandra, dan tentunya kasus Antasari Azhar. Puthut juga menutup catatannya dengan kesimpulan bahwa SBY-Boediyono tidak akan jatuh kecuali terdapat “terobosan gerakan”.

Hal kedua, saya melihat adanya kecenderungan, yang sebenarnya tidak luar biasa untuk menjadi catatan, perilaku kelembagaan yang mirip pada Kepolisian dan Kejaksaan dalam menghadapi kasus-kasus seperti Prita vs Omni Internasional ataupun Bibit-Chandra. Lembaga-lembaga negara tersebut tampak seperti menantang tekanan publik, yang lagi-lagi berawal dari dunia internet. Dalam kasus Prita vs Omni Internasional, meski terkuak bahwa Kejaksaan Negeri Tanggerang melakukan kesalahan dalam penyidikan dan penyusunan tuntutan, begitu terlihat determinasinya untuk mengadili Prita yang sebenarnya merupakan korban malpraktik yang kini menjadi terdakwa pencemaran nama baik. Perilaku yang sama juga ditunjukkan, kali ini Kejaksaan dan Kepolisian, dalam kasus tuduhan suap dan penyalahgunaan kekuasaan dua pimpinan KPK, Bibit dan Chandra. Mirip dengan Prita, keduanya kini dibebaskan dari sel tahanan akan tetapi kasus mereka tetap berlanjut ke pengadilan.

Eksplorasi ini tidak bermaksud menilai jatuh atau tidaknya pemerintahan sekarang. Pertanyaan tersebut tidak pernah menjadi penting, sebenarnya, karena secara kongkrit hanya bisa membedah sebagian kecil dinamika yang tengah dan akan terjadi, dan beresiko besar terperangkap oleh spekulasi-spekulasi yang sering fantastis. Sebaliknya, eksplorasi ini ingin mencari tahu tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya dinamika politik belakangan ini.

Rejim dan Krisis
Berlanjutnya SBY ke pemerintahan kedua dengan mulus, memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, suara terbanyak dalam pemilihan presiden secara langsung, dan berlanjutnya lingkar kekuasaan yang setia di dalam kabinet kedua menandakan bahwa setelah runtuhnya Rejim Orde Baru, Indonesia kini untuk pertama kalinya dihadiahi sebuah rejim baru. Jalan panjang reposisi dan rekonstitusi kekuasaan yang stabil kini dapat dikatakan relatif final. Berbeda dengan tiga kepresidenan sebelumnya, saat ini pola-pola dan aturan main baru dalam kekuasaan juga sudah mulai terlihat ajeg. Krisis-krisis kelembagaan yang menimpa berbagai segi negara kini selintas sudah terlewati setelah reformasi aparatur negara cukup panjang. Rejim baru ini bukan saja selesai mencari bentuk, namun kini sudah mulai terlihat diskursus-diskursus yang dikembangkan dari para pendukung dan pegawainya untuk mempertahankan kekuasaan.

Sepintas, ia terlalu kokoh untuk dirobohkan anak-anak kemarin sore (baca: mahasiswa) seperti yang menimpa Soeharto dan Orde Barunya. Dan ini bukan berarti tidak ada upaya untuk melakukannya, berbagai kelompok mahasiswa telah mencoba dan membangun ke arah ini. Namun, metode pembangunan gerakan, strategi dan taktik yang digunakan, hingga slogan-slogan dan nyanyian yang disuarakan, hampir semuanya bentuk-bentuk daur ulang dari pengalaman gerakan politik pro demokrasi tahun 1990an dan dari inspirasi tahun 1998.

Mirip Orde Baru, sedari awal retak-retak di tembok rejim baru ini sudah ada. Pada awal Orde Baru, retak-retak itu diplaster dengan penyederhanaan sistem perpolitikan untuk membredel ketidakstabilan akibat terlalu banyak pengelompokan elit dalam parlemen. Perlu diingat bahwa Orde Baru juga dimulai dengan pembasmian akar-akar penyebaran kekecewaan di masyarakat, dengan penghancuran organisasi perempuan, petani, buruh, pemuda, dan partai politik yang dicap ‘komunis’.

Pada rejim baru ini, jalan ceritanya sedikit berbeda. Pembentukkan kembali atau rekonstitusi kekuasaan dimulai dengan kondisi legitimasi negara yang begitu rendah. Impotensi struktur negara yang dibangun Orde Baru begitu terlihat dan klaim-klaim keberhasilan ekonomi yang menjadi legitimasi kekuasaannya meluruh dihantam Krisis Ekonomi 1997. Segala sesuatu yang sebelumnya dikontrol Orde Baru seperti bergerak di luar kendali rejim. Kondisi demikian menyebabkan penggunaan kekerasan sebagai metode bertahanpun tidak manjur karena mereka yang dijadikan sasaran kekerasan menolak patuh, meminjam judul salah satu puisi Wiji Tukul. Perjuangan untuk menundukkan pemberontakkan mental ini yang menyebabkan munculnya istilah “Reformasi Kebablasan” yang disuarakan mereka yang bekerja pada pemerintahan, atau merupakan bagian dari elit politik konservatif.
Sulitnya perjuangan untuk “mengendalikan” rakyat yang telah menjadi lebih artikulatif dari sebelumnya, setidaknya telah memungkinkan dua hal terjadi. Di satu sisi, peningkatan kemampuan rakyat untuk melakukan penuntutan kepada negara membuat rentannya pemerintahan dan kekuasaan terhadap kritik, bahkan belakangan muncul kritik yang datang dari sisi dalam pemerintahan. Inilah yang terjadi di masa pemerintahan Gus Dur dan kemudian pada pemerintahan Megawati. Praktek-praktek politik yang menelikung kepentingan rakyat (misal, penggelapan uang, kolusi untuk mempengaruhi kebijakan, skandal korupsi) yang sebelumnya “diterima” oleh kepasrahan rakyat, setelah 1998 menjadi kartu politik yang mematikan. Isu korupsi dan demonstrasi anti korupsi menjadi bagian dalam pertarungan, dan diserap oleh aturan permainan pada sistem pemerintahan dengan serangkaian reformasi hukum, di mana KPK adalah salah satu hasilnya.

Di lain sisi, berada dalam sorotan dan bekerja di tengah ancaman terperangkap dalam kasus korupsi tampaknya juga berhubungan dengan semacam kesadaran anti rakyat dan obsesi mengendalikan hidup rakyat secara fisik dan mental di kalangan pengurus negara, yang dimanifestasikan dalam berbagai pernyataan-pernyataan hingga tindakan-tindakan politik hukum (undang-undang, peraturan daerah, baik yang sudah diberlakukan maupun yang masih berupa rancangan). Di level nasional, kita sudah melihat gatalnya aparatur hukum negara memberlakukan UU ITE dalam kasus Prita vs Omni Internasional, rancangan UU Rahasia Negara, pasal-pasal anti perempuan dan anti kebebasan berekspresi dalam UU Pornografi. Di level daerah, seiring dengan otonomi daerah, kita bisa melihat upaya-upaya mengontrol kebebasan rakyat melalui Perda-Perda bernuansa Syariah dan upaya-upaya penggunaan kekuatan-kekuatan koersif seperti yang kita saksikan dalam meningkatnya penggunaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi upaya-upaya bertahan hidup kaum miskin kota.

Banyak komentator politik, terutama yang radikal, berpendapat bahwa relasi antara hal-hal di atas sebenarnya diwariskan Orde Baru. Argumennya mudah, para anggota elit ekonomi dan elit politik, baik di Jakarta maupun di provinsi-provinsi dan kabupaten-kota, dilahirkan oleh Orde Baru. Mereka sudah begitu terbiasanya dengan praktek-praktek kekuasaan Orde Baru, sehingga sulit untuk meninggalkannya. Buktinya juga cukup banyak, kita ambil contoh Keppres 80/2003 soal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang berulangkali mengalami penambahan dan kini akan mengalami revisi, namun tidak kunjung menghentikan mencuatnya skandal-skandal korupsi setiap tahun.

Argumen lainnya, yang seharusnya memasukkan hitungan argumen pertama tadi, berlandas pada sebuah adagium “pemerintah boleh berganti, tetapi negara kapitalis tetap berdiri” yang merupakan konsep politik Marxis. Pisau analisa ini mengupas lapis demi lapis argumen-argumen yang mengutamakan perjuangan damai melalui Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan posisi-posisi publik lainnya. Ia dengan tepat menunjukkan dalam reformasi di Indonesia, pergantian hanya di Presiden, Kabinet dan staf terdekat, dan tentunya anggota parlemen dan perubahan tersebut tidak mengubah struktur dan sifat dasar Negara Orde Baru. TNI walau telah dipisah dengan Polisi, tetap memiliki struktur-struktur pendudukan dengan Komando Teritorial.

Namun, sangat terlihat mereka yang berkuasa saat ini, baik di pemerintah nasional maupun di pemerintah lokal, ingin segera menyatakan bahwa mereka sudah berubah, sudah “reformis”, dan kini melanjutkan “semangat reformasi”. Tentunya ini berhubungan dengan representasi kata “reformasi” di tingkat massa yang sering berarti pergantian pemegang kekuasaan. Dengan mengatakan bahwa aparatus negara saat ini sedang melakukan reformasi lanjutan, seperti spanduk-spanduk di kantor-kantor pemerintahan yang menyuarakan ”reformasi birokrasi”, maka tidak perlu ada lagi pergantian pemegang kekuasaan, pergantian rejim. Dengan kata lain, krisis politik berkepanjangan yang diwarnai dengan kesimpang-siuran aturan main, undang-undang dan peraturan daerah yang bertentangan, dan seterusnya dinyatakan sudah berakhir.

Di sinilah letak persoalan Cicak vs Buaya: di satu sisi, ada semacam diskursus yang berkembang yang ingin menyatakan bahwa telah terjadi banyak perubahan positif di sektor-sektor pemerintahan. Walaupun begitu kenyataan di tingkat lokal dapat terus menerus dipakai sebagai landasan kritik yang mencuat untuk membuktikan kebalikan dari arah diskursus tersebut. Juga berhadapan dengannya, berbagai kritik berlandaskan pada kegagalan berbagai aspek dari proses pembangunan rejim baru dalam memenuhi tujuan-tujuan yang dijanjikan oleh apa yang dipersepsikan sebagai impian reformasi 1998.

Sampai di sini, terlihat analisa kita berjalan biasa saja. Namun ketika melihat lebih dalam relasi antara klaim diskursus para pembangun rejim baru dengan apa yang dialami masyarakat  ketika berhadapan dengan aparat negara, kebuntuan mulai terasa. Selain itu, mereka yang melaksanakan proyek-proyek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dihadapkan pada kenyataan bahwa klaim teoritik yang mengatakan bahwa semakin baik demokrasi akan menunjukkan semakin tinggi partisipasi politik, ternyata tidak terbukti. Meski Pemilu 2009 memiliki asumsi akses konstituensi yang lebih besar, kenyataan memperlihatkan angka golput yang tinggi.

Persoalannya kemudian, jawaban atas kontradiksi-kontradiksi tersebut hingga saat ini bersifat normatif. Jika kita tengok komentator-komentator politik, kita akan segera melihat pembahasan normatif, benar/salah, dengan kalimat-kalimat seperti “Masyarakat sipil Indonesia masih lemah… ” Atau, “Dibandingkan Indonesia, negeri A memiliki…” Selama 11 tahun terakhir, analisis normatif mewarnai media besar dan hingga kini, manifestasi ide politik terbaik adalah demonstrasi jalanan menyerukan penggulingan kekuasaan. Kenapa terbaik? Karena kelihatannya selalu diulang-ulang pada masa Habibie, Gus Dur (berhasil), Megawati, dan kini SBY.

Dari Pengamatan Menjadi Metode Analisa
Jika kita tarik ke belakang, sebutlah 20-30 tahun ke belakang, kita akan melihat letupan-letupan sosial yang terjadi, seperti perlawanan mahasiswa 1974, 1978, dan 1990an, peristiwa Tanjung Priok, Gerakan Mahasiswa 1998, gelombang pemogokkan buruh 1998-1999, Peristiwa Semanggi I dan II, dan seterusnya menampakkan sebuah benang merah. Hampir semua mobilisasi kekuatan rakyat tersebut bermula dari hal-hal yang berkarakter lokal. Perlu dicatat, karakter lokal ini tidak berlawanan makna dengan “nasional”. Artinya, gerakan tersebut sangat spesifik, baik dari tema/isu maupun dari segi tempat dan waktu. Selain itu, selalu nampak juga kegagalan kelompok-kelompok radikal untuk membawa gerakan massa yang termobilisasi tersebut untuk perubahan mendasar pada sistem sosial, ataupun bahkan ke arah sistem politik yang benar-benar baru yang diimpikan mereka.

Di sini kemudian terlihat bahwa diskontinuitas atau keterputusan justru merupakan faktor utama, bahkan di dalam pergerakan perlawanan tersebut. Kita bisa lihat dari perlawanan massa terhadap kekuasaan yang berada dalam isu-isu berbeda, munculnya karakter-karakter lokal pergerakan seperti kedaerahan dan etnis, kelas dan sektor masyarakat. Dan kita bisa lihat juga keterputusan dalam makna ditinggalkannya pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh kekuasaan (Memasuki Era Tinggal Landas, Gemah Ripah Loh Jinawi, Stabilitas, Perempuan adalah Ibu Anak-anak Bangsa) dan diadopsinya pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya disensor kekuasaan (Pembantaian Rakyat di Aceh, Timor Leste dan Papua, “Peranan Wanita” lebih mirip dengan domestifikasi).

Banyak kalangan menganggap hal ini tidak spesial. Konotasi yang berkembang pada makna ”moderasi”, ”spontanitas massa”, ”ekonomisme”, atau bahkan ”sosial demokrat”, berawal dari perjuangan tanpa akhir kelompok radikal dalam menghindari apa yang diasumsikan sebagai kemunduran-kemunduran pergerakan dan juga jebakan-jebakan sifat lokal dari pergerakan massa. Dengan kata-kata tersebut, penggalian atas penjelasan mengapa dan bagaimana ”massa” menjadi ”spontan” lebih banyak dipenuhi oleh pandangan-pandangan asumtif dan teoritik yang tingkat validitasnya rendah. Media massa juga tak kurang sumbangsihnya, ”amuk massa” menjadi kata yang cukup mematikan diskusi mengenai dinamika yang mempengaruhi seseorang, sekelompok orang, ataupun bahkan sebuah kelas sosial, bergerak menantang bentuk-bentuk kekuasaan yang sebelumnya mereka terima ataupun mereka dukung.

Ada pula sebagian kalangan, terutama eks-aktivis mahasiswa 98, yang meyakini adagium “Di mana ada penindasan, di sana pasti ada perlawanan” (atau perumpamaan “Semut pasti melawan jika diinjak”). Repotnya, meskipun kadang terdengar heroik, kacamata seperti ini tidak banyak bisa menolong dalam mencari penjelasan penurunan kualitas dan kuantitas Gerakan 98 secara drastis di akhir 1999 ataupun “pilihan” rakyat pada Pemilu 2004 dan 2009. Paling maksimum, kita cuma dapat pemberitahuan dari berbagai pihak bahwa rakyat masih belum terdidik alias “bodoh”.

Menariknya lagi, jika kita mencoba menggeret eksplorasi politik ini ke belakang, teori-teori politik dari penulis-penulis besar cukup mewarnai media dan buku-buku dalam satu dekade ini. Kebanyakan menawarkan penjelasan-penjelasan menyeluruh (holistik), jika tak ingin dibilang totaliter, atas krisis “multidimensi” yang melanda Indonesia. Mungkin karena kata “Multidimensi” inilah banyak orang tanpa sadar mencari jawaban puncak (ultimate answer) yang bisa menyelesaikan seluruh problematika “multidimensional” secara paralel di dalam teori-teori politik tadi. Ini bukan berarti bahwa teori-teori totaliter tadi tidak pernah memberikan arahan yang berguna dalam pengembangan metode analisa ataupun penyusunan strategi dan taktik politik. Marxisme, dengan segala aliran di dalamnya, adalah contoh yang baik untuk hal ini. Namun dalam situasi spesifik dan lokal, sering sekali teori-teori totaliter tersebut terpaksa harus dijungkirbalikkan, dikerdilkan oleh definisi-definisi, dilokalisasikan dan seterusnya, sehingga dapat bermanfaat dalam konteks spesifik dan lokal tadi. Perlu juga dilihat, bahwa teori-teori tersebut tidak berangkat dari pengetahuan-pengetahuan yang dikumpulkan dari pengalaman-pengalaman setempat.

Artinya, kita memiliki dua jenis pengetahuan di sini. Pertama, sehubungan dengan absennya penjelasan soal “spontanitas”, kita bisa jadi menemukan banyak pengetahuan-pengetahuan di tingkat yang sangat lokal yang mungkin menjelaskan spontanitas, tetapi pengetahuan tersebut dikubur, disembunyikan, dibawa ke balik tabir oleh sistematisasi, organisasi.  Belum tuntasnya nasib warga korban lumpur Lapindo, misalnya, dinyatakan tidak relevan dengan kesuksesan program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Grup Bakrie. Fakta bahwa 700 ribu pelajar SD putus sekolah setiap tahunnya tidaklah valid (meski masuk dalam iklan CSR Garuda Indonesia-Depdiknas) karena pemerintah telah membuat gratis Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama. Statistik adalah salah satu contoh bagaimana bias kelembagaan dapat mengubur pengetahuan-pengetahuan seperti dampak kenaikan BBM yang lebih jauh dibandingkan dengan yang diperkirakan model matematis dan angka PHK yang lebih besar daripada data pemerintah. Contoh lainnya, studi komunikasi politik mengubur telanjangnya penggunaan koersi fisik di tengah kepercayaan bahwa rejim baru berkuasa ditopang oleh imaji.

Jenis pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan-pengetahuan yang sedari awal sudah didiskualifikasi sebagai sesuatu yang tidak penting, tidak ilmiah karena rendahnya tingkat sistematisasi penalarannya. Pengetahuan-pengetahuan ini menyeruak dalam pertarungan-pertarungan antara mereka yang ditundukkan dan mereka yang berkuasa. Kritik terhadap hubungan antara kekuasaan eksploitatif dan kemiskinan tidak akan muncul tanpa gerakan-gerakan perlawanan sektoral yang dilakukan bagian demi bagian buruh yang berserikat dan kaum miskin kota. Kritik atas hubungan ketidakadilan transaksi antara desa dan kota dengan tekanan untuk urbanisasi dan migrasi tidak akan muncul tanpa mengikuti kisah-kisah orang pedesaaan yang mencari peruntungan di kota ataupun menjadi buruh migran.

Kedua jenis pengetahuan inilah yang disebut oleh Michel Foucault, dan kemudian dipinjam oleh Vandana Shiva, sebagai “subjugated knowledges”, atau pengetahuan-pengetahuan yang ditundukkan.

Pertanyaannya kemudian bagaimana memposisikan keberadaan pengetahuan-pengetahuan ini dalam sebuah metode analisa politik? Bagaimana mereka dapat digunakan dalam refleksi tentang kekuasaan?

Penelusuran keduanya, pengetahuan yang dikubur dan yang didiskualifikasi, dapat membuat kita mengetahui ingatan-ingatan akan pertarungan-pertarungan di waktu silam. Secara umum, kedua pengetahuan ini menjadi garis-garis besar agenda penelusuran asal-muasal (genealogi) bentuk-bentuk kekuasaan yang berlaku saat ini, untuk memperoleh kembali ingatan-ingatan dan pengetahuan-pengetahuan sejarah yang selama ini dikuburkan atau didiskualifikasi oleh kekuasaan dan sains (atau sains sebagai institusi?). Dan kemudian, pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan dalam taktik-taktik politik kontemporer.

Jika kita hubungkan dengan perkembangan dua dekade terakhir di Indonesia, tergalinya pengetahuan dan ingatan mengenai pertarungan politik pada masa kepresidenan Soekarno menjadi komponen penting dalam kembalinya aksi massa sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap kekuasaan, seperti dieksplorasi oleh Max Lane dalam bukunya “Bangsa Yang Belum Selesai”. Mengedepankan kisah-kisah represi yang terjadi pada periode 1980an juga berperan penting dalam menghancurkan legitimasi kekuasaan Soeharto.

Yang menarik, ketakutan atas bangkitnya pengetahuan dari masa silam juga terlihat dari para pendukung Rejim baru yang saya utarakan di atas. Belum hilang ingatan kita peristiwa pembatalan Kurikulum Sejarah Nasional Indonesia 2004 oleh Mendiknas Bambang Soedibyo dan pembakaran buku-buku sejarah berdasarkan kurikulum tersebut yang dipelopori oleh pejabat-pejabat negara seperti Walikota Depok Nurmahmudi Ismail. Contoh paling baru adalah pelarangan tayang film Balibo oleh Lembaga Sensor Film dengan alasan sensitivitas atas “luka-luka lama”.

Mari kita kembali ke keberadaan 1.000.000 Facebookers pendukung Bibit-Chandra dan tekanan politik yang dihasilkannya. Sejuta suara yang sebenarnya belum terlihat jelas komitmen perjuangannya menunjukkan mereka melawan diskursus yang dikembangkan oleh para pembangun rejim bahwa reformasi telah terjadi. Dampaknya juga terlihat jelas, para pembangun rejim dengan cepat melangkah, namun seraya mencari justifikasi agar tidak terlihat mudah ditekan, untuk membalikkan situasi yang dialami Bibit dan Chandra. Tentunya, sambil juga mencari konsesi-konsesi yang bisa diperoleh.

Jika contoh-contoh yang saya sebutkan bisa digunakan untuk menguji validitas peran pengetahuan tertundukkan dalam melawan kekuasaan, tampaknya sebuah langkah menuju analisa politik, analisa mengenai pertarungan kekuasaan, telah terjadi. Penggalian atau pengungkapan pengetahuan yang tertundukkan di hadapan khalayak luas memiliki peranan yang sangat kuat dalam perlawanan terhadap kekuasaan, dalam semangat “Melawan Lupa” mengembalikan ingatan-ingatan pertempuran terakhir, garis-garis demarkasi dalam konfrontasi-konfrontasi masa silam yang dalam masa kini disembunyikan oleh pengaturan-pengaturan fungsional ataupun penataan-penataan sistematik yang di(re)produksi kekuasaan.

Lebih lanjut lagi, kita memperoleh semacam benang merah pertama dan sekaligus ekspresi yang bisa mewakili eksplorasi ini: pemberontakkan pengetahuan-pengetahuan yang ditundukkan (insurrection of subjugated knowledges).

Tapi mengapa pengetahuan-pengetahuan ini harus memberontak untuk mendorong perlawanan terhadap kekuasaan? Apa yang sebenarnya menjadi pertaruhan, ketika kekuasaan mensistematisasikan pengetahuan ke dalam sains sambil menundukkan pengetahuan-pengetahuan yang bertentangan dengannya? Mengapa analisa-analisa tentang kekuasaan yang telah ada tidak mampu menciptakan agenda-agenda yang bisa membebaskan pengetahuan dari lembaga sensor dan lembaga sains dan pendidikan? Atau lebih luas lagi, karena kekuasaan merentangkan otot-ototnya juga ke dunia pengetahuan, apakah kita bisa menjabarkan aparatus-aparatus kekuasaan yang bekerja di berbagai tingkatan masyarakat, di dalam berbagai dunia kehidupan, dan dengan berbagai bentuk perpanjangan?

“Ekonomisme”

Hingga saat ini metode analisa atas kekuasaan yang mendominasi wacana politik berada dalam dua aliran besar. Pertama, aliran yang kini menjadi arus utama transisi demokratik di Indonesia. Kita tentu bisa melihat bahwa andalan utama para pembangun rejim dan juga kalangan “masyarakat sipil” yang mendorong reformasi adalah slogan “Penegakkan Hukum” atau “Rule of Law”. Kita melihat bahwa dengan semangat ini, pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan semua mengarah pada proses legislasi, penerbitan undang-undang. Sejak 1998, sudah ratusan undang-undang yang diterbitkan yang mengatur berbagai aspek kekuasaan.

Landasan berpikir aliran ini berada dalam kerangka hak dan kewajiban di mana hubungan ideal dari keduanya diatur oleh “kontrak sosial”. Masyarakat menyerahkan sebagian haknya kepada sebuah lembaga ataupun seseorang agar semua dapat diatur demi kepentingan bersama. Artinya, aliran berpikir ini mengasumsikan kekuasaan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki seperti barang dagangan. Karena itu, kekuasaan dapat diserahterimakan atau dirampas, sebagian ataupun seluruhnya, melalui tindakan hukum ataupun tindakan yang dianggap sah, dengan penyerahan (pertukaran) sesuatu yang lain atapun berdasarkan sebuah kontrak. Itulah sebabnya dalam memandang proses pembentukkan kekuasan, “kontrak sosial” menjadi fokus pembahasan yang klasik. Melihat langgam perubahan yang dipengaruhi pemikiran ini, tidaklah salah jika saya meminjam kembali label yang diberikan Foucault kepada aliran pemikiran ini “liberal-yuridis”.

Aliran besar kedua berangkat dari konsepsi umum Marxisme tentang kekuasaan. Kritik Marxis atas Orde Baru sangat berpengaruh dalam proses panjang yang mengakhiri kekuasaan Soeharto. Meskipun dilarang oleh Orde Baru, didiskualifikasi oleh para intelektual liberal, komponen-komponen pengetahuan atas sistem kapitalisme dalam hubungannya dengan kekuasaan Orde Baru yang militeristik terserap dalam tema-tema yang diusung oleh gerakan sosial. Kritik Marxis juga sangat berpengaruh dalam gerakan anti-neoliberalisme mulai awal dekade 2000an. Pada saat itu, kritik ini berhadapan terbuka dengan konsepsi liberal-yuridis yang memfasilitasi berbagai undang-undang memberikan akses lebih besar kepada perusahaan-perusahaan besar dalam sumber daya alam, keuangan, kelembagaan dan seterusnya (baca: liberalisasi ekonomi).

Konsepsi Marxisme mengenai kekuasaan bertitik berat pada teori negara yang merupakan fungsi dari kehidupan ekonomi (produksi-konsumsi sebuah masyarakat). Kekuasaan berperan baik untuk melanggengkan relasi-relasi produksi dan juga untuk mereproduksi sebuah dominasi kelas yang dimungkinkan oleh perkembangan kekuatan-kekuatan produksi dan oleh cara-cara kekuatan-kekuatan tersebut dikuasai. Artinya, kekuasaan politik memiliki raison d’etre dan prinsip-prinsip atas bentuk konkrit dan cara kerjanya dalam kehidupan ekonomi.

Meski terdapat banyak perbedaan-perbedaan mendasar, ada kesamaan dalam dua aliran ini. Kedua-duanya menghubungkan erat gerak kekuasaan dengan ekonomi, dengan kata lain memiliki “ekonomisme”. Karena terlalu terkait ataupun dimodelkan dari kehidupan produksi-pertukaran-konsumsi, keduanya kehilangan makna “politis” di saat digunakan sebagai panduan analisa politik dalam dunia di mana teknologi kekuasaan telah berkembang jauh setelah Perang Dunia II. Di sinilah terletak benang merah kedua dari eksplorasi ini.

Keterbatasan-keterbatasan segera menyeruak ketika mencoba menganalisa pertarungan kekuasaan, seperti dalam menganalisa kemenangan Fasisme dan Stalinisme, pemikiran liberal-yuridis maupun Marxis dipaksa menerbitkan definisi-definisi baru yang mereduksi klaim-klaim koherensi yang mereka usung. Mengapa? Kemenangan Fasisme dan Stalinisme memperkenalkan pada dunia berbagai teknik dan teknologi kekuasaan yang lebih canggih. Sistem pendidikan universal dan nasional, media massa yang sudah lengkap teks, audio, dan visual, teknik sensus dan polling, penggunaan terror negara yang lebih sistematis, dan lain sebagainya, berkembang lebih cepat daripada ide-ide dan metode menganalisa kekuasaan.

Dan jika kita melihat perdebatan yang terjadi antara dua aliran pemikiran mengenai satu moment politik, seperti hubungan antara Krisis Cicak vs Buaya dan isu Bank Century, kita bisa lihat begitu banyak “blindspots”. Ambillah contoh soal Anggoro dan kawanan Makelar Kasus, imajinasi popular yang terbentuk oleh media dan juga manuver pejabat negara adalah adanya sekelompok predator yang menguasai sistem hukum. Sangat sedikit yang bertanya, jangan-jangan keseluruhan sistemnya memang lahir sebagai sistem para pemangsa. Puluhan tahun institusi hukum berdiri, dengan serangkaian perkembangan internal, bukankah mungkin saja bahwa mereka yang bekerja di dalam lembaga tersebut berkepentingan untuk membentuk sistem yang menguntungkan mereka, memudahkan mereka untuk “memangsa”, dan melanggengkan sistem “pemangsaan” ini? Tentunya ini bukan persoalan kebohongan atau kemunafikan, namun kelemahan metodologis.

Akibatnya, meskipun keduanya bermanfaat dalam batas-batas ekspresi perlawanan mereka, tanpa sadar perbedaan ideologis tidak menghalangi penggunaan kedua cara berpikir ini. Ketika kaum liberal berada di garis depan melawan tirani sistem monarki, kelompok-kelompok (neo)liberal masa kini menggunakan kekerasan negara sebagai alat melancarkan jalan mereka. Di masa revolusi, partai kiri meneriakkan “pembebasan rakyat”, namun pimpinan-pimpinan partai-partai Stalinis seperti memuja disiplin keras berdasarkan hukum atau AD/ART dan melarang pemogokkan buruh atas nama revolusi kelas pekerja. Dan bukan rahasia juga negara-negara yang mengusung kedua ideologi ini, melanggar kredo mereka yang seharusnya menjaga kehidupan manusia dan kemanusiaan.

Persoalannya kemudian, apakah bisa kita menganalisa kekuasaan selain dari pendekatan “ekonomis”? Mungkin kita perlu formulasikan lebih lanjut pertanyaan ini:

Pertama, apakah kekuasaan selalu nomor dua setelah ekonomi? Apakah tujuan akhirnya selalu ditentukan oleh ekonomi? Apakah tujuan keberadaannya (raison d’etre) dan peranannya pada intinya untuk mengabdi kepada ekonomi? Apakah ia dirancang untuk mendirikan, menguatkan, menjamin keberlangsungan, dan mereproduksi hubungan-hubungan yang menjadi bagian ekonomi dan merupakan esensi bekerjanya ekonomi?

Kedua, apakah kekuasaan dimodelkan dari komoditas? Apakah ia sesuatu yang dapat dimiliki ataupun diperoleh, yang dapat diserahkan melalui kontrak maupun dengan kekuatan paksa, yang dapat diasingkan maupun dibangkitkan kembali, yang beredar dan menyuburkan satu daerah tetapi juga dapat menghindari daerah lainnya?

“Politik adalah kelanjutan dari perang”

Pada masa ide ini disebarluaskan (1975) belum terlalu banyak alat-alat yang dapat memeriksa kesahihannya. Namun, sebelum kita menelusuri perkembangannya lebih lanjut dalam rentang waktu 34 tahun, ada baiknya kita memulai dua jawaban langsung yang muncul pada saat itu.

Pertama, kekuasaan bukanlah sesuatu yang diberikan, dipertukarkan, ataupun diambil kembali. Ia adalah sesuatu yang dilakukan dan ia hanya berada atau eksis dalam tindakan. Kedua, kekuasaan juga bukan hanya keberlangsungan dan keterbaruan relasi-relasi ekonomi, tetapi paling utama ia adalah relasi-relasi kekuatan.

Ini memberikan pertanyaan lanjutan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan penggunaan kekuasaan? Apa yang menjadi mekanismenya?

Kenyataan saat ini, melihat penggunaan kekuasaan yang nyata dirasakan rakyat, kita bisa berkesimpulan bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang menindas. Namun tidak ada yang baru di sini. Hegel, Freud dan Reich telah menyatakannya di waktu silam. Apakah analisa “non-ekonomis” tentang kekuasaan bermakna sebagai analisa mengenai mekanisme-mekanisme penindasan?

Selanjutnya, jika kekuasaan adalah bentuk pelaksanaan dan penggunaan hubungan kekuatan, ataupun pemaksaan, daripada menganalisa kekuasaan dalam bentuk-bentuk kontrak, penyerahan, pengasingan, ataupun daripada dalam bentuk-bentuk fungsional seperti reproduksi hubungan-hubungan produksi, bukankah lebih baik kita menganalisanya, terutama dalam bentuk konflik, konfrontasi, dan perang? Setidaknya ini memberikan alternatif dari hipotesa pertama (kekuasaan adalah penindasan) dan menemukan hipotesa kedua: Kekuasaan adalah Perang. Jika Clausewitz dikenal dengan kalimat “Perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara-cara lain”, kita memulai analisa ini dengan perspektif “Politik adalah perang dengan cara-cara lain.”

Pembalikan Clausewitz ini memiliki tiga makna. Pertama, memang benar bahwa keputusan politik menghentikan perang, namun kekuasaan itu sendiri berdiri di dalam dan melalui perang. Politik menerbitkan dan mereproduksi ketidakseimbangan kekuatan yang muncul dalam perang.

Kedua, perjuangan politik haruslah ditafsirkan sebagai kelanjutan dari perang, di mana pihak-pihak yang menang dan kalah tetap berada dalam posisi saling menyerang, saling berupaya melemahkan dan menggeser kesetimbangan kekuatan demi keuntungan masing-masing.

Ketiga, keputusan akhir hanya dapat diperoleh dari perang. Perubahan-perubahan yang lebih permanen, yang tidak mudah dijungkirbalikkan, hanya didapat dari perang. Dalam hal ini, kita bisa lihat penegakkan kekuasaan, pendirian rejim baru hanya bisa didapat dan mengikuti hasil-hasil pertempuran terakhir dari perang. Dan ini juga bermakna, kenyataan politik sebagai kelanjutan dari perang, akan berakhir jika perang baru muncul.

Membuat Analisa Politik Menjadi Politis

Tantangannya kemudian bagaimana menantang teori-teori politik arus utama, menantang skema analisa politik yang menjadikan hukum sebagai landasan kekuasaan?

Sekarang, marilah kita mencoba menjabarkan beberapa kesimpulan sementara.

Pertama, sejarah perubahan dalam suatu masyarakat diwarnai oleh diskontinuitas. Dan dibandingkan pergeseran linear yang selalu dikatakan oleh historiografi yang diajarkan sistem pendidikan kita, yang sering terjadi adalah berantakannya sistem pengetahuan arus utama sebagai akibat pemutusan atau disrupsi oleh pengetahuan-pengetahuan baru yang sering kali memang tidak menjelaskan secara keseluruhan (totalitarian). Maknanya, bukanlah kerja teoritik yang mendorong perubahan sosial, namun pengetahuan-pengetahuan yang dibebaskan melalui kerja-kerja teoritik dan yang mencuat secara langsung dari pengalaman bersama lah yang membongkar sains yang menegakkan kekuasaan.

Kedua, karena kekuasaan memiliki efek-efek pada sains, teori-teori tentang kekuasaan yang disirkulasikan oleh sistem sosial memiliki bias kekuasaan. Artinya, untuk mempelajari kekuasaan juga membutuhkan pemberontakkan pengetahuan politik. Kita membutuhkan pengungkapan pengetahuan-pengetahuan yang kini disembunyikan oleh sistematisasi ilmu politik, ilmu hukum dan seterusnya.

Ketiga, ketika kita ingin keluar dari skema ekonomistis dalam menganalisa kekuasaan, dan beranjak ke pendekatan yang membahas kekuasaan sebagai pelaksanaan hubungan-hubungan kekuatan (atau pemaksaan), kita menemukan ada dua sistem yang mungkin dapat diaplikasikan. Yang pertama, penindasan merupakan mekanisme kekuasaan. Yang kedua, hubungan-hubungan kekuasaan berlandaskan pada benturan mirip peperangan antar kekuatan-kekuatan.

Sistem yang pertama, jika kita lihat, berangkat keyakinan para pemikir Eropa abad 17 yang disuarakan Lord Acton tahun 1887: “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutly.” Sumbernya tentu adalah pemikiran politik liberal-yuridis, yang berasumsi bahwa kekuasaan itu bisa diserahkan dengan kontrak sebagai kerangka kekuasaan politik. Ketika kekuasaan melanggar batas, pelanggaran itu disebut penindasan. Kekuasaan menjadi persoalan sah atau tidak sah (legitimate atau illegitimate).

Sistem yang kedua, berangkat dari tanda-tanda dari pemberontakkan pengetahuan-pengetahuan yang ditundukkan, yang masih perlu diuji dan dieksplorasi lebih jauh. Posisinya adalah, represi bukanlah berhubungan dengan pelanggaran kontrak sosial, namun adalah implementasi hubungan kekuatan yang berkepanjangan. Karena itu, kekuasaan menjadi persoalan perlawanan dan penyerahan.

Sebenarnya agak menarik ketika melihat dua sistem ini ternyata bukan tidak terdamaikan. Malahan, memiliki semacam hubungan logis. Represi merupakan hasil politik dari perang, sedangkan penindasan adalah hasil dari penyalahgunaan kedaulatan dalam ranah hukum. Dan ketika kita mengamati pertarungan politik dengan segala dinamika dan eskalasi yang terjadi, kita bisa lihat bagaimana sah atau tidaknya suatu kebijakan, kursi politik, atau tindakan dijadikan sebagai landasan klaim untuk memulai pertarungan. Rasa keadilan/ketidakadilan menjadi obyek manipulasi mereka yang bertarung. Akan tetapi, begitu pertarungan dimulai, begitu sumber daya dimobilisasi untuk memenangkannya, isu sah atau tidak sah, ataupun rasa adil dan tidak adil tidak lagi menjadi perbincangan (selain untuk merekrut lebih luas sumber daya). Kita malah melihat bahwa strategi dan taktik menjadi diskusi yang dominan di masing-masing kekuatan yang bertarung. Kita melihat teknik dan teknologi berperan besar dalam kemenangan dan kekalahan.

Beberapa Catatan

Jika kita melihat kembali perkembangan politik Indonesia, khususnya dalam Krisis Cicak vs Buaya yang kini berkembang menjadi Krisis Century, dengan kacamata “politik adalah kelanjutan dari perang”, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam eksplorasi ini.

- “Penyalahgunaan wewenang/kekuasaan” seperti korupsi dan kriminalisasi bukanlah masalah utama dalam krisis ini, tetapi adalah simptom atau keretakkan-keretakkan, tanda-tanda problem mendasar dalam rejim baru. Krisis politik ini berhubungan dengan baru berdirinya sebuah rejim, yang mendaurulang keluaran-keluaran Orde Baru. Peristiwa-peristiwa seperti yang dialami Prita, JJ Rizal (dianiaya Polres Depok), dan beberapa korban lainnya menunjukkan karakter sesungguhnya dan asal muasal rejim baru ini. Selain itu, seperti ada semacam keinginan untuk menyiangi perangkat-perangkat yang sebenarnya aksesoris demokrasi dan bukanlah barometer yang baik seperti KPK, selayaknya benalu yang mengganggu agenda-agenda yang menjadi kepentingan para pembangun rejim baru ini.

- Di sisi lain, kritik-kritik baru, dan menariknya di luar arus utama pergerakan politik, bermunculan dan mendorong tipe-tipe partisipasi politik baru, seperti Facebook dan pengumpulan koin untuk Prita. Kalau dilihat, kritik-kritik ini sama sekali tidak membutuhkan keabsahan dari teori-teori besar untuk menemukan dirinya dalam tindakan politik. Mereka juga tidak dibangun dari pola pergerakan politik yang membutuhkan pengorganisasian massa seperti partai politik ataupun gerakan mahasiswa. Kritik-kritik ini bersifat lokal, dari tempat maupun waktu, dan mendorong tindakan yang terbatas dan tidak membutuhkan komitmen partisipasi jangka panjang.

- Klaim-klaim demokratik yang diusung rejim baru kini dipatahkan oleh kritik-kritik lokal, spontanitas-spontanitas yang menyuarakan pengetahuan yang dialami berbagai bagian rakyat. Ini bermakna bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya tidak terlalu disadari oleh banyak pengamat politik yang mengedepankan kesimpulan bahwa kemenangan SBY disebabkan oleh pembangunan imaji yang kuat. Meski itu mungkin saja bagian dari strategi yang diambil oleh tim sukses SBY, namun munculnya kritik-kritik ini menunjukkan bahwa kesimpulan ini tidak sepenuhnya benar. Pengaruhnya cukup besar terhadap dinamika pertarungan politik seputar berdirinya rejim baru. Petinggi-petinggi dan para pembangun rejim merasa mendapatkan tekanan untuk bertindak, dan guliran dari fenomena-fenomena ini ternyata membuka lapangan-lapangan pertarungan politik baru. Perlu dicatat, pemerintah pertama rejim baru ini adalah pemerintah tercepat yang berada dalam posisi terkepung (embattled), dan pengepungan terjadi bukan berawal dari lawan-lawannya.

- Kerangka berpikir liberal-yuridis lebih banyak berperan untuk menghanyutkan mereka yang dilibatkan dalam pertarungan dibandingkan untuk melihat gambar yang lebih besar maupun melihat pengetahuan-pengetahuan yang bisa dibebaskan untuk menghantam kekuasaan yang berlangsung. Perlu diingat bahwa kerangka ini bukan hanya dianut oleh kelompok liberal, berbagai kelompok kiri juga malah mendasarkan narasi taktis yang mereka usung dari kerangka ini.

Mengamati perkembangan wacana seputar Pemilu 2009, setidak-tidaknya terdapat tiga simptom sebuah penyakit yang kini menjangkiti dunia politik Indonesia, baik dari sisi akademik maupun sisi praksis. Jika boleh dikatakan, penyakit ini bernama kemiskinan imajinasi politik.

Pertama, hingga saat ini pembahasan atas tingginya angka golput, sebesar 49,6 juta pemilih menurut KPU, masih bermuara pada “golput substantif” dan “golput administratif”. Selain penuntutan terhadap KPU atas hilangnya hak contreng dan pendaftaran ulang pemilih, pendiskusian tentang bagaimana meningkatkan partisipasi politik elektoral maupun pasca pemilu begitu marjinal.

Kedua, dalam mengkritisi tingkah polah elit politik, nuansa moral dan ideal begitu kental dalam wacana “politisi versus negarawan”. Para komentator politik tampaknya lebih suka membahas harapan-harapan yang sebenarnya normatif dibandingkan mengajukan alternatif-alternatif yang tersedia yang dapat diambil oleh masyarakat.

Ketiga, ditengah semrawutnya sistem pemilu dan partai politik Indonesia, kini juga berkembang wacana mengenai penyederhanaan jumlah partai politik. Setelah 11 tahun reformasi, cukuplah menyedihkan jika sebagian akademisi, tua dan muda, kembali ke dalam pemikiran politik teknokratik Orde Baru.

Akibat Kemiskinan Imajinasi

Sebuah imajinasi politik yang diterima luas dapat memberikan orientasi kepada berbagai pengelompokkan masyarakat untuk melalui transisi sosio-politik seperti yang kini dialami Indonesia sejak 11 tahun silam. Bayangan atas sistem baru yang membawa kualitas baru kehidupan politik, impian yang bergerak lebih jauh dari hal-hal normatif seperti keadilan sosial ataupun kesejahteraan akan membuka jalan ke arah hal-hal yang lebih substantif dan terasa dibandingkan perang jargon dan cap yang kini terjadi. Pengalaman di negeri-negeri lain, seperti halnya belakangan terjadi pada pemilihan presiden AS, menunjukkan partisipasi dan komitmen politik meningkat di saat kuatnya imajinasi politik bahkan di tingkat akar-rumput.

Pemilu 1999 di satu sisi menunjukkan partisipasi politik berkaitan erat dengan imajinasi politik atas “demokrasi”. Demam berpolitik dan berorganisasi menjangkiti hampir semua pengelompokkan masyarakat.

Namun alih-alih bergerak lebih dalamnya demokratisasi ke hal-hal seperti mekanisme-mekanisme partisipatoris yang substansial, 11 tahun proses tersebut dengan mudah ditelikung oleh teknokrasi dan elit politik yang sebelumnya telah memiliki teknologi kekuasaan yang canggih untuk membatasi demokrasi hingga tidak mengganggu kepentingannya.

Contoh-contoh dari pembatasan ini cukup banyak. Ide-ide partisipatoris yang menjadi impian Reformasi kini menjadi sistem Musrenbang yang begitu menjelimet dengan diagram alir yang begitu panjang. Perbincangan mengenai mutu pendidikan nasional yang menjadi pilar bangsa direduksi menjadi persoalan quota anggaran belanja pendidikan. Peran negara dalam kesejahteraan sosio-ekonomi rakyatnya begitu dipangkas hingga menjadi seperangkat jargon dan program-program kuratif seperti UKM, BLT, dan PNPM, yang peran maksimalnya hanya mengurangi dampak gilasan rentetan krisis kapitalisme global.

Pilar-Pilar Kemiskinan Imajinasi

Tampaknya, beberapa faktor memberikan sumbangan cukup besar ke dalam miskinnya imajinasi politik di Indonesia.

Faktor pertama adalah tidak disadarinya bahwa kondisi depolitisasi warisan Orde Baru masih terus berlanjut. Melorotnya perolehan suara partai-partai lama dengan drastis dan melonjaknya perolehan partai-partai baru dalam tiga pemilu terakhir (1999, 2004, dan 2009) menunjukkan bahwa para pemilih dalam keadaan mengambang dan menentukan preferensi politiknya menjelang pemilu dalam hubungan yang lebih bersifat transaksi cash and carry, ketimbang komitmen politik dengan konstituen. Dalam pemilu yang transaksional ini, suara dapat ditukar dengan uang puluhan ribu rupiah ataupun harapan hasil politik pencitraan.

Depolitisasi ini juga ditopang oleh sikap “harga mati”, yang diikuti dengan tindakan intimidasi dan pemberangusan seperti pembakaran/sweeping buku. Akibatnya, perbincangan yang lebih substansial menjadi buntu. Tengok saja persoalan pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu ataupun diskusi mengenai sistem kekuasaan federal.

Faktor kedua, di tengah-tengah mandeknya perjalanan demokratisasi, keinginan untuk regularisasi kehidupan berpolitik juga cukup terasa. Representasinya adalah kata-kata “stabilitas politik” dan “kebablasan”. Periode transisi memang selalu bergejolak karena berbagai pengelompokkan sosial politik, termasuk di dalamnya anggota-anggota aparatus negara, bermanuver dan bernegosiasi untuk memperoleh posisi dalam pencarian kesetimbangan baru. Namun gejolak-gejolak tersebut tidak dilihat sebagai tantangan yang harus diatasi untuk menuju kualitas baru. Malahan, beberapa kalangan yang mendambakan regularisasi perpolitikan menganggap bahwa stabilitas, kontinuitas, dan governability, adalah hal yang utama.

Karena banyak orang yang berharap akan regularisasi, upaya-upaya membuat gebrakan politik menjadi minimal. Konsekuensinya cukup dalam. Dari sisi kualitas, nuansa dua kali pemilu kita begitu hambar dan membosankan. Hingar bingar secara superfisial dan harus ditambah perdebatan yang banal (seperti keajaiban tuduhan neoliberal belakangan ini), namun hampa akan gerakan politik dan ide politik yang bernas. Lalu apa gunanya pemilihan umum yang mahal jika tidak ada kemajuan kualitatif dalam pemerintahan berikutnya?

Faktor ketiga, yang merupakan kulminasi dari dua lainnya, adalah begitu dominannya kuantifikasi dalam menganalisa dinamika politik. Bukan bermaksud mengesampingkan peran penting survey ataupun polling, tapi masalahnya adalah kenaifan berpikir yang meletakkan bahwa angka bisa menjelaskan segalanya ataupun menjadi landasan utama dari tindakan politik. Apakah angka penerimaan masyarakat terhadap seorang presiden akan bisa menjelaskan kebijakan-kebijakannya benar atau salah? Contoh lainnya, layakkah sebuah kelompok politik bergabung dengan kelompok-kelompok politik lainnya hanya karena gabungan angka elektoralnya pasti menang?

Kita tidak dapat mengesampingkan bahwa kuantifikasi politik lahir sebagai teknologi kekuasaan. Para pionirnya di Amerika Serikat memang bercita-cita untuk dapat mendengar suara-suara dari silent majority dengan metode-metode ilmiah, sehingga dapat memberi masukan ke dalam proses pengambilan kebijakan. Artinya, kuantifikasi politik menjadi subordinat dari kekuasaan yang diasumsikan sudah tegak.

Perlunya Cara Baru Berpolitik

Tampaknya, imajinasi politik yang kini dapat dibangun untuk mengobati kehidupan politik Indonesia adalah imajinasi atas adanya cara berpolitik di luar cara-cara yang tersedia selama ini. Kebuntuan-kebuntuan akan terus berlanjut dan bermunculan jika rakyat terus dibiarkan digiring mengikuti pakem berpolitik yang ditegakkan oleh elit dan teknokrat.

Pada satu sore, sekitar 11 tahun silam, di tengah menunggu salah satu sesi kursus politik yang diadakan di tempat kos salah satu peserta, saya menemukan sebuah buku, “Introducing Foucault”. Akan tetapi komik tersebut masih kalah menarik dengan judul lain dalam seri yang sama, Introducing Marx, yang kebetulan salah satu bagian dari karyanya akan kamu bahas sore itu. Saya tidak terlalu ingat apa topik spesifik sore itu, yang pasti mengenai ekonomi politik, dan kami telah berhari-hari mengunyah halaman demi halaman sebuah diktat mengenai kapitalisme. Foucault menjadi tidak menarik, menjadi bagian dari sekelompok intelektual yang dengan cap “posmo”, kami – para peserta kursus- akan menghindari membaca karya-karya mereka.

Kali kedua saya menemukan nama Foucault, adalah ketika di saat mempelajari Geopolitik. Buku Geraroid O Tuathail, Critical Geopolitics, memperkenalkan saya kepada “pengaruh” Foucault ke dalam studi Geopolitik, khususnya kepada perkembangan Institut Français de Géopolitique (IFG) yang dipelopori Yves Lacoste, dan merupakan tempat saya mengikuti studi geopolitik. O Tuathail mencoba memperlihatkan aliran pengaruh ini: Edisi pertama Hérodote, jurnal berkala IFG, memuat secara spesial wawancara dengan Foucault. Relasi lainnya, kelompok akademisi geografi yang di kemudian hari membentuk IFG dan juga Foucault adalah para pengajar dalam sebuah universitas eksperimental (Université de Vincennes, kini Université Paris 8).

Hanya saja saya tidak se-antusias O Tuathail soal Foucault dan IFG. Deleuze, Lacan, Guattari, Badiou juga tercatat sebagai pengajar di sana. Kenapa tidak sekalian membahas mereka? Tanggapan dari akademisi yang terhubung dengan Hérodote, yang diperlihatkan dalam buku Space, Knowledge, and Power; Foucault and Geography oleh J.W Crampton et al juga belum cukup memuaskan. Tapi saya kembali teringatkan, serial ini hanyalah sebuah eksposisi pemikiran. Saya tidak sedang membangun sebuah teori atau mencari suatu teori untuk menjelaskan keseluruhan peristiwa dunia. Saya ingin menempatkan Foucault dan para penerjemahnya sebagai sekumpulan alat yang praktis, meski bukan model tipsani (kutip sana dan sini), dalam berpikir dan melakukan analisa geopolitik.

Mengapa karya Foucault?

Meminjam Yves Lacoste, term geopolitik merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan pertarungan (atau persaingan) antar kekuasaan dan pengaruh di atas berbagai wilayah dan populasi yang hidup di atasnya. Artinya kita akan bicara banyak soal kekuasaan, pengaruh, wilayah/territori, dan populasi.

Pada umumnya, istilah kekuasaan dalam geopolitik akan selalu dikaitkan langsung dengan negara. Wajar saja, sedari awal ia diperkenalkan, sebagian besar diskusinya adalah mengenai negara, wilayah, dan populasi. Alam berpikirnya masih yuridis, seputar konsep kedaulatan yang tercipta ratusan tahun sebelumnya setelah Perjanjian Westphalia. Dan sialnya, pengaruh Darwin juga cukup kuat. Tangan yang memegang pena yang menuliskan kata “geopolitik” (bahasa Jerman) adalah milik Rudolf Kjellen, geografer kelahiran Swedia yang menghabiskan waktu belajarnya di bawah Friedrich Ratzel, ahli biologi yang beralih profesi menjadi geografer dan etnografer, yang ditangannya kata “Lebensraum”, wilayah hidup, ditorehkan. Buku sejarah SMA mengajarkan kita bahwa doktrin “Lebensraum” adalah milik Nazi Jerman, sebuah gerakan yang mengagungkan negara totalitarian. Lengkap sudah asal-muasal geopolitik sebagai kerangka berpikir kenegaraan…

Tapi dengan mempelajari perjalanan studi geopolitik dari waktu ke waktu, seperti yang diungkapkan O Tuathail dalam bukunya Critical Geopolitics, kita dapat melihat mengapa riset-riset Foucault yang ditelurkan dalam berbagai kuliah umum (selama 15 tahun di College de France) dan buku-bukunya menjadi relevan. Notion kekuasaan yang digunakan Foucault menjadi penting untuk membongkar kerangka diskursus kenegaraan yang mendominasi pembahasan geopolitik. Konsep yang tak perlu menjadi sempurna tersebut membuka mata kita untuk memasukkan perlawanan terhadap kebijakan negara sebagai bagian yang harus dianalisa dalam studi geopolitik. Ia juga dapat membuka halaman-halaman baru dalam pencarian bentuk-bentuk perlawanan yang dapat membongkar status quo berbagai sistem yang sebenarnya rapuh tapi bertahan melalui instrumen-instrumen administrasi dan kekerasan seperti neoliberalisme.

Dalam kerangka konsep kekuasaan tadi, pembahasan mengenai territorialitas (upaya perorangan atau kelompok untuk mempengaruhi atau menegakkan kendali atas sebuah wilayah) menjadi lebih luas. Perencanaan perkotaan, misalnya, bukan lagi sebatas keahlian yang harus dimonopoli oleh para teknokrat yang selalu mencari restu para politisi, namun bisa menjadi ruang pertempuran antara mereka yang beraspirasi dominan, mengasumsikan kota seperti halnya halaman belakang mereka (gardening gaze), melawan mereka yang harus disingkirkan, yang harus ditendang dari kota karena mengganggu kerapian, ketertiban, ataupun keindahan kota.

Apa yang bisa didapat?

Jika kita mencari totalitas teoritik, universalitas, dan lain sebagainya, pembahasan karya Foucault tidak akan cocok. Undangan Foucault dalam Kuliah Pembuka “Il faut défendre la société” (”Masyarakat harus dipertahankan”, judul yang agak aneh sebenarnya), tanggal 7 Januari 1976, berlaku untuk mereka yang sedang mencari perangkat praktis dalam eksplorasi mengenai efek-efek kekuasaan dalam masyarakat.

Eksposisi yang akan saya lakukan sebenarnya menelusuri kuliah-kuliah umum yang diberikan Foucault antara tahun 1976-1979. Kuliah-kuliah ini terpilah dalam tiga tema utama: Il faut défendre la société; Securité, territoire, et population; dan La naissance de biopolitique.

Tema pertama diberikan antara Januari-Maret 1976, berkisar mengenai konsepsi dan konstitusi kekuasaan dan pengetahuan, menariknya dengan fokus pada pembalikkan kalimat terkenal von Clausewitz, menjadi “politik adalah kelanjutan dari perang dalam alat-alat yang lain”.

Tema kedua, kelanjutan dari tahun sebelumnya, diberikan antara Januari-April 1978, berkutat pada instrumen-instrumen kekuasaan dalam notion biopower, sebuah konsep yang mengetengahkan bahwa mulai akhir abad 17, negara-negara Eropa Barat mulai menjadikan aspek-aspek kehidupan sebagai objek kekuasaan.

Tema ketiga, diberikan setiap minggu pada Januari-April 1979, merujuk pada konsep biopolitik dan kaitannya dengan, cukup mengejutkan, neo-liberalisme. Cukup mengejutkan, karena Foucault telah bicara tentang neo-liberalisme, tepat sebelum pemerintahan Thatcher dan Reagan. Dan tampaknya masih belum banyak orang yang mengkaitkan Foucault dengan kritik terhadap neo-liberalisme. Dan bahkan para periset atau pemikir “Foucauldian” terlihat sangat jarang membicarakan eksposisi Foucault tentang neo-liberalisme.

Akhir kata, eksposisi berseri ini adalah eksplorasi saya dalam tiga tema karya Foucault. Saya jelas mengharapkan adanya perubahan dalam metode analisa yang saya gunakan di akhir perjalanan ini.

Latar Belakang
Dalam Nineteen Eighty-Four, George Orwell mengisahkan Winston Smith yang bekerja untuk Kementerian Urusan Kebenaran (Ministry of Truth). Tugas Smith adalah “menyesuaikan” arsip-arsip sejarah dengan garis pemerintah yang berkuasa. Ia mengganti isi kalimat dan bahkan menghilangkan orang-orang tertentu dalam foto-foto sejarah. Sebagaimana telah diketahui luas, praktek “merekayasa” sejarah inipun tidak terlepas dalam berbagai rejim penguasa dan Rejim Orde Baru adalah salah satu yang mempraktekkan hal ini.

Sejarah memang bukan sekadar catatan atas apa yang telah terjadi, dalam penulisan sejarah tidaklah terlalu asing pemberian makna dilakukan yang kemudian menjadikan sejarah sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Obsesi atas legitimasi sejarah yang menjangkiti Orde Baru mendorong pendirian berbagai museum dan monumen, pembangunan Taman Makam Pahlawan, buku induk sejarah Indonesia yang mengagungkan Soeharto dan mengebiri peran politisi sipil (bahkan Soekarno), dan seterusnya. Asvi Warman Adam, dalam sebuah artikel di Majalah Tempo edisi 16 Maret 2009 tentang kontroversi buku Letjen (Purn) Sintong Panjaitan, memberikan catatan penutup: “Pentingnya sejarah untuk melegitimasi kekuasaan telah disadari oleh Nasution dan Soeharto. Pada masa Orde Baru penulisan sejarah dilakukan secara sepihak. Dalam era reformasi, perang kesaksian sejarah yang terbuka berkecamuk dan belum berakhir sampai hari ini. Masyarakat dapat membandingkan dan menilai kebenaran masing-masing versi. Namun, yang jelas, berbagai pelanggaran hak asasi pada masa lampau, apa pun dalihnya, perlu diungkap agar tidak terulang pada masa mendatang.”

Sebagai bagian dari upaya pelurusan sejarah ini, berbagai sejarawan berupaya menghadirkan pengungkapan sejarah, namun seringkali hal ini tidak sejalan dengan berbagai kelompok yang kini bermukim di kekuasaan negara. Menteri Pendidikan Bambang Soedibyo pada tahun 2007 meminta Kejaksaan Agung menarik buku sejarah untuk SMP dan SMA, yang diikuti seremoni pembakaran buku di berbagai kota yang mengingatkan kita pada aksi yang dilakukan Nazi setelah berkuasa.

Pelurusan sejarah kini juga kembali muncul dalam pertarungan politik mendekati Pemilu 2009. Buku Sintong Panjaitan disinyalir oleh Partai Gerindra sebagai upaya untuk menjatuhkan pamor Prabowo Subianto. Meski berkisah tentang perjalanan Sintong Panjaitan sebagai prajurit pasukan khusus, ada beberapa peristiwa hidupnya yang beririsan dengan Prabowo yang digambarkan Sintong sebagai pihak yang tak segan menggunakan pasukan untuk menanggapi isu kekuasaan.

Pokok Diskusi
Suka atau tidak suka, karena menjadi sumber legitimasi, sejarah adalah pertaruhan dalam pertarungan kekuasaan. Sehingga, upaya pelurusan sejarah atas “sejarah resmi” memiliki signifikansi yang cukup penting dalam masyarakat yang sedang melalui proses transisi politik seperti di Aceh.

Poin pertama diskusi ini adalah pembahasan mengenai cakupan proses pelurusan sejarah. Bagaimanakah proses pelurusan sejarah dapat mempengaruhi perubahan politik?

Poin kedua berkaitan dengan sejarah Aceh yang berkaitan dengan transisi politik yang kini berlangsung. Seperti apakah prioritas-prioritas pelurusan sejarah yang harus dilakukan di Aceh?

MoU Helsinki membawa sebuah dampak perluasan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kali sejak demokrasi parlementer ditutup oleh dekrit presiden 1959, partai lokal kembali mewarnai politik negara ini.

Meski hanya dibuka di Aceh, partai lokal setidaknya membuka kesempatan untuk aktor-aktor politik yang sebelumnya bermain di luar pertarungan elektoral di Aceh. Jika sebelumnya pilkada Aceh telah dimenangkan oleh kandidat independen, yang sebelumnya di luar jejaring oligarki warisan ORBA, partai lokal di Aceh membawa lebih banyak lagi aktor yang sebelumnya ekstra parlementer (dan bermakna di luar oligarki) namun sekaligus juga komponen oligarki yang melakukan reposisi elektoral.

Dalam kacamata studi geopolitik, sebagai studi atas pertarungan antar kekuasaan pada sebuah wilayah dan perebutan pengaruh atas populasi yang hidup di sana, pergulatan partai lokal akan menjadi observasi yang menarik. Bukan karena unsur kebaruannya, tetapi karena potensinya dan antusiasme aktor lokal, termasuk yang berasal dari komponen oligarki. Hasil pertarungan sementara dari Pilkada 2006, kandidat independen (baca:GAM-SIRA) memenangkan 8 dari 20 kabupaten/kota di Aceh. Apakah Pilkada Aceh 2006 akan menjadi pola untuk Pemilu 2009?

Beberapa pertanyaan yang dapat menjadi poros diskusi sehubungan partai lokal di Aceh:

1. Saat ini terdapat 6 partai lokal di Aceh. Jika Partai Aceh, Partai SIRA, dan PRA merupakan berasal dari komponen-komponen perjuangan rakyat Aceh berhadapan “politik NKRI” yang sebelumnya mengorbit di luar jejaring oligarki nasional, maka PAAS, PBA, dan PDA diwarnai oleh komponen-komponen yang sebelumnya berada dalam jejaring oligarki nasional (antara lain dari PAN dan PPP). Sejauh manakah aktor baru dan komponen oligarki nasional akan melibatkan partisipasi rakyat?

2. Jika “ke-Aceh-an” adalah mata uang dari partai-partai ini, akan bagaimanakah pergulatan antar partai-partai lokal ini dalam memenangkan diri mereka sebagai representan dari Aceh? Kendaraan ide apakah yang akan dikedepankan untuk meraih suara, di luar metode “tradisional” Orde Baru (uang dan intimidasi)?

3. Karena sementara ini masih terlalu dini untuk mengukur kinerja dan prestasi aktor-aktor lokal non oligarki (baru 1 tahun setelah Pilkada dan Pemilu 2009 belum dimulai), apakah kita bisa melirik sejenak ke pengalaman negeri-negeri lain yang mempraktekan sistem kepartaian dengan partai lokal?

Majalah Tempo edisi 27 Juli 2008 mengulas tentang tokoh-tokoh yang mengajukan diri sebagai kandidat Presiden RI pada Pemilu 2009. Empat di antaranya adalah pensiunan jenderal Angkatan Darat: Sutiyoso, Wiranto, Prabowo, dan Kivlan Zen. Tampilnya keempat tokoh militer ini akan menantang tentunya SBY yang akan maju kembali. Kehadiran mereka serasa mengingatkan kembali kepada sebuah kategori politik dalam gerakan pro-demokratik pra-kejatuhan Suharto: para kapitalis bersenjata. Penggolongan ini sangatlah kuat dalam desakan anti-militerisme dalam transisi demokratik di Indonesia, karena menyatakan bahwa Dwifungsi ABRI didasari oleh kepentingan bisnis para perwira tinggi dengan Jendral Besar Suharto sebagai puncak simbolisnya. Sorotannya juga tajam, menguak bisnis-bisnis para perwira, baik sebagai perseorangan maupun melalui yayasan/koperasi, yang ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan ekonomi Indonesia di jaman Suharto.

Kemunculan para mantan perwira ini seperti menyimbolkan sebuah upaya untuk mengesahkan kembali peran militer secara personal dan institusional dalam politik sipil Indonesia. Mungkin ini semacam pembuktian kepada khalayak luas bahwa anti-militerisme itu sama sekali tidak beralasan dan salah, bahwa didikan militer adalah superior dibanding non-militer, bahwa Indonesia lebih baik dipimpin militer, dan seterusnya. Upaya ini semakin terlihat “janggal” dengan diambilnya Hugo Chavez, president Venezuela, sebagai perbandingan. Program-program Chavez yang kiri, dan didukung bahkan oleh sekelompok aktivis komunis (musuh militer Indonesia hingga saat ini), direpresentasikan sebagai “nasionalis”, untuk mematut-matut diri di hadapan para penentang kenaikan harga BBM.

Tampilnya mereka dan kecenderungan mereka memanfaatkan “kebijakan tidak populer” SBY, membuat saya teringat seorang figur politik Perancis di masa Republik Ketiga: Jenderal Georges Boulanger.

“Populisme Berpedang”

Boulanger tampil mencuat di pentas politik Perancis pada awal periode Republik Ketiga (1871-1941), yang berdiri setelah kekalahan Perancis oleh Prusia (Jerman) dan di atas pembantaian rakyat Paris setelah dihancurkannya Komune Paris (1871). Ia juga termasuk dalam pimpinan militer Republik Ketiga di bawah komando Jenderal Patrice Mac-Mahon yang terlibat pembantaian tersebut. Dalam sebuah demokrasi parlementer yang mengakomodasi juga pelaku pelanggaran HAM (Mac-Mahon sempat menjadi Presiden sebelum 1879), Boulanger menjadi Menteri Peperangan pada masa kepresidenan Jules Féry (1879-1885), didukung oleh Partai Radikal.

Masa akrab Boulanger dengan kelas politik Perancis berakhir ketika ia dipecat oleh PM Maurice Rovier karena melakukan provokasi perang terhadap Prusia, dengan ambisi untuk mengembalikan wilayah Alsace-Lorraine ke tangan Perancis. Akan tetapi sang jenderal sudah terlampau populer sebagai simbol pembela harga diri bangsa Perancis. Ia populer di mata buruh karena menolak menggunakan kekerasan dalam mengatasi krisis pemogokkan pada masa itu. Ia dipuja-puja oleh para prajurit rendahan karena melakukan serangkaian pembaharuan dalam sistem ketentaraan yang dianggap menguntungkan para prajurit. Massa rakyat yang masih dalam aura kekalahan Komune Paris seolah menemukan satria piningitnya, yang membela orang kecil dan sekaligus mengobati luka harga diri mereka sebagai bangsa yang diinjak-injak oleh tentara Jerman yang pada 1871 (sebelum Komune Paris berdiri) angkuh berparade di kota Paris, mendeklarasikan Kekaisaran Jerman di Istana Versailles, dan merampas Alsace-Lorraine.

Tak mengherankan jika pada masa depresi ekonomi panjang (1880-1895) dan terpecah-belahnya kelompok kiri di tengah gelombang pemogokkan buruh, tokoh Boulanger diterima baik oleh banyak kelompok di kalangan radikal. Boulanger menjadi “tokoh alternatif”, dalam istilah terkini di Indonesia, koran-koran pada masa itu yang tidak puas dengan Republik Ketiga yang parlementer, yang tak habis-habisnya diwarnai skandal dan perebutan jabatan Perdana Menteri. Dan dipecatnya Boulanger menjadi sebuah momentum sebuah gerakan politik yang anti-elit, anti-parlemen, yang didukung oleh mereka yang keluar dari Partai Radikal, para pengikut Blanqui, dan tokoh-tokoh akar rumput di daerah-daerah yang secara tradisional republikan dan kiri. Liga Kaum Patriot yang beranggotakan 200.000 orang menjadi tulang punggung gerakan ini.

Program Politik Boulanger dirancang oleh para pendukung radikalnya untuk menyatukan orang-orang yang kecewa dengan Republik Ketiga. Meskipun tidak begitu tajam, program ini menjadi senjata Boulanger untuk melawan pemerintah yang sedang buntu. Pada intinya adalah bagaimana mengubah konstitusi, dalam arti pembubaran parlemen dan revisi konstitusional melalui sebuah Konstituante. Namun karena dirancang oleh aktivis-aktivis politik veteran, refleksi yang mendasari program gerakan ini menyuarakan fakta-fakta aktual dan bukanlah dilakukan secara dangkal.

Meskipun tampil sebagai bentuk protes massa rakyat terhadap elit politik, Boulanger sendiri mendapat dukungan dari kaum monarkis yang mencoba menghentikan laju republikanisme dan sisa-sisa pendukung Louis Bonaparte (Napoleon III) yang sebelumnya jatuh setelah bertekuk lutut di hadapan Prusia. Dengan dukungan uang kedua kelompok tersebut, caleg-caleg gerakan Boulanger dapat melakukan kampanye besar-besaran dan menang terpilih di berbagai kota Perancis. Rakyat yang marah dan berharap kedatangan satria piningit adalah pemilih mereka, sebuah hal yang umum dalam pertumbuhan gerakan populis. Engels, mengutip Bebel, sempat mencatat sebuah fakta: seorang kandidat sosialis hanya memperoleh 17.000 suara, sementara Boulanger memperoleh 244.000 suara.

Kejatuhan Boulangisme

Gerakan Boulanger tidak berusia panjang, tidak juga hidup sang jenderal.

Elit yang berkuasa merasa terancam dengan agitasi gerakan ini yang meluas menjadi protes massa dan krisis politik, di mana intimidasi massa terhadap elit politik begitu besar dan pemogokkan demi pemogokkan terjadi di Paris. Di saat itu pemilu dua putaran terjadi di kota Paris, benteng kaum pertahanan kaum kiri dan republiken. Boulanger menang dengan 57% suara. Kepolisian dan birokrasi juga sudah kerasukan boulangisme. Muncul kesempatan untuk melakukan kudeta bergaya 18 Brumaire (yang dilakukan Napoleon Bonaparte dan diulangi Napoleon III pada 1852). Namun Boulanger tidak memanfaatkan situasi itu, entah karena kesetiaan pada janji republikanisme, ataupun kepercayaannya pada “keamanan dan ketertiban”.

Dalam menunggu putaran kedua, kaum monarkis dan bonapartis mulai merasa tidak nyaman dengan situasi dan massa radikal ini. Upaya Boulanger untuk menenangkan mereka malah mengakibatkan pendukung lainnya merasa sebal. Melihat kesempatan ini, pemerintah berkuasa serta merta meningkatkan tekanan terhadap Boulanger. Ia dituduh melakukan persekongkolan melawan Negara, korupsi, dan gangguan terhadap keamanan. Dengan pikiran untuk dapat mengendalikan pertarungan elektoral dengan tenang, Boulanger mengasingkan diri ke Belgia.

Tekanan dari pemerintah semakin kuat, membuat para pendukungnya semakin putus asa hingga menyebarkan tuduhan bahwa pemerintah diisi oleh orang-orang Yahudi dan Freemason tanpa kesetiaan tanah air. Larinya sang jenderal ke Belgia juga meruntuhkan pandangan massa rakyat terhadapnya, dan seolah membuktikan segala tuduhan atas dirinya. Kewarganegaraan Boulanger kemudian dicabut pemerintah sehingga tidak dapat dipilih rakyat, dan kaum monarkis menghentikan dukungan keuangan mereka menjelang putaran kedua pemilihan umum. Kontras dengan putaran pertama, hanya 40 pendukung Boulanger yang terpilih di Parlemen.

Pada tanggal 30 September 1891, Georges Boulanger mengakhiri hidupnya dengan pistol di Brusel, di atas makam kekasihnya yang meninggal satu bulan sebelumnya.

(Ditulis untuk jurnal politik “Bersatu”, dimuat di indoprogress.blogspot.com)

“[…]sepertinya sebanyak 60 persen dari harga minyak saat ini adalah murni spekulasi.”
F. William Engdahl, penulis buku A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order.

“OPEC menentukan harga di depan koma dan para pedagang menentukan yang dibelakangnya.”
Robert Mabro, Institute for Research on Energy, Oxford.

ISU Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, boleh dibilang telah menjadi alat pengganggu kekuasaan. Siapapun yang menduduki kursi kepresidenan Republik Indonesia, pasti bergetar hatinya jika mesti berhadapan dengan masalah BBM.

Bayang-bayang kejatuhan Presiden Suharto pada 1998, yang didorong oleh aksi massa meluas akibat keputusan menaikkan harga BBM, tampak masih melekat kuat di benak politisi, baik yang loyal kepada pemerintah berkuasa maupun yang bersikap oposisi. Tahun tersebut, memang menjadi akhir masa panjang BBM murah untuk rakyat Indonesia. Sebelumnya, prestise sebagai anggota OPEC, pengekspor minyak, benar-benar terasa dan mewakili imajinasi Indonesia sebagai negeri yang kaya raya akan sumber daya alam. Maka, wajar, jika kini baik pemerintah maupun oposisi nominal yang ada, selalu melakukan perang posisi sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM tahun ini, adalah kenaikan yang ketujuh setelah jatuhnya Suharto. Begitu kebijakan menaikkan harga BBM ditandatangani, serentak pemerintah yang berkuasa mengeluarkan sejumlah alasan dengan tekanan berbeda-beda: dari mulai beban anggaran akibat krisis (1998), penyelundupan BBM (2000 dan 2001), tingginya harga minyak dunia (2003 dan 2005), sampai pemerataan atau realokasi subsidi dari orang kaya ke orang miskin (2008). Selain beragam alasan utama, baik pemerintah Megawati dan SBY, sama-sama mengedepankan pemahaman mereka atas “kebijakan yang tidak populer.” Silang-sengkarut alasan yang dikemukakan pemerintah-pemerintah ini cukup mengherankan, karena salah satu menteri yang berhubungan dengan harga BBM ini tetap orang yang sama, Purnomo Yusgiantoro (hampir 7 tahun!).

Dalam pertarungan ini, kesan mencari-cari alasan dalam kenaikan harga BBM memperkuat interpretasi kalangan sosialis, nasionalis, dan islamis, yang menggarisbawahi ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat. Mereka memiliki kesamaan dalam isu pengaruh asing (baca: imperialisme), yang dihubungkan dengan liberalisasi hulu dan hilir migas Indonesia. Rantai pengikat isu ini adalah kemunculan SPBU-SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) Shell dan Petronas, yang menyaingi SPBU-SPBU franchise Pertamina. Ketiga aliran politik tersebut secara permukaan memiliki muara agenda yang mirip dan terhubung dengan persoalan kesejahteraan rakyat, agenda “nasionalisasi” dalam bentuk dan tingkat yang masih kabur. Tentunya, masing-masing aliran juga memiliki definisi teoritik tentang “nasionalisasi,” baik secara kegunaan maupun idealisasi.

Namun, tulisan ini bukan ingin menyandingkan pemaparan naratif ketiga aliran tersebut dalam isu BBM, yang, meski seharusnya memiliki tiga set diskursus yang berbeda, sama-sama mengandalkan diskursus populis di mana simplifikasi adalah mata uangnya. Tulisan ini berusaha menghindari situasi dimana pengkritisian terhadap diskursus mereka, dapat melahirkan kesimpulan bahwa berbagai jargon setiap aliran ternyata bisa dipertukarkan (umat = rakyat, kelas tertindas = marhaen, tolak neoliberalisme = tolak “Barat”), terlepas dari makna orisinal sesungguhnya.

Tulisan ini lebih merupakan upaya klarifikasi diri (self-clarification), untuk mencari landasan dalam diskusi mengenai alternatif atas kenaikan BBM. Saya menyadari sepenuhnya, ini bukan upaya yang mudah, selain persoalan keterbatasancorpus, pengenalan terhadap aspek-aspek dasar persoalan BBM (ekonomi perminyakan, industri dan teknologi perminyakan, dan geopolitik) juga turut menentukan kualitas refleksi ini. Jikapun tulisan ini dapat diselesaikan, kualitasnya masih sangat jauh untuk mencapai tingkat yang dapat meruntuhkan kompleks legitimasi para pembela kebijakan liberalisasi Migas.

Harapannya, penelusuran dalam esai ini setidaknya dapat dijadikan landasan, meski masih terlalu intuitif, dalam membahas dua persoalan. Pertama, tantangan saat ini untuk para penolak kenaikan harga BBM adalah meluncurkan sebuah advokasi kebijakan alternatif yang koheren, yang menjadikan isu kenaikan harga BBM bukan sebatas mata uang pertarungan kekuasaan yang hanya menguntungkan kelompok fasisme religius moderat. Kelompok ini sejak satu dekade silam, sedang sibuk-sibuknya mengakumulasi kapital simbolik untuk meraih pola kekuasaan yang sebenarnya patut dipertanyakan orientasi kesejahteraan rakyatnya.

Kedua, di tengah menguatnya wacana “nasionalisasi,” tantangan strategis yang juga dihadapi adalah diskusi mengenai pendekatan nasionalisasi yang akan diadvokasikan, dengan biaya politik dan sosial yang masih dapat diterima (terjustifikasi). Maksud yang terakhir ini adalah mempertimbangkan betapa mahalnya biaya sosial dan politik proyek nasionalisasi yang harus dibayar rakyat Indonesia setelah tahun 1965: pembantaian massa dan penumpasan gerakan kerakyatan.

Apapun hasil dan proses diskusi kedua hal tersebut, tampaknya tidak bisa dilepaskan dari persoalan seputar tingginya harga minyak dunia dan naiknya harga BBM Indonesia. Dan di sanalah esai ini akan berkisar.

Representasi yang berkembang di media atas tingginya harga minyak dunia saat ini, akhirnya bermuara pada “spekulasi.” Spekulasi adalah salah satu mekanisme dari kapitalisme untuk bertahan hidup dari kontradiksi dalam persoalan likuiditas kapital dan kekakuan interaksi penawaran-permintaan. Meskipun sering membawa bencana, spekulasi memiliki banyak peran terutama untuk melicinkan kapital menjadi akumulasi. Mencari pemahaman atas harga minyak dunia saat ini dan mencoba menelaah masalah “spekulasi,” adalah tujuan dari esai ini.

Salah satu yang tidak terlalu disorot dalam persoalan spekulasi minyak dunia yakni, adanya kemungkinan meletusnya gelembung harga yang diciptakannya, jatuhnya harga minyak jika di kemudian hari terbukti bahwa harga minyak saat ini dinilai tidak sesuai atau over-valued. Secara historis, sebelum kenaikan berkelanjutan sejak 2002, harga minyak selalu jatuh setelah oil shock. Tentunya kita tak perlu menanyakan lagi, apakah subsidi akan dikembalikan jika harga minyak dunia turun. Esai ini ditulis setelah melalui semacam refleksi intuitif yang melihat data-data statistik dan kartografis dari ekonomi minyak Indonesia (dapat dilihat di www.geopolitik.org), dimana kesimpulannya, keputusan menaikkan harga BBM mengikuti sebuah perspektif yang mempersiapkan Indonesia dari eksportir minyak bumi menjadi pasar komoditas tersebut.

Meninjau Kembali “Spekulasi” si Terdakwa(1)

Di jaman Romawi, speculator bermakna petugas jaga yang tugasnya memberi tahu datangnya bencana. Di abad pertengahan, sebelum dikaitkan dengan dunia perdagangan, kata spekulasi bermakna pemikiran atau studi yang bersifat abstrak atau teoritis.(2) Munculnya pasar “kertas” (misalnya, bursa saham, bursa komoditas) di Eropa, mungkin menjadi salah satu faktor yang mengkaitkan kata spekulasi dan spekulator dengan segala tindakan finansial dan komersial yang ditujukan untuk mengambil keuntungan dari variasi pasar. Dan jika melihat praktek spekulasi masa kini, kedua makna tersebut tampaknya saling melengkapi. Para spekulator di pasar “kertas” mengandalkan observasi atas beragam informasi ekonomi, terutama yang berbau-bau ketidakpastian (bencana, perang, dan lain-lain), di mana dapat diprediksikan perubahan-perubahan sisi penawaran dan permintaan di pasar, untuk mengarahkan uang yang mereka kendalikan, mengkalkulasi resiko, dan menarik kembali uang mereka beserta keuntungan yang telah diraih.

Spekulasi mengambil keuntungan dari perubahan harga di kemudian hari. Kalau kita lihat berita-berita soal tekanan terhadap Bursa Efek Jakarta, kita biasa mendengar “aksi ambil untung,” dan hal tersebut juga terjadi di bursa komoditas berjangka (futures commodity market). Untuk memahami di mana letak hubungan antara spekulasi dan harga minyak dunia, kita mungkin perlu menelusuri “sistem” perdagangan minyak bumi dunia.

Perdagangan minyak terjadi di bursa komoditas, seperti New York Mercantile Exchange (NYMEX), Intercontinental Exchange (ICE) di London, dan belakangan Iranian Oil Bourse (IOB), dan juga secara langsung (produsen-pembeli, dalam hal ini pemilik pengilangan minyak). Perdagangan komoditas seperti minyak terjadi dalam dua cara. Pertama dengan perdagangan spot, di mana pengantaran barang dilakukan pada hari itu ataupun sesegera mungkin; kedua, dengan perdagangan kontrak-kontrak berjangka (futures), di mana ditentukan hari pengantaran, kualitas barang, dan jumlah barang.

Harga-harga berjenis-jenis minyak mentah (crude) dunia, ditentukan secara relatif terhadap pergerakan harga tiga jenis minyak mentah, yaitu Western Texas Intermediate (WTI) yang diperdagangkan di NYMEX, Brent di ICE, dan Dubai. Artinya, minyak mentah Minas Indonesia yang merupakan salah satu jenis minyak mentah referensi OPEC, dijual mengikuti naik turunnya harga ketiga jenis minyak mentah tersebut (benchmark/patokan). Sejauh mana perbedaan harga Minas dan WTI, ditentukan oleh tingkat keenceran Minas (derajat API, American Petroleum Institute) dan kandungan surlfurnya.

WTI dan minyak mentah sekelasnya, merupakan minyak mentah yang sangat diinginkan oleh pengilangan minyak karena mudah menghasilkan BBM yang digunakan oleh kendaraan bermotor (Gasoline, Premium, Pertamax, dan lain sebagainya). Akibatnya, harga Minas yang memang derajat API-nya lebih rendah dan kandungan sulfurnya lebih banyak akan lebih murah. Perbedaan harga ini sebenarnya mencerminkan juga struktur pengilangan minyak dunia, di mana banyak yang didisain untuk memaksimalkan pengolahan WTI dan minyak mentah sekelasnya (light sweet oil) seperti, minyak mentah Brent, ataupun yang sedikit lebih rendah macam Arabian Light. Selain itu, tuntutan pengurangan jumlah timbal, sulfur, dan bentuk-bentuk polusi lainnya di BBM oleh perangkat peraturan ramah lingkungan negara-negara maju dan belakangan negara berkembang, juga menyebabkan tingginya permintaan minyak mentah semacam WTI. Persoalannya, jumlah produksi minyak mentah ini sangat terbatas: WTI diproduksi 300.000 bpd (barel/hari), Brent 300.000 bpd, dan Dubai 100.000 bpd.(3)

Kembali ke hubungannya dengan spekulasi, keterbatasan produksi jenis minyak mentah patokan membuat pasar spot patokan menjadi sangat kaku dan sensitif. Sedikit saja gangguan, misalnya sabotase pipa minyak di Nigeria (minyak mentahnya masuk dalam kategori sekelas dengan WTI dan Brent), dapat mendistorsi harga minyak dunia, karena naiknya harga minyak mentah patokan akan membuat jenis-jenis minyak mentah lainnya naik. Di sinilah pintu masuk yang menjadikan aktivitas spekulasi di pasar minyak bumi dunia sebagai terdakwa.

Pada 20 Mei 2008, Komite Senat AS untuk Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan, mengadakan dengar pendapat dengan Michael W. Masters, sebagai salah satu ahli yang diundang untuk berbicara mengenai peran spekulasi di naiknya harga minyak bumi dan bahan makanan. Masters adalah manajer portofolio Wall Street yang belasan tahun menangani hedge fund. Menurutnya, naiknya harga komoditas saat ini disebabkan oleh apa yang disebut index speculator, para pemain baru yang masuk yang berspekulasi di bursa komoditas seperti NYMEX, mengikuti informasi 25 komoditas berjangka dari indeks harga yang popular, yaitu the Standard & Poors – Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI) dan the Dow Jones – AIG Commodity Index (DJ-AIG). Hampir semua spekulator indeks ini dikategorikan sebagai investor institusional, yang isinya antara lain Dana Pensiun Perusahaan dan Pemerintah, Sovereign Wealth Fund (perusahaan negara yang ditugasi berinvestasi di pasar luar negeri), dan Dana Abadi Universitas. Penyebab masuknya para investor yang sebelumnya bermain di pasar finansial, adalah kerugian yang mereka alami pada tahun 2000-2002.(4) Hancurnya pasar kredit sub-prime pada akhir 2007, turut menambah dorongan masuknya spekulator indeks ke dalam bursa komoditas.

Dalam presentasinya, Masters menunjukkan peningkatan besar dari US$ 30 juta pada tahun 2003 menjadi US$ 260 juta pada tahun 2008, yang sebagian besar adalah investasi di indeks komoditas S&P GSCI dan DJ-AIG. Menariknya, paparan Masters bertentangan dengan kesaksian Jeffrey Harris, Ekonom Kepala dari Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka (CFTC), yang bertugas mengawasi bursa komoditas berjangka AS seperti NYMEX. Menurut Harris, tidak benar spekulasi menyebabkan naiknya harga-harga komoditas. Ia menunjukkan, data jumlah posisi penawaran dan permintaan (short and long, short adalah istilah kontrak penjualan dan long adalah kontrak pembelian dalam bursa) tetaplah sama. Selain itu, jumlah partisipan pasar (termasuk spekulator indeks) relatif konstan.(5)

Tetapi, Harris tidak menyebutkan nilai perdagangan berjangka yang terjadi. Apakah ini bermakna para spekulator indeks mendorong kenaikan harga melalui permintaan dan penawaran dengan nilai yang lebih tinggi? Perlu diingat, para spekulator indeks bermain di selisih harga transaksi (spread), sehingga, menurut penjelasan Harris dan juga Masters, spekulator jenis ini akan berada dalam posisi long (membeli) dalam satu bulan dan akan mengambil posisi short(menjual) di bulan berikutnya, untuk kemudian membeli kontrak (long) bulan berikutnya lagi.

Landasan Berspekulasi

Dua kesaksian ini membawa esai ini untuk melihat informasi-informasi apa yang dijadikan landasan para spekulator indeks dalam mengambil keputusan investasi komoditas berjangka. Perdagangan jenis ini membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga tidak cukup berlandaskan desas-desus ataupun insting pialangnya (kecuali dalam kasus yang ekstrem).

Yang pertama adalah keterbatasan/ketersediaan, atau sisi penawaran. Tidak bisa dibantah bahwa minyak bumi adalah sumber daya alam yang terbatas. Yang kini menjadi persoalan, yang cukup mempengaruhi harga minyak bumi di seluruh dunia dan sepanjang 150 tahun lebih penggunaannya secara modern, adalah seberapa terbatasnya minyak bumi.

Penjelasan asal usul minyak bumi sampai saat ini didominasi oleh teori yang menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil proses fisika dan kimia ribuan tahun pada sisa-sisa makhluk hidup yang terjadi di perut bumi, yang hasilnya terperangkap di struktur bebatuan berpori (porous rocks). Karena prosesnya cukup lama, minyak bumi adalah sumber daya alam yang terbatas. Teori kedua, yang dianut oleh ilmu geologi Rusia, menyatakan bahwa minyak bumi bukanlah berasal dari sisa-sisa jasad hidup, melainkan berasal dari sebuah proses termodinamika yang hingga saat ini belum diketahui yang terjadi di tempat yang jauh lebih dalam di perut bumi. Teori yang kedua ini memungkinkan pencarian minyak bumi di tempat-tempat yang “kering minyak” menurut buku teks geologi konvensional.

Namun, hingga saat ini, arus utama pandangan mengenai ketersediaan minyak bumi tampak lebih dipengaruhi oleh teori Puncak Minyak (Peak Oil), yang dikembangkan pada 1956 oleh Marion King Hubert, yang menerima bulat-bulat asal-muasal organik minyak bumi. Berdasarkan pengamatannya atas data-data migas di sebuah negara bagian Amerika Serikat, Hubbert dengan tepat memprediksikan bahwa produksi minyak AS akan menurun pada dekade 1970an. Dalam teori ini, sumur-sumur sebuah ladang migas yang berproduksi secara bersamaan, akan memiliki grafik terhadap waktu yang berbentuk seperti lonceng. Artinya, produksi ladang tersebut akan mencapai sebuah puncak untuk kemudian menurun dengan tingkat yang sama seperti kenaikan produksinya.

Tepatnya, prediksi teori Puncak Minyak Hubbert membuat percaya banyak orang, terutama yang menggantungkan pendekatan statistik dan murni matematis, bahwa minyak dunia akan segera habis. Persoalan bahwa Hubbert ternyata gagal memprediksikan peak oil di belahan dunia lain tidak membuat mereka surut. Geolog lain, Colin Campbell, yang sama seperti Hubbert membangun karirnya sebelumnya di perusahaan minyak, “menyempurnakan” teori Puncak Minyak, dan tanpa henti-henti melakukan revisi atas prediksi puncak produksi minyak dunia. Baik Hubbert maupun Campbell, tidak pernah menyebut angka sesungguhnya jumlah persediaan minyak dunia, sebuah angka yang sebenarnya sulit dipastikan hingga saat ini dan sangat tergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.(6)

Pada tahun 2000, setelah sekian lama terdiskreditkan oleh kegagalannya, teori Puncak Minyak kembali bergaung. Di tengah-tengah meroketnya harga minyak dunia, media mengutip kembali prediksi Campbell pada 1998: produksi minyak dunia akan mencapai puncak pada dekade pertama abad 21. Ketika pada 2004-2005 harga minyak dunia kembali meningkat hingga menembus angka US$ 65 per barel, berbagai buku dan cover story berbagai jurnal terkemuka membahas teori Puncak Minyak. Data statistik dan kini model-model ekonometrik (kontribusi Campbell) yang disajikan teori Peak Oil, setidak-tidaknya telah berkontribusi pada iklim ketidakpastian di bursa komoditas.(7)

Yang kedua, memang terdapat fakta bahwa sisi penawaran tidak bisa mengejar sisi permintaan. Akan tetapi hal tersebut bukan disebabkan oleh Peak Oil, karena secara nyata produksi terus bertambah, meskipun tidak secepat pertumbuhan konsumsi.

Ada banyak faktor lain yang menyebabkan kurangnya pertumbuhan produksi. Salah satu alasan utamanya adalah lesunya investasi untuk eksplorasi ladang-ladang baru, baik di pihak negara-negara OPEC ataupun perusahaan-perusahaan migas multinasional. Di sisi OPEC, alasannya adalah menghindari overproduksi yang berulang kali terjadi, terutama setelah oil shock. Sementara itu, perusahaan minyak multinasional juga cukup berhati-hati dalam berinvestasi untuk eksplorasi baru. Sejak 1980, akibat nasionalisasi sumber-sumber minyak bumi, perusahaan minyak multinasional hanya mengontrol 8 persen cadangan minyak dunia dan hanya bisa mengakses kurang dari 25 persen.(8) Eksplorasi baru pun biasanya sudah menjadi sulit secara teknis ataupun lingkungan, dan juga mahal.(9)

Dengan demikian, pengambil keputusan investasi finansial menjadi tergiur untuk terlibat di perdagangan, yang sebelumnya dianggap kurang seksi (prediksi harga minyak dunia adalah stabil di level US$18 pada dekade sebelumnya). Pada 2005, bank investasi Goldman Sachs, yang juga memiliki sayap investasi di komoditas berjangka (S&P GSCI), menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa harga minyak dunia bisa menembus US$105 per barel!

Yang ketiga, seperti banyak dikatakan para komentator, manajer investasi yang melakukan spekulasi finansial melandaskan keputusannya pada informasi-informasi atas faktor-faktor geopolitik, yang dapat mempengaruhi sisi pasokan minyak bumi.

Penyebabnya sangat sederhana. Minyak bumi adalah kekayaan alam yang sangat strategis dalam ekonomi kapitalisme global, sehingga ladang-ladangnya dan juga tempat-tempat yang dilaluinya, baik dengan pipanisasi ataupun supertanker, menjadi tempat pertarungan antar kekuatan politik. Jatuhnya PM Mossadeg di Iran tahun 1952, adalah contoh pengaruh minyak bumi dalam kestabilan politik sebuah negeri. Di lain pihak, Revolusi Iran 1979 ataupun krisis politik di Venezuela, adalah contoh bagaimana pertarungan politik mempengaruhi pasokan minyak dunia dan tentunya membuat naik harga minyak bumi.

Dari ketiga macam informasi di atas, nampak jelas mengapa para ahli ekonomi liberal dan juga majalah Economistmembela “ulah” para spekulator. Spekulasi sebenarnya adalah gejala penyakit, bukannya sumber atau penyebab. Dalam perspektif kapitalisme, spekulasi “membantu” penentuan harga (price discovery/formation(10)), yang kemudian dijustifikasi dengan istilah semi mistik “fundamentals”. Harris, Ekonom Kepala CFTC, dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa kenaikan harga-harga komoditas lebih disebabkan oleh faktor-faktor “fundamentals pasar global”.

Penutup

Melihat angka cadangan minyak dunia dan tingkat konsumsi pada tahun 2005, taksiran sementara produksi dan konsumsi BBM akan berlangsung selama 38 tahun, dengan catatan melalui tingkat teknologi dan ekonomi yang kini tersedia. Yang hingga kini belum terjawab, di manakah angka kesetimbangan harga minyak yang baru? Saat esai ini ditulis (8 Juli 2008), harga minyak telah mencapai “peak”-nya. Dalam beberapa hari telah jatuh lebih dari US$10.

Leonardo Maugeri, boss Strategi dan Pengembangan ENI, memberikan sebuah deskripsi yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi pada tahun 2006: “Hanya harga minyak yang relatif tinggi yang dapat menyediakan sebuah obat, meski pahit, untuk situasi sekarang. Prosesnya telah dimulai, tapi sembuhnya tidak cukup cepat. Karena harga yang tinggi, investasi dan pengembangan perminyakan meningkat pesat sepanjang dua tahun terakhir di seluruh dunia. Sebagai ramalan yang paling mungkin, di akhir dekade ini permintaan harian BBM akan bertambah 7-8 juta barel. Jika produksi global terus-menerus berlanjut pada tingkat seperti sekarang, mungkin akan bertambah 12-15 juta barel per hari. Dengan kata lain, ada minyak yang lebih dari cukup di dunia.”(11)

Buat saya, deskripsi Maugeri ini terdengar seperti kebijakan austerity –dalam pantun Melayu, “susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian”, yang dulu didorong melalui Structural Adjustment Programs (SAP) dan disokong oleh IMF. Celakanya, hingga saat ini, di berbagai negara yang menjalankan SAP dengan setia, “senang belum juga tercapai.”***

Catatan kaki:

1. Bagian ini banyak menerima informasi dari buku The Age of Oil: The Mythology, History, and Future of the World’s Most Controversial Resource, terbit tahun 2007 dan ditulis oleh Leonardo Maugeri, Wakil Presiden Senior Grup Eni, perusahaan energy Italia. Maugeri membidangi strategi korporat di dalam perusahaan itu.

2. Kamus Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi)( http://www.cnrtl.fr/definition/speculation), akses terakhir 4 Juli 2008.

3. L. Maugeri, The Age of Oil, Appendix 3.

4. M.W. Masters, Testimony before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, United States Senate, 20 Mei 2008.

5. J. Harris, Written Testimony before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, United States Senate, 20 Mei 2008.

6. Maugeri mengutip ekonom perminyakan Morris Adelman yang menunjukkan produksi ladang Sungai Kern di California yang ditemukan pada 1899. Setelah 43 tahun dieksploitasi , cadangan yang tersisa 54 juta barel (1942). Namun pada 1986, ladang tersebut bukannya telah menghasilkan 54 juta barel, tetapi 736 juta barel dan “masih” memiliki cadangan 970 juta barel.

7. Maugeri menunjukkan bahwa di tengah berkembangnya isu semacam Peak Oil pada akhir dekade 1970, berbagai perusahaan minyak, terutama yang independen yang tidak punya jaringan global untuk mengakses minyak mentah, berlomba-lomba mengamankan kontrak delivery dengan harga apapun. Harga minyak mentah semakin meroket ketika Revolusi Iran 1979 menumbangkan Shah Reza Pahlevi yang membuat produksi minyak Iran jatuh ke 40.000 bpd dari 5,5 juta bpd.

8. Perlu dicatat, 75% cadangan minyak dunia pada tahun 2004 dikuasai oleh perusahaan-perusahaan nasional seperti Aramco (Saudi Arabia), PDVSA (Venezuela), NIOC (Iran).

9. C. de Lestrange, C.A. Paillard, P. Zelenko, Géopolitique du pétrole: Un nouveau marché, de nouveaux risques, des nouveaux mondes, Editions TECHNIP, Paris, 2005. PP 116-117.

10. M. Radetzki, A Handbook of Primary Commodities in the Global Economy, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

11. L. Maugeri, “Oil, Oil Everywhere”, Forbes, July 24, 2006, diakses di http://www.forbes.com/forbes/2006/0724/042_print.html, tanggal 8 Juli 2008.

Krisis Lapangan Pekerjaan

Kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh warga negara Indonesia di Malaysia yang diberitakan akhir-akhir ini sebenarnya adalah sebuah gejala dari sebuah persoalan yang cukup signifikan di Malaysia dan Indonesia.

Banyak warga Malaysia, terutama dari etnik Melayu, yakin bahwa orang Indonesia hanyalah sumber masalah, pelaku “jenayah” alias tindak kriminal, dan lain sebagainya. Berita-berita di koran-koran sensasional Malaysia juga memperkuat kesan ini dengan menghubungkan kasus-kasus kriminal yang tak terselesaikan dengan keberadaan buruh migran Indonesia.

Mengapa representasi “Indon=Jenayah” menjadi kuat di Malaysia? Salah satu alasannya adalah adanya 1,5 juta buruh migran Indonesia dari total 2 jutaan buruh migran di seluruh Malaysia. Negeri Jiran ini sendiri berpenduduk sekitar 23 juta, artinya buruh migran Indonesia bisa mencapai 10% jumlah populasi dewasa Malaysia. Representasi “Indon=Jenayah” kemudian sangat jelas adalah cerminan dari kompetisi lapangan pekerjaan di Malaysia, di mana banyak warga Malaysia, terutama dari etnik Melayu, merasa tersingkirkan.

Menurut Majalah Economist, angka pengangguran di Malaysia mencapai 3,5 persen, jauh di bawah Indonesia yang mencapai 9,8 persen. Namun banyaknya anggota aktif RELA, milisi binaan Kementrian Hal Ehwal Dalam Negeri, menunjukkan banyaknya warga Malaysia yang tersingkir dalam pasar tenaga kerja. Belakangan, Pemerintah Malaysia memutuskan untuk membayar RM 4 dan menurut Komandan Rela Datuk Zaidon Asmuni, anggota RELA bekerja setidaknya 8 jam sehari tanpa lembur. Bukan sesuatu yang baru di dunia ini, para pengangguran dibujuk untuk masuk ke dalam milisi buatan pemerintah. Indonesia juga telah melakukan hal yang sama dengan pembentukkan Kamra dan Satpol PP, dengan tugas-tugas dan terkadang kebrutalan yang sama.

Kembali mengenai 1,5 juta buruh migran Indonesia di Malaysia, sumber utama dari fakta ini adalah ketidakmampuan ekonomi Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak. Sebagian besar buruh migran Indonesia berasal dari wilayah-wilayah semi perkotaan semi pedesaan, wilayah-wilayah dimana ekonomi pedesaan masih mendominasi sementara pertumbuhan penduduk dan tempat tinggalnya sudah perkotaan. Kota-kota kecil di Jawa adalah daerah asal sebagian besar buruh migran, di mana lapangan pekerjaan tidak lagi memadai untuk angkatan kerjanya.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia menyadari benar besarnya pendapatan masuk yang dapat diperoleh dari buruh migran. Ini yang membuat “ekspor” buruh migran menjadi bagian dari “strategi” pendapatan nasional. Ini bisa kita lihat dari spanduk-spanduk “Selamat Datang Pahlawan Devisa” di berbagai bandara internasional Indonesia, dan keberadaan terminal khusus buruh migran di Bandara Soekarno Hatta. Daripada membangun industri nasional yang menyerap tenaga kerja dengan upah yang layak, pemerintah memilih mendapatkan devisa dari “ekspor” tenaga kerja.

Tekanan terhadap Rejim UMNO

Faktor lainnya yang turut mendorong pertarungan ini adalah tekanan terhadap kekuasaan UMNO dari berbagai elemen masyarakat. UMNO merupakan organisasi politik yang berdiri untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan khusus etnis Melayu dalam berhadapan dengan etnis India dan Cina. Sejarah perkembangan UMNO sendiri adalah kelanjutan dari organisasi serupa yang meminta hak-hak khusus tersebut dari pemerintah kolonial Inggris. Ketika sebagian besar etnis Cina bersimpati dengan gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh pemberontakkan Partai Komunis Malaya, pemerintah kolonial Inggris memberikan konsesi kemerdekaan kepada elit Melayu.

Tuntutan-tuntutan demokratik yang dikumandangkan mulai menggerogoti legitimasi kekuasaan UMNO. Belakangan ini Malaysia mengalami demonstrasi-demonstrasi besar yang menuntut kebebasan demokratis yang lebih luas dalam bentuk Pemilihan Umum yang bersih. Kalangan minoritas, seperti etnik keturunan India, juga melakukan aksi-aksi protes untuk mengedepankan kepentingan mereka yang selama ini yang berada di bawah diskriminasi pro-Melayu.

Dalam posisi demikian, UMNO berupaya untuk memperkuat legitimasinya dengan mencari dukungan dari etnis Melayu. Di sinilah pemerintah yang didominasi UMNO mencoba menegaskan peran mereka sebagai pelindung etnis Melayu. Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara visual dapat dianggap melindungi etnis Melayu, ini juga yang menjelaskan mengapa begitu banyak wewenang yang diberikan kepada RELA. Kedua, adanya kecenderungan untuk membentuk identitas nasional yang mendukung kesan tersebut.

Sengketa Nasionalisme

Di tengah sebuah dorongan untuk melegitimasi pemerintahan yang berlandaskan diskriminasi pro Melayu, sangat wajar jika akan muncul dorongan-dorongan lain untuk melegitimasi ke-Melayu-an Malaysia. Seperti halnya nasionalisme Indonesia pada masa kini, nasionalisme Malaysia merupakan nasionalisme resmi yang didesakkan oleh elit sebagai reaksi terhadap nasionalisme popular yang berlandaskan gerakan sosial untuk kemerdekaan. Nasionalisme resmi sangat mengandalkan klaim-klaim masa lalu, mencari-cari di dalam tradisi hal-hal yang mengesahkan sebuah masyarakat adalah sebuah bangsa yang sudah ada dari dahulu kala.

Dalam kasus Malaysia, memang hal tersebut terkait juga dengan industri pariwisata yang mengandalkan identitas keunikan sebagai elemen pemasarannya. Ini membuat adanya semacam insentif untuk mewujudkan identitas tersebut dengan menggunakan misalnya lagu “Rasa Sayange” ataupun dipatenkannya batik Malaysia.

Persoalannya kemudian, Indonesia sebagai negeri yang bertetangga dengan Malaysia juga memiliki pengaruh kebudayaan Melayu yang sangat kuat, bahkan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Nasionalisme Indonesia juga tak kalah resminya dengan nasionalisme Malaysia. Sebagian besar orang Indonesia telah “didoktrin” dengan kebanggaan nasional yang berlandaskan pada klaim-klaim masa silam, termasuk juga elemen-elemen kebudayaan seperti lagu “Rasa Sayange” dan seni membatik. Jika seluruh elemen kebudayaan Melayu sudah diklaim oleh Malaysia, apalagi yang dimiliki Indonesia yang bisa diklaim sebagai akar dari bangsa Indonesia?

Sengketa Indonesia-Malaysia sebenarnya menunjukkan bahwa nasionalisme yang dominan baik di Indonesia dan Malaysia sebenarnya tidak memiliki dasar apa-apa untuk masa depan. Klaim berdirinya bangsa Malaysia dan Indonesia hanyalah fantasi tentang masa lampau, itulah sebabnya akan selalu muncul konflik di antara kedua negeri.***

Technorati Tags: Indonesia, Malaysia, Nationalism