AMBALAT: Gunboat Diplomacy, Para Sukarelawan, dan Nasionalisme

Menambah kontribusi soal Ambalat, ada baiknya membuka di tiga isu fundamental yang mencuat di berbagai media massa Indonesia.

1. Soal Gunboat diplomacy

Kemarin (08/03/2005) di Sinar Harapan, seorang pakar Keamanan Maritim bernama Alman Helvas Ali menulis kolom opini tentang ketegangan laut di Ambalat “Diplomasi Angkatan Laut” (http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/08/opi01.html). Sang pakar berkata, tindakan yang diambil TNI-AL sudah benar, sebagai langkah yang disebut gunboat diplomacy. Sebenarnya tidak ada yang spesial di kolom opini tersebut, sebatas memamerkan pengetahuan teknis sang penulis. Hanya saja ada beberapa garis argumen yang menarik:

– “Pertama, TNI AL adalah perangkat diplomasi. Selama ini ada kesan kuat Departemen Luar Negeri merasa diplomasi adalah lahannya, sehingga terkesan mereka kurang dapat menerima kenyataan TNI AL adalah salah satu aktor diplomasi Indonesia. Padahal seorang tokoh Inggris yaitu John Stuart Mill pernah berkata ”diplomasi kita tidak ada artinya tanpa adanya armada AL untuk mendukungnya”. Sayangnya, di Nusantara ada pihak yang berpendapat gunboat diplomacy (diplomasi kapal perang) dianggap sebagai ”anak haram” karena akan merusak citra Indonesia sebagai ”negeri yang sangat sopan santun dan beradab” dalam berdiplomasi.”

– “Para pejabat di Pejambon hendaknya mencamkan penyataan ahli strategi maritim seperti Sir Julian Corbett, Sir Herbert Richmond dan Alfred Thayer Mahan bahwa strategi maritim dan penggunaan kekuatan AL harus sesuai dengan strategi nasional keseluruhan dan tujuan-tujuan politik negara yang diharapkan dicapai oleh para pemimpin negara.”

– “Dikaitkan dengan klaim maritim di Laut Sulawesi, penggunaan kekuatan TNI AL sebagai perangkat diplomasi harus dioptimalkan. Kehadiran kekuatan TNI AL di sana selain dimaksudkan untuk menegaskan kedaulatan Indonesia, juga berfungsi sebagai alat penekan terhadap Malaysia. Sangat diharapkan bila nantinya diadakan perundingan Indonesia-Malaysia menyangkut klaim wilayah di Laut Sulawesi, kekuatan TNI AL tetap digunakan sebagai kekuatan penekan. ”

– “Jangan sampai karena Malaysia bersedia berunding, lalu ada kebijakan pemerintah untuk menarik kehadiran kekuatan TNI AL di kawasan Laut Sulawesi yang diklaim. Dan ada baiknya pada saat perundingan digelar, entah di Kuala Lumpur atau Jakarta, kekuatan TNI AL melakukan kehadiran di luar perairan teritorial Malaysia, baik di Selat Malaka maupun Laut Cina Selatan. Hal ini lazim dalam diplomasi internasional dan sudah saatnya Indonesia menjadikannya kelaziman pula tanpa perlu takut dianggap sebagai ”negeri yang tak mengenal sopan santun dan adab” dalam berdiplomasi.”

Perlu digarisbawahi, bahwa pada sejarahnya, gunboat diplomacy bukanlah sekedar unjuk gigi kekuatan naval, tapi sering kali penggunaan “power to hurt”, meminjam istilah Thomas Schilling dalam “Arms and Influence”. Gunboat diplomacy adalah penggunaan gunboat (sejenis kapal perang kecil namun membawa meriam yang cukup kuat, mungkin di jaman sekarang sekelas dengan destroyer) untuk tampil mengancam akan memborbardir kota pelabuhan negara target untuk memaksa negeri tersebut menuruti tuntutan pengguna gunboat diplomacy (istilah ini mungkin lahir dari pengiriman sebuah gunboat di sungai Yang Tse, setelah meletusnya Pemberontakan Boxer). Akan tetapi dalam banyak kasus, terutama setelah Perang Dunia II, yang terjadi adalah diplomasi yang menggunakan serangan kekuatan laut (kapal induk, kapal selam, atau fregat bersenjata rudal jelajah). Mungkin orang masih ingat di jaman Clinton, gaya seperti ini yang sering dipakai (mungkin paling enak disebut diplomasi Clintonian, menggantikan diplomasi Wilsonian Theodore Roosevelt yang berkata “speak softly but carry big stick”).

Gunboat diplomacy adalah argumen militerisasi politik luar negeri, yang sering kali adalah upaya untuk mengubah politik negara target (sejarah gunboat diplomacy AS -makna luas atau sempit- dalam 50 tahun terakhir didokumentasikan baik dalam Killing Hope, karya William Blum). Sebenarnya, ini tidak ada bedanya dengan premanisasi politik internasional. Memamerkan pisau untuk memeras, tak harus uang, bisa juga politik. Bentuk yang lebih panjang, embargo.

2. Para Sukarelawan

Dalam kasus Ambalat, paling menarik adalah ramainya orang membuka posko pendaftaran sukarelawan yang akan siap bertempur. Namanya banyak dan bermacam-macam. Front Ganyang Malaysia di Makassar adalah hanya satu contoh. Banyak yang lainnya, seperti di Palembang dan Kaltim. Namun, harus dilihat bahwa aksi sukarelawan tersebut adalah paysage politique nasional kita, setiap kali ada isu-isu primordial dan nasionalisme yang mengemuka. Ada yang sukses mengirim pasukan, seperti ke Ambon dan Poso, meskipun muncul kesan adanya bantuan dari ‘tangan-tangan’ berseragam. Selebihnya, hanya gaya-gayaan yang mungkin sebagai cara ‘memalak’ pada elit politik yang ingin tampil atau menjadi preteks untuk minta ‘uang perjuangan’ dan lain sebagainya.

Kasus relawanan ini mungkin yang menarik adalah ketika ramai-ramai organisasi Islam Indonesia membuka posko jihad ke Aghanistan. Sampai saat ini tidak ada berita dari kamp-kamp militer AS soal ditangkapnya jihadist indonésien di Afghanistan ataupun laporan dari keluarga yang anaknya menghilang di Afghanistan. Kalau ada tentunya menjadi berita besar. Kalaupun dulu banyak relawan jihad berangkat ke negeri tersebut melawan Uni Soviet, itu karena mereka diorganisasikan dan dipersenjatai oleh CIA.

3. Nasionalisme

Ada sebuah pertemuan menarik antara langkah elit dan ‘massa’. Kebangsaan digembar-gemborkan, mobilisasi militer dan massa dilakukan. Sejak berakhirnya Konfrontasi dengan Malaysia akhir 1960an, kali ini rasanya kembali konjunktur tersebut terjadi. Operasi Komodo dan Seroja tidak disertai adanya mobilisasi ‘grass root’, referendum Timor Leste justru hanya ‘grass root’ semi fasis yang bertindak (mengatakan Timor Leste adalah bagian dari Indonesia adalah jelas melanggar kredo kaum nasionalis soal hak penentuan nasib sendiri, Indonesia jelas menginvasi Timor Leste dengan preteks stabilitas regional).

Di sisi lain, ribut-ribut kasus pelanggaran Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) oleh armada-armada negara besar baru terjadi saat pemerintah butuh legitimasi pembelian pesawat Sukhoi (kasus adu kunci rudal di atas Bawean AS-Indonesia). Padahal, mungkin pelanggaran itu dilakukan dengan ‘restu’ elit sipil dan militer Indonesia secara berulang-ulang, toh juga kapal-kapal ikan asing juga leluasa mencuri ikan Indonesia. Tidak ada protes soal penggunaan ALKI dan jalur laut antara Indonesia-Malaysia untuk serangan ke Irak. Elit sipil dan militer sepertinya memang diam saja kalau kekuatan besar (sebut saja Armada VII AS) yang mendekat. Kalau masih jauh dan agak-agak bawa relasi Islam-Kristen baru berkoar, meski sebentar saja.

Kalau perseorangan yang terbawa oleh konjunktur ini tahu kaitan jalur ALKI dengan jarak tempur tanpa air-refuelling pesawat-pesawat tempur dari kapal induk AS, mungkin sudah saatnya untuk benar-benar memikirkan konsep nasionalismenya. Atau jangan-jangan mereka seperti gang Rumsfeld di Pentagon, yang dicemooh jenderal-jenderal seperti Anthony Zinni, sebagai “piyik elang”, galak di mulut soal perang tapi gak punya pengalaman tempur.

Facebook Comments

Leave a Reply