Mempertimbangkan Kembali Strategi Pembangunan ala IMF

* Agustus 2003, dimuat Tempo dalam versi teredit

Kicking Away The Ladder: Development Strategy in Historical Perspective Dr Ha-Joon Chang Anthem Press, London, 2002 vi +187 hal

Di tengah kontroversi mengenai perpanjangan kontrak Indonesia dengan IMF, rasanya janggal jika tidak menelusuri kebijakan-kebijakan yang ‘dipaksakan’ oleh IMF kepada Pemerintah Indonesia. Benarkah paket reformasi yang berada di dalam ‘koper’ IMF akan membawa Indonesia keluar dari krisis, sehingga begitu pentingnya Indonesia ‘lulus’ sekolah IMF, menggunakan bahasa Syahril Sabirin di Kompas, 22 April 2003? Kontroversi ini juga tidak lepas dari mencuatnya kritik terhadap ‘menu’ kebijakan-kebijakan IMF, terutama dari Joseph Stiglitz, penerima Hadiah Nobel dan mantan Wakil Presiden Bank Dunia. Dalam bukunya Globalization and Its Discontents, Joe Stiglitz melukiskan dampak-dampak akibat kegagalan konseptual dari paket kebijakan yang diberikan IMF kepada ‘pasien-pasiennya’.

Hal ini diperburuk dengan dijadikannya IMF oleh banyak negara donor ataupun negara penerima ‘bantuan’ sebagai juri yang mengadili baik atau buruknya kebijakan-kebijakan pembangunan suatu negara. Bahkan ‘menu’ kebijakan itu sangat terlihat dipaksakan, jika dikaitkan dengan posisi tawar yang lemah dari negara pemohon bantuan. Tidaklah mengherankan jika banyak pihak memandang bahwa krisis utang luar negeri yang kini terjadi di berbagai negara dunia ketiga adalah ‘jalan baru’ imperialisme negara maju.

Sementara itu, banyak pihak juga menilai bahwa kebijakan-kebijakan lembaga keuangan internasional tersebut merupakan tindakan negara maju yang membuat negara-negara berkembang tidak akan mencapai kemajuan yang kini dinikmati oleh negara dunia maju. Salah satunya adalah Dr Ha-Joon Chang, Asisten Direktur Studi Pembangunan Universitas Cambridge. Dr Chang menggambarkan, dengan menggunakan kalimat Friedrich List, jika negara berkembang adalah seseorang yang menaiki tangga ke satu puncak bangunan, maka negara maju adalah orang yang menendang ‘tangga’ pembangunan tersebut dengan melalui lembaga-lembaga keuangan internasional dan instrumen utang mereka. Lebih lanjut lagi, menurut Dr Chang, saat ini seolah lembaga-lembaga keuangan internasional-lah (IMF, Bank Dunia) yang memegang monopoli untuk menentukan ‘baik’ dan ‘buruk’-nya kebijakan-kebijakan ekonomi suatu negara.

Meski banyak pihak yang menyangsikan ‘menu’ kebijakan a` la IMF ini, pemerintahan-pemerintahan negara-negara berkembang menerima saja tanpa keberatan, seolah bahwa memang kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar telah membawa negara-negara maju mencapai keberadaan yang mereka miliki sekarang. Kelompok-kelompok ekonom yang mendukung pasar bebas juga malah mendesak pemerintah mereka masing-masing, bahkan terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan gaya pasar bebas tersebut.

Uraian Dr Ha-Joon Chang didasari oleh teori proteksi industri muda (infant industry) yang disempurnakan oleh Friedrich List, ekonom Jerman abad 19 yang mengkritisi desakkan pasar bebas Inggris atas Amerika Serikat dan Jerman. Menurut List, Inggris sebenarnya ‘menendang tangga’ yang ia panjat sebelumnya untuk mencapai supremasi ekonomi. Jika kita lihat Amerika Serikat saat ini, desakkan pasar bebas juga dilakukan AS meski sebelumnya, mungkin menarik perhatian banyak orang, teori proteksi industri muda ini disistematikakan pertama kalinya oleh Alexander Hamilton, menteri keuangan pertama AS (hal 25). Baik AS saat ini maupun Inggris pada abad 19, mendesakkan perdagangan bebas setelah ekonominya kuat atas bantuan kebijakan-kebijakan proteksi. Bahkan, untuk memperkuat pembenaran atas desakan neoliberalnya, tokoh-tokoh ekonomi yang mendukung proteksi hampir semuanya seperti dihapus dari catatan sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Amerika (hal 30).

Pendekatan kesejarahan yang digunakan Dr Chang menunjukkan bahwa hampir semua negara maju pernah menggunakan proteksi, intervensi negara yang cukup besar melalui kebijakan industrial, perdagangan, dan teknologi, dan hal-hal lain yang kini dianggap tercela dalam perdagangan bebas. Bahkan, kebijakan-kebijakan semacam itu yang dilakukan negara-negara berkembang sebelum masuk ke dalam WTO tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara maju lainnya. Misalnya, India pernah memiliki tarif impor sebesar 71 persen, dengan skala ekonomi hanya seperlimabelas dari ekonomi AS. Tapi di tahap yang sama pada abad 19, AS memberlakukan tarif impor di atas 40 persen sementara skala ekonominya sudah mencapai tiga perempat dari ekonomi Inggris (hal 68).

Banyak pihak yang tidak menyadari bahwa banyak institusi yang kini disyaratkan oleh WTO, IMF, ataupun Bank Dunia sebelumnya juga tidak dimiliki oleh negara-negara maju pada waktu mereka masih berkembang. Demokrasi formal bahkan secara utuh baru dicapai AS pada tahun 1965 dengan diberlakukan universal suffrage tanpa batasan apapun, memungkinkan kaum kulit hitam AS ikut pemilu tanpa khawatir akan adanya undang-undang negara bagian yang membatasi mereka (hal 74). Profesionalitas birokrasi yang rendah dan korupsi dan nepotisme di kalangan pejabat negara juga sangat meluas sebelumnya, dan malah disebabkan oleh pembukaan ‘pasar’ birokrasi (hal 78). Kebutuhan akan birokrasi yang profesional dan non-partisan justru muncul, ketika intervensi negara semakin kompleks dan luas dalam ekonomi. Dari pengalaman negara-negara maju, mereka membutuhkan beberapa dekade bahkan abad untuk mencapai kemapanan institusi ekonomi mereka. Jelas adalah suatu kejanggalan jika kini negara-negara maju menuntut agar negara-negara berkembang untuk segera memenuhi institusi-institusi tersebut dalam 5-10 tahun sebagai persyaratan masuk WTO.

Paket ‘good governance’ yang didesakkan melalui lembaga-lembaga multilateral juga tidak terbukti merupakan penyebab berhasilnya pembangunan ekonomi. Kasus-kasus di negara-negara maju, misalnya, membuktikan kemajuan ekonomi di Swiss dan Belanda abad 19, bukanlah karena adanya undang-undang hak cipta intelektual. Demokrasi, universal suffrage, secret ballot (pemilu berasas ‘luber’), rata-rata baru sempurna setelah Perang Dunia I. Chang berargumen bahwa segala institusi Barat tersebut bukanlah prasyarat seperti yang diyakini banyak orang dan para ekonom institusionalis. Hal-hal tersebut justru adalah hasil dari keberhasilan pembangunan ekonomi (hal 129).

Setelah Joseph Stiglitz, Ha-Joon Chang, dan mungkin bermunculannya satu persatu akademisi-akademisi lainnya yang “discontented” terhadap globalisasi yang kini terjadi, ada baiknya jika para pengambil kebijakan ekonomi negeri ini dan para pendukungnya baik di dalam dan luar pemerintahan mulai mempertimbangkan kembali hubungan kita dengan IMF. Dan yang terpenting, bukan hanya persoalan IMF-nya saja, tetapi juga orientasi kebijakannya.

Roysepta Abimanyu

Facebook Comments

Leave a Reply