Aliansi Perdamaian Asia

Pada tanggal 28 Agustus – 1 September 2002 yang lalu, berlangsung sebuah pertemuan internasional yang melahirkan Aliansi Perdamaian Asia (APA – Asian Peace Alliance). Musyawarah pendirian APA ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan dari dunia internasional, baik akademisi, aktivis LSM, perwakilan organisasi massa, dan beberapa partai politik.

Landasan Didirikannya APA

Kepentingan yang mendasari pendirian APA ini sangat beragam, sangat tergantung dari latar belakang para partisipannya. Hal ini dapat dilihat pada sesi pandangan umumnya. Para aktivis LSM yang terlibat misalnya, melihat sebatas penggunaan kekerasan militerisme yang belakangan ini meningkat seiring dengan kampanye internasional “Perang Melawan Terorisme” yang dimotori oleh Pemerintahan George Bush Jr. Namun partisipan lainnya yang berasal dari LSM dan ormas kerakyatan lebih melihat dari persoalan imperialisme yang kini kembali lebih mengandalkan militerisme sebagai jalan untuk membuka pasar di negara-negara dunia ketiga. Professor Walden Bello, Direktur Focus On Global South (LSM yang terlibat dalam kampanye anti globalisasi dan Forum Sosial Dunia) yang juga Presiden Partai AKBAYAN (Partai Aksi Warga Negara Filipina), menjelaskan soal krisis kapitalisme global yang semakin parah dan menggerogoti tatanan sosial ekonomi negara-negara imperialis.

Namun, sangat sulit memang bagi semua partisipan untuk menolak wacana yang melihat bahwa akar persoalan ini bermuara pada imperialisme. Apalagi ketelanjangan tindakan agresi AS dan sekutunya terhadap Afghanistan dan kampanye untuk menyerang Irak sudah cukup memberikan dasar munculnya sentimen spontan anti terhadap imperialisme, dan sekaligus memberikan pembenaran atas teori-teori yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok kiri dalam persoalan neoliberalisme.

Titik perhatian yang juga didiskusikan adalah persoalan politik etnis, sentimen keagamaan, ras dan nasionalisme yang banyak digunakan oleh para elit politik berbagai negara dunia ketiga. Kasus-kasus seperti di Maluku, Kashmir, persoalan pembakaran masjid di India, menjadi perhatian karena politik semacam ini meningkat seiring dengan perlombaan para elit politik lokal untuk mendapatkan/mempertahankan porsi kekuasaan untuk menjadi agen neoliberalisme atau untuk mempertahankan posisi ekonominya yang terancam oleh serangan dari imperialisme.

Sayangnya dalam hal ini, beberapa peserta yang terutama berkecimpung dalam bidang resolusi konflik justru kembali mencoba menguatkan argumen mereka yang menekankan bahwa gerakan yang harus dibangun adalah gerakan anti kekerasan. Sesuatu yang tidak adil di mana, sering kali rakyat terpaksa melakukan perlawanan dengan menggunakan kekerasan terhadap teror yang dilakukan oleh negara borjuasi, meski tidak menafikan penggunaan perundingan-perundingan damai sebagai salah satu alat menuju kemenangan perjuangan rakyat tersebut.

Perdebatan lainnya yang muncul adalah soal apa yang harus dilakukan oleh gerakan sosial dalam persoalan neoliberalisme dan kebijakan perang AS. Tampak kaum akademisi dan NGO perdamaian menghindari kesimpulan bahwa pada satu titik gerakan sosial anti imperialisme di masing-masing negeri, terutama negeri dunia ketiga, menghindari perebutan kekuasaan negara ataupun pemerintahan. Padahal, diakui bahwa tidak mungkin negara-negara imperialis mau menghentikan perang, tidak mungkin rejim-rejim neoliberal negara dunia ketiga mau menghentikan militerisme yang didorong AS, dan hanya gerakan sosial anti neoliberalisme dan perang yang mampu menghentikan perang dengan syarat adanya kontrol atas negara ataupun pemerintahan.
Agenda Kerja APA

Dua hari terakhir dari musyawarah pendirian APA, dirumuskan beberapa agenda kerja serta statemen pendirian APA. Ada beberapa poin yang menjadi agenda kerja APA:

1. Mengkampanyekan perlawanan terhadap dorongan “Perang Melawan Terorisme” AS, terutama kini penolakan terhadap agresi atas Irak.
2. Mengkampanyekan penolakan kebijakan militerisme AS, termasuk kampanye anti kehadiran militer AS di Asia, penolakan pembukaan pangkalan militer, penutupan pangkalan militer yang sudah ada, penolakan terhadap VFA (Visiting Forces Agreement – perjanjian kunjungan angkatan perang) yang kini sudah berlaku di Filipina.
3. Melakukan kerja-kerja penyelidikan dan penengah dalam konflik-konflik (antara lain konflik antar etnis), serta memastikan gencatan senjata dan perjanjian penyelesaian konflik.
4. Melakukan kerjasama dalam mengadakan workshop, seminar, dan kegiatan semacamnya secara internasional atau dalam acara-acara internasional lainnya, seperti dalam Asian Social Forum di Hyderabad, India pada Januari 2003.
5. Melibatkan diri dalam jaringan gerakan internasional anti globalisasi dan juga gerakan kerakyatan di tingkat nasional tiap-tiap negeri Asia.

Selain itu, aksi-aksi bersama secara internasional juga diambil sebagai jalan untuk mengkampanyekan isu-isu yang diperjuangkan oleh APA. Pada tanggal 1 September 2002, hari terakhir musyawarah, diadakan sebuah aksi yang diikuti oleh sekitar 150 orang yang terdiri dari partisipan, panitia, dan massa rakyat Filipina di depan Kedutaan Besar AS di Manila. Agenda aksi berikutnya adalah tanggal 6 Oktober 2002, untuk memperingati serangan AS terhadap rakyat Afghanistan, sebagai langkah untuk mengkampanyekan penolakkan terhadap perang imperialisme AS yang akan diperluas dengan cara mengagresi Irak.

Facebook Comments

Leave a Reply