Setelah Dekolonisasi Dili

Gerombolan-gerombolan pemuda berparang berkelana di jalan-jalan kota Dili, Timor Leste. Pembunuhan, pembakaran, penjarahan terjadi di berbagai pelosok kota. Kantor-kantor pemerintahan tak luput dari gelombang kekerasan. Unit-unit militer dan polisi negara, yang mestinya mengendalikan situasi, justru malah berbaku tembak.

Begitulah gambaran dalam pemberitaan-pemberitaan media sebelum hadirnya pasukan multinasional yang dipimpin Australia. Presiden Xanana Gusmao dan Perdana Menteri Mari Alkatiri seperti tak punya pilihan lain: menyerahkan mandat keamanan kepada militer asing. Hampir 600 anggota Forcas de Defesa de Timor Leste membangkang, sementara kepolisiannya, Policia National de Timor Leste, ambruk.

Timor Leste adalah negara demokrasi terbaru di dunia, sekaligus termiskin. Sektor-sektor ekonominya didominasi oleh usaha-usaha subsisten. Masa depan ekonominya benar-benar digantungkan pada eksploitasi minyak di Laut Timor. Namun hingga kini, uang pendapatan minyak sebesar 1,3 milyar dolar AS masih tertahan di tangan Canberra.

Kemiskinan kronis menggerogoti negeri itu. Angka pengangguran tinggi. Kaum oposan tak menerima keadaan itu, dan mereka menuntut Alkatiri mundur. Empat tahun rupanya telah menggerus kesabaran beberapa elemen warga Timor Leste, terutama di Dili. Tidak hanya sekali. Sejak paruh pertama tahun ini, tuntutan terhadap Alkatiri agar mundur selalu disuarakan kaum oposan ketika berkonflik dengan pemerintah. Alkatiri tersudut, dan mulai mengeluarkan komentar-komentar bernada pedas dan tidak diplomatis.

Pada 5 Juni lalu, Presiden Yudhoyono menyayangkan pernyataan Alkatiri mengenai keterlibatan Indonesia dalam krisis di Timor Leste. Yudhoyono menegaskan tidak ada keterlibatan Indonesia. Namun, Alkatiri sendiri membantah pernah mengeluarkan pernyataan semacam itu.

Tetapi benarkah Indonesia sama sekali tidak punya peranan? Tak bisa dipungkiri, bahwa krisis politik yang dialami Timor Leste saat ini diawali oleh proses dekolonisasi negeri tersebut dari Indonesia. Hampir seluruh infrastruktur yang dibangun Indonesia selama 24 tahun pendudukan, hancur. Sekitar 70% rumah penduduk juga habis. “Operasi Bumi Hangus”, begitu komentar para pengamat asing tentang rangkaian peristiwa yang menyertai penarikkan mundur TNI/Polri di bulan September 1999.

***

Adalah BJ Habibie yang mengambil keputusan atas proses yang diakhiri dengan referendum 30 Agustus 1999.

Satu hari di akhir 1998, Perdana Menteri Australia John Howard mengirimkan surat kepada Presiden BJ Habibie. Ia mencoba meyakinkan Habibie untuk tidak tergesa-gesa mengadakan “keputusan final” atas Timor Leste. Howard menyarankan pemberian otonomi luas dalam waktu satu tahun. Dengan begitu, rakyat Timor Leste bisa diyakinkan kembali untuk tetap berada dalam Republik Indonesia. Howard mungkin tidak menduga, hasil dari suratnya malah berlawanan dengan harapan Canberra.

Pada 27 Januari 1999, Habibie mengumumkan bahwa rakyat Maubere akan diberikan dua pilihan: otonomi khusus atau kemerdekaan. Keputusan tersebut jelas mengejutkan banyak pihak, terutama kalangan militer. Seorang jenderal senior pada saat itu berkata pada Duta Besar AS J. Stapleton Roy dalam sebuah pertemuan rahasia di September 1999, keputusan itu terlalu tergesa-gesa sampai ia mengirimkan surat protes bernada keras kepada Habibie. Kalangan veteran Seroja resah, tandasnya.

Keputusan Habibie ternyata juga berdampak luas. Konflik terbuka meletus antara rakyat yang menginginkan kemerdekaan dengan milisi-milisi pro-integrasi yang dibentuk militer pada tahun 1998. Milisi-milisi tersebut melakukan serangan-serangan lebih intensif. Korban di kalangan rakyat biasa berjatuhan. Xanana Gusmao mengeluarkan penyerahan wewenang kepada gerilyawan Falintil untuk melakukan tindakan-tindakan militer di tengah-tengah masa perundingan dengan Indonesia.

Perjanjian 5 Mei 1999 tidak membuat eskalasi kekerasan menurun. Jakarta terlihat enggan menjaga komitmennya sebagai penjaga keamanan proses referendum. Malahan, Jakarta membentuk Pam Swakarsa yang mayoritas anggotanya dari milisi-milisi pro-integrasi.

Kolonel Tono Suratman, komandan TNI di Timor Leste, berujar kepada sebuah media Australia bahwa jika pro-kemerdekaan yang menang, maka semuanya akan hancur. Timor Leste akan kembali ke situasi sebelum pendudukan Indonesia. “Ramalannya” terbukti benar.

***

Sampai saat ini Indonesia masih terlalu arogan untuk mengakui kesalahan-kesalahannya sejak Operasi Seroja hingga pembumihangusan Timor Leste di tahun 1999. Indonesia khususnya TNI menolak bertanggung jawab atas yang disebut terakhir. Seorang jurnalis Radio Republik Indonesia tetap saja menuliskan “air susu dibalas air tuba” untuk melukiskan pisahnya Timor Leste dari Indonesia. Dia tidak sendirian. Sepertinya banyak kalangan, politisi, militer, atau intelektual, enggan untuk menjawab dengan fairpertanyaan: dari mana sesungguhnya asal kemiskinan dan situasi rentan di Timor Leste kemarin dan hari ini?

Facebook Comments

Leave a Reply