Perang, Solusi Kapitalistik; Solusi Rakyat Miskin?

* diterbitkan di Pembebasan 7, 2003, dan di Jurnal Keadilan Global 02 Tahun 1 – 2003

Perang, Menuju Kehancuran Berikutnya Kapitalisme

Tidak ada istilah yang paling tepat untuk menjelaskan kecenderungan kapitalisme global saat ini kecuali penjajahan kembali (rekolonialisasi). Dengan sisa-sisa resesi yang masih berlanjut-sebagai akibat akut krisis kelebihan kapasitas produksi dan tingkat penumpukkan modal di atas kertas dan gelembung modal (financial bubble)-maka tidak ada jalan lain bagi kapitalisme global kecuali mengalihkan semua poros perampasan kerjanya ke dalam penguasaan langsung. Mengambil alih langsung semua aset-aset ekonomi dunia ketiga, lengkap dengan pemerintahannya. Jalan neoliberal tidak cukup ampuh menyelamatkan mereka dari krisis, reformasi-reformasi ekonomi politik bernuansa pasar di negeri-negeri dunia ketiga tidak lagi cukup untuk membiayai mesin-mesin ekonomi yang haus sumber daya alam, dan kompetisi antar imperialis yang haus perluasan pasar. Tidak. Tidak cukup. Negeri terbelakang harus diambil alih. Cakar-cakar imperialis harus kukuh menancap di negeri terbelakang agar tubuh mereka, negara-negara imperialis itu, yang sudah penuh kanker perjuangan kelas tidak terlalu cepat runtuh diterpa badai krisis yang akan terus datang bergelombang.

Sepanjang tahun 2002, berulang-ulang mereka menggombal, mencoba menghibur diri bahwa perekonomian akan membaik. Ternyata hanya cukup dua kuartals (kuartal II dan III tahun 2002) jari-jari mereka kembali mengetuk-ngetuk meja presentasi dengan gelisah sambil kening bersimbah peluh. Ketidakyakinan meluas di mana-mana. Sebagian dari mereka yang tadinya mengusung neoliberalisme kembali berani mengusung Keynesianisme. Sebut saja Joseph Stiglitz dan kawan-kawannya. Bagaimana tidak, sudah satu tahun resesi dinyatakan berlalu, tetapi angka penggunaan kapasitas produksi AS tidak kunjung beranjak keluar dari kisaran 75%. Bukankah neoliberalisme memperluas pasar? Kalau pasar diperluas, maka penggunaan kapasitas produksi akan mencapai angka maksimumnya? Tetapi angka real ekspor AS dari tahun 2000 sampai sekarang terus menurun dari US$ 75 milyar sampai US$ 62 milyar. Karena ekspornya menurun, maka tidak ada alasan lagi untuk membeli mesin-mesin canggih, sehingga angka pemesanan barang-barang teknologi tidak bisa melebihi US$ 28 milyar selama tiga tahun dan terus menurun. Bandingkan dengan puncaknya pada tahun 2000 yang mencapai US$ 44 milyar. Akibatnya sudah pasti, kaum buruh di dunia pertama dikorbankan (kali ini bersamaan dengan kamerad mereka di dunia ketiga). Antara tahun 2001 sampai Februari 2003 sudah sekitar 2 juta buruh menganggur. Dan dengan fakta mengenai ter PHKnya 75.000 pekerja Wall Street, membuktikan bahwa overkapasitas bukan hanya menjangkiti sektor real.

Karena itu mereka membutuhkan sebuah “poros pertumbuhan baru”, yang akan menjamin berjalannya ekspansi pasar di masa mendatang. Ini kemudian yang menempatkan posisi imperialis, terutama AS, sebagai kekuatan yang tak terbandingkan oleh kelompok kapitalis manapun. Dalam hal ini, persoalan minyak menjadi salah satu tumpuan mereka. Lihatlah bagaimana persaingan diplomatik AS-Inggris melawan Perancis-Jerman-Rusia, tak lama sebelum invasi ke Irak dimulai dalam rangka memperebutkan suara Dewan Keamanan PBB. Laporan yang dibuat Deutsche Bank dengan judul “Bagdad Bazaar: Big Oil in Iraq?”, memperlihatkan bahwa hasil dari proposal yang dibuat Perancis-berupa kontrak-kontrak minyak yang diberikan Saddam dalam tiga tahun terakhir kepada perusahaan-perusahaan minyak Perancis, Rusia, dan Cina-akan segera diwujudkan. Sedangkan jika proposal AS yang disepakati Dewan Keamanan PBB, maka perusahaan-perusahaan AS-lah yang akan mendapatkan keuntungan. Terutama pada pembukaan ladang-ladang baru di Padang Hijau (ChevronTexaco dan ExxonMobil dapat menjadi kontraktor manajemen cadangan minyak) ataupun perbaikan infrastruktur untuk mengembalikan kapasitas produksi Irak. Halliburton, misalnya, sewaktu di bawah kepemimpinan Dick Cheney (sekarang Wapres AS) mendapatkan keuntungan dari rehabilitasi fasilitas minyak Irak yang sebelumnya dihancurkan oleh serangan AS, yang juga melibatkan Cheney sebagai salah satu perencana.

Wilayah Irak merupakan wilayah konsentrasi minyak kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi, dengan cadangan minyak yang telah diukur mencapai 110 milyar barel (Arab Saudi mencapai lebih dari 250 milyar barel). Bahkan, eksplorasi lebih lanjut diperkirakan akan menemukan cadangan minyak hingga lebih dari 200 milyar barel. Sementara negara-negara imperialis dan non-OPEC sebagian besar memiliki cadangan minyak sekitar 50 milyar barel. Karenanya wilayah ini menjadi fokus perhatian kepentingan imperialis, dalam konteks bahwa minyak adalah komoditas yang menggerakkan mesin-mesin kapitalisme global. Pertama, kapitalisme global benar-benar bergantung kepada minyak, baik sebagai sumber energi maupun sumber kapital. Minyak adalah sumber energi yang masih dominan dalam masyarakat kapitalis, dan perdagangan minyak menyediakan sumber kapital untuk memperbesar kekuasaan oligarki finans. Kedua, jaminan keamanan bagi kelangsungan hidup kapitalisme sangat bergantung kepada kepastian pasokan dan harga minyak yang menguntungkan negara dunia pertama. Harga minyak yang mahal ataupun aliran pasokan minyak yang terganggu jelas akan mendorong krisis semakin dalam. Ketiga, penguasaan yang lebih besar atas pasokan minyak akan jauh melemahkan posisi negeri-negeri dunia ketiga, terutama jika perlawanan rakyatnya terhadap neoliberalisme melahirkan pemerintahan-pemerintahan yang berpihak kepada rakyat miskin (seperti Chavez, Castro, dan Lula dalam batasan tertentu).

Selanjutnya, selain kebutuhan mengamankan (baca: merampas) suplai minyak tersebut, tatanan imperial dunia yang saat ini terjadi juga berada dalam krisis. Desakan negara-negara imperialis terhadap negara-negara dunia ketiga untuk menjalankan kebijakan-kebijakan neoliberal telah melahirkan ketidakstabilan sosial politik di berbagai belahan dunia. Baik reaksi maupun perlawanan progresif telah mempersempit keleluasaan rejim-rejim kapitalis dunia ketiga. Gelombang-gelombang aksi massa anti globalisasi meningkat, bahkan terutama di negara-negara kapitalis induk.

Bentuk lain dari krisis sosial politik ini adalah runtuhnya rejim-rejim di Afrika dan Asia Tengah, yang kemudian melahirkan pemerintahan-pemerintahan semi-bandit ataupun ultra reaksioner. Rejim-rejim ini justru menyulitkan perluasan pasar, bahkan melahirkan ancaman baru terhadap kelancaran proses perampokkan melalui mekanisme pasar bebas. Munculnya Farah Aideed di Somalia dan Taliban di Afghanistan, jelaslah bukan gambar indah neoliberalisme yang diimpikan oleh Barat. Perluasan usaha pertambangan mineral di Afrika, melahirkan konflik-konflik berdarah yang diwarnai pembantaian massal atas suku tertentu, ataupun seperti saat ini, percampuran konflik antar agama dengan antar negara di Afrika Barat (Guinea, Sierra Leone, Liberia, dan Pantai Gading) yang telah menyingkirkan ratusan ribu pengungsi. Di Indonesia, tersingkirnya faksi-faksi kapitalis domestik dalam persaingan nasional, melahirkan konflik-konflik SARA berdarah, ketika mereka berupaya mendapatkan tanah dan sumber daya alam di beberapa daerah (misalnya, Ambon, Poso, dan Sambas).

Agresivitas imperialis AS ini juga berlanjut dengan upaya-upaya untuk menyelamatkan kredibilitas sistem kapitalisme yang diusung. Negara-negara yang terang-terangan menolak masuknya pengaruh AS, terutama yang memang lahir dari pemberontakkan terhadap dominasi AS (Kuba, Libya, Korea Utara), menjadi sasaran serangan berikutnya. Bukan hanya pencaplokan langsung, tetapi kapitalisme juga membutuhkan simbol-simbol kemenangan ideologis. Negara-negara tersebut, kecuali Korea Utara, memberikan sistem alternatif terhadap kapitalisme-neoliberalisme, meski jauh dari sempurna. Tujuan dari langkah ini adalah mematahkan perlawanan yang tumbuh di dalam negeri, yang kini mulai berani menawarkan alternatif terhadap pemerintahan kapitalis yang berkuasa.

Militerisme AS: Angkatan Perang Canggih demi Ambisi Imperial

Dalam perang kali ini untuk pertama kalinya manusia sedunia dapat menyaksikan jalannya pertempuran secara langsung melalui televisi. Laju gerak merangsek pasukan-pasukan ‘kolonial’ menghantam posisi-posisi pertahanan para patriot Irak. Monster-monster yang sering membuat banyak orang terpana, menunjukkan kemampuan mereka. Tank-tank M1A2 Abrams dan M2A3 Bradley bergerak dengan dukungan helikopter serbu AH-64 Apache dan pesawat anti-tank A-10 Thunderbot II. Sementara kita juga melihat begitu lengkapnya peralatan yang dibawa setiap prajurit Koalisi “Mereka Yang Berkemauan”, baik Inggris ataupun AS. Patriot-patriot Irak yang terpaksa diposisikan melindungi Saddam sang Tiran-bekas agen AS itu, jelas-jelas hanya bergantung kepada kemujuran peluru-peluru senapan AK-47 yang mereka miliki. Benar-benar sebuah pertempuran yang tak seimbang; meski sesekali monster-monster itu sanggup dijatuhkan oleh seorang petani, atau seorang prajurit biasa.

Dalam epos imperialisme abad 20, ketika kapital finans melalui negara-negara adidaya dan lembaga-lembaga internasional yang mereka ciptakan menguasai manusia (kelas pekerja) dan sumber daya alam untuk menjadi sumber akumulasi kapital, pembangunan senjata menjadi begitu intensif, malampaui corak-corak produksi yang telah ada sebelumnya. Perlombaan senjata (proliferasi) tidak lagi sebatas ambisi individu-individu penguasa, melainkan sudah menjadi fondasi bertahannya sebuah ekonomi negara kapitalis maju (imperialis). Kekuatan militer menjadi faktor yang jelas-jelas dapat memaksa pemerintahan-pemerintahan negara kapitalis terbelakang untuk tunduk kepada negara kapitalis maju. Apalagi militerisme ini disebarluaskan kepada petinggi-petinggi militer negara dunia ketiga, terutama di saat-saat memuncaknya Perang Dingin.

Siapa yang tidak tahu, bahwa banyak jenderal-jenderal TNI dididik di West Point (AS), atau bahwa jenderal-jenderal negara persemakmuran dididik di Sandhurst (Inggris). Tanpa perlu mendatangkan Armada ke 7 AS di Pasifik ke Indonesia, jenderal-jenderal TNI itu sudah pasti akan bergidik ketakutan, dan dengan oportunisnya serta-merta menjadi agen imperialis AS.

Militerisme imperialis AS ini dapat dilihat dari struktur angkatan perang dan jenis senjata yang mereka pakai dan kembangkan. Sebelum penyusunan kekuatan menjelang serangan ke Irak saja, sudah tercatat sekitar 60.000 serdadu ada di 100 negara. Angkatan Perang AS meliputi 40% dari pembiayaan angkatan perang di seluruh dunia. Sebanding dengan jumlah seluruh biaya angkatan perang 8 negara urutan di bawahnya. Bahkan, Angkatan Perang AS telah membagi dunia menjadi 5 teritorial komando, Komando Utara, Komando Selatan, Komando Eropa, Komando Tengah, dan Komando Pasifik. Dalam laporan deploymen kekuatan yang diterbitkan oleh www.globasecurity.org, sangat jelas terlihat bagaimana kapal-kapal perang AS berpatroli “mengamankan” negeri-negeri yang akan, atau dalam proses dirampok oleh mereka.

Grup-grup tempur AS yang terdiri dari kapal induk dan belasan kapal perang permukaan serta kapal selam, dengan pesawat-pesawat tempur yang mereka bawa, pada esensinya tidak berbeda dengan kapal-kapal ekspedisi militer yang dipakai negara-negara imperialis kuno seperti Inggris pada abad 18-19. Tugasnya sangat jelas, mengamankan akses kepentingan AS atas suatu negeri, dan tentunya mendikte negara manapun yang menentang kepentingan AS. Dalam Quadrennial Defense Report Review 2001, laporan rencana kebijakan militer AS yang dibuat oleh Donald Rumsfeld, sangat jelas menyatakan bahwa salah satu sasaran kerja Departemen Pertahanan AS adalah bagaimana “mengirimkan dan mempertahankan kekuatan AS di lingkungan anti akses (AS) dan penolakan wilayah, serta mengalahkan ancaman-ancaman anti akses dan penolakan wilayah.”

Jika dalam masa Perang Dingin AS mengggunakan pertahanan gertak (deterrence) dengan persenjataan nuklir, maka kini imperial AS menggunakan serangan militer mendahului ancaman (preemptive strike), seperti yang ditegaskan George W. Bush. Kalangan moralis mungkin akan mengajukan tuduhan bahwa Bush sudah kurang waras dan membahayakan tatanan global. Jelas tidak, ini bukan karena ketidakwarasan Bush ataupun sebatas arogansi AS sebagaimana yang dituduhkan banyak pihak. Ini adalah suatu pilihan yang logis bagi sebuah negara imperialis. Dominasi AS di Amerika Latin, secara militer dan terang-terangan, telah dilakukan jauh sebelum Perang Dunia I. Begitu konsolidasi kapitalisme dalam negerinya dituntaskan melalui Perang Saudara (1861-1865), kapitalisme AS segera memperluas pasarnya, baik melalui penguasaan teritorial dengan agresi maupun dengan membuka paksa pasar-pasar negeri-negeri jauh. Armada Angkatan Laut dan Angkatan Darat AS telah berada di pantai utara Afrika, Filipina, Kepulauan Karibia, dan Cina. Militer AS juga sangat sering terlibat dalam upaya penindasan gerakan-gerakan rakyat miskin, jauh sebelum Perang Dunia I terjadi.

Namun berbeda dengan awal masa imperialisme, pencaplokkan yang saat ini terjadi bukan hanya menitikberatkan pengambilalihan sumber daya alam untuk menyokong pertumbuhan industri kapitalis. Pencaplokkan langsung tersebut adalah upaya menyelesaikan krisis kelebihan kapasitas dan akumulasi kapital yang menjadi tidak produktif. Melalui pembacaan yang mendalam akan terjelaskan mengapa jalan perang diambil pada titik-titik yang penting, sambil menjaga keutuhan hubungan penghisapan internasional yang sudah menguasai kapital finans. Perluasan yang dilakukan kapital finans jelas adalah sumber kekacauan sosial ekonomi politik, melalui program-program penyesuaian struktural (SAP) maupun melalui pembelian aset-aset sumber daya alam, seperti yang terjadi di Afrika. Tidaklah mengherankan dalam paper Globalization and US Navy Forces (Henry Gaffney, Jr.), terdapat sebuah bagan geopolitik yang menjelaskan hubungan dari negara-negara di dunia terhadap globalisasi, yang dengan jelas menggambarkan daerah-daerah yang mengalami kehancuran sosial ekonomi politik; yang meski kaya akan sumber daya alam akan tetapi dibiarkan pemerintahan-pemerintahan semi-bandit-yang merupakan kepanjangan tangan perusahaan-perusahaan multinasional-terus mengacau. Namun, paper tersebut juga mengajukan sebuah peta geopolitik sehubungan dengan sebuah konsep yang disebut “negara-negara yang gagal”, “daerah tak berfungsi”, yang dianggap sebagai sumber “ketidakstabilan”.

Di tengah krisis kapitalisme yang dalam dan ketidakstabilan sosial-ekonomi-politik menjelang keruntuhan kapitalisme seperti saat inilah, sebuah kekuatan militer imperial dikembangkan kembali untuk mendukung perang-perang kolonial ( yang mereka sebut “Perang Melawan Teror”). Kebijakan militerisme ini, jelas bukanlah yang pertama kalinya. Karena hal itu dapat terlihat beberapa pengulangan, sebagai bukti kebuntuan kapitalisme, peran dari kecenderungan ini. Pertama, sangat jelas sebagai kekuatan pemaksa dan pencaplokan aset kesejahteraan rakyat dunia ketiga. Kedua, adanya Perang “Melawan Teror” juga menyediakan pembenaran untuk mengkonsentrasikan kapital ke tangan faksi-faksi kapital yang menumpuk kekayaan dari industri berat, senjata, dan dirgantara, yang kini menjadi bagian dari pemerintahan George Bush. Ketiga, situasi perang juga memberikan alasan perampasan yang lebih besar dari pendapatan masyarakat, melalui pemotongan subsidi kesehatan, pendidikan, peningkatan pajak, dan lain sebagainya, untuk dialihkan ke sektor-sektor pembelanjaan negara yang memungkinkan perluasan modal, seperti proyek-proyek “kemanusiaan” paska perang (contohnya di Afghanistan, Balkan, dan Irak), belanja militer ataupun proyek-proyek luar angkasa/dirgantara. Kita dapat melihat, desakan perang juga diperlihatkan dengan anggaran belanja militer yang terus meningkat (tahun 2003 sebesar USD 396 milyar dan saat tahun 2007 sebesar USD 470 milyar). Jumlah kontrak proyek militer yang besar dan hanya dikuasai oleh lima perusahaan, sampai kepada mempersenjatai tentara kolonialnya untuk bertempur di kota-kota besar. Termasuk untuk menghadapi ancaman “klas-klas sosial yang berbahaya” di kota-kota induk kapitalisme global.

Dalam beberapa tahun belakangan, aspek dominasi militer juga telah memasuki ruang luar angkasa, di mana AS telah menghidupkan beberapa proyek “Perang Bintang”nya. Dalam Dokumen Vision 2020 yang disusun USAF dan juga Quadrennial Report 2001, sangat terlihat bagaimana ambisi imperial AS akan terpenuhi setelah adanya penempatan senjata-senjata strategis di luar angkasa. Sebelum peristiwa 11 September, AS telah menguji sistem anti rudal balistiknya (National Missile Defense, NMD) yang akan menghabiskan dana USD 50 milyar dalam tujuh tahun sejak 2001.

Inilah kesimpulannya; bahwa ketika kapitalisme mengalami stagnasi, ketika secara obyektif, satu-satunya syarat kemajuan aspek-aspek kehidupan manusia hanyalah terciptanya hubungan-hubungan sosial/relasi klas yang baru (bukan kapitalistik), maka dengan jelas kita melihat brutalitas militerisme menjadi jawaban mereka.

Setelah Perang, Rekolonialisasi

Kota Bagdad kini telah jatuh. Sementara negara Republik Irak sudah tidak jelas wujudnya dengan kaburnya para elit politik yang sebelumnya memerintah. Kini, terjadi kembali perdebatan antar negara-negara imperialis atas dua isu: pembangunan kembali Irak paska perang dan pemerintahan sementara. Kembali, kita melihat PBB yang sebelumnya “mengecam” serangan militer AS, sekarang menuntut hak untuk mendirikan pemerintahan transisi di Irak, dan sebagai elemen utama pembangunan kembali Irak. AS sendiri sudah memiliki organisasi pemerintahan sementara yang akan berada di bawah Komandan Koalisi Jenderal Tommy Franks dan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld. Organisasi ini bernama Kantor Bantuan Kemanusiaan dan Rekonstruksi (Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance-ORHA) yang akan dipimpin Jenderal Jay Garner, bekas salah satu pimpinan pasukan sekutu pada perang Teluk tahun 1991. ORHA bahkan sudah didirikan jauh-jauh hari sebelum Bagdad jatuh.

Dengan situasi demikian, kita dapat kembali melihat sifat dasar dari PBB, yang tidak lebih dari lembaga yang mencoba “menertibkan” negara-negara yang baru merdeka agar tidak keluar dari rel nilai-nilai kapitalisme, dan kemudian menjadi alat “pasifikasi” negara-negara imperialis. Misi-misi perdamaian yang dilakukannya hanya sebatas menyapu sampah-sampah akibat pertempuran jarak jauh (proxy wars) antar imperialis sendiri, ataupun antara imperialis dengan negara dunia ketiga. Selama 12 tahun krisis Irak, sangatlah terlihat bagaimana negara-negara imperialis dengan semena-mena menghukum rakyat Irak (embargo) atas dosa yang dilakukan Saddam Hussein. Lebih parah lagi, PBB dijadikan alat pemerasan terhadap rakyat Irak dengan Program Minyak untuk Pangan, di mana 2 juta barel minyak per hari dirampas sebagai imbalan dibukanya embargo pangan oleh PBB. Organisasi ini bahkan menggunakan 1/3 dana hasil penjualan-paksa tersebut untuk membiayai operasional PBB di Irak, termasuk inspeksi senjata. Kita juga dapat melihat bahwa tanpa restu PBB sekalipun, tindakan AS-Inggris-Australia sudah dapat dianggap sah oleh PBB karena telah didasari oleh Resolusi 1441 PBB.

Belajar Dari Irak, Belajar Dari Vietnam

Tak lebih dari tiga minggu, akhirnya Bagdad jatuh ke tangan pasukan koalisi. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan kaum patriotik Irak dan pendukung Saddam tidak berarti, di tengah-tengah keraguan dan keputusasaan massa rakyat Irak. Kesetiaan prajurit-prajurit Irak dengan mudahnya terhempas oleh kekuatan pasukan koalisi yang super lengkap. Apalagi jika kita melihat pengalaman mereka Perang Teluk 1991, ketika Saddam memerintahkan perwira-perwira dan arsenal persenjataan terbaiknya untuk segera meninggalkan medan pertempuran, meninggalkan ratusan ribu prajurit biasa dihadapan taring pembantaian pasukan Sekutu. Sangat jelas terlihat begitu banyaknya omong kosong yang dikeluarkan para purnawirawan TNI yang menjadi “pengamat” militer tentang jebakan perang kota di Bagdad.

Jatuhnya Bagdad juga mengejutkan dunia ketika muncul aksi-aksi penjarahan yang dilakukan oleh warga Irak sendiri, terutama terhadap kantor-kantor pemerintahan, perwakilan negara asing, dan pemukiman kalangan elit pemerintahan Saddam yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Kondisi putus asa akibat embargo 12 tahun, di bawah kediktatoran yang memang menindas dan merampok rakyatnya adalah sumber dari kekacauan yang kini terjadi.

Apa yang terjadi di Irak jelas sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di Vietnam tiga dekade silam. Perjuangan rakyat Vietnam untuk mengusir AS dari tanah air mereka jelas menghadapi kondisi yang jauh lebih ekstrim. Pasukan AS menghancur leburkan kota-kota Vietnam Utara, dan bertahun-tahun melakukan represi dan membangun benteng-benteng pertahanan di desa-desa. Namun kegigihan dan keuletan rakyat Vietnam pada akhirnya berhasil “menggulung” pasukan AS. Kesetiaan rakyat Vietnam jelaslah bukan karena kultus individu terhadap figur Ho Chi Minh, bukan juga karena represi yang dilakukan pemerintahnya, tetapi karena keyakinan atas harapan-harapan kemerdekaan, harapan-harapan atas masa depan program-program kerakyatan yang sedari awal dijalankan oleh pemerintah Vietnam Utara. Kegigihan dan keuletan itulah yang mendapatkan simpati dari rakyat AS. Simpati yang kemudian menjadi gerakan menolak perang dan mendorong situasi pergolakan massa di dalam negeri, sehingga memaksa pemerintahan Nixon berunding dengan pemerintah Vietnam Utara. Inilah yang tidak bisa diperoleh Saddam, meskipun gerakan menolak perang sudah cukup kuat di dalam negeri AS. Saddam lah yang bertanggung jawab atas ketidaksetiaan rakyatnya, Saddam lah yang mematikan demokrasi di Irak.

Hal yang kedua yang bisa ditarik dari pengalaman Vietnam dan Irak adalah bahwa kemenangan sesungguhnya dari perlawanan menghadapi perang imperialisme bukanlah sebatas kemenangan militer di negeri-negeri yang mengalami serangan, tetapi adalah bagaimana memenangkan solidaritas rakyat pekerja di negeri-negeri imperialis. Tindakan-tindakan politis mereka di pusat imperialis lah yang jauh lebih menentukan, dan tepat di jantung dari monster besar yang mengancam nyawa rakyat miskin dunia ketiga. Perang Vietnam terhenti akibat meluasnya gerakan anti-perang yang mendorong terjadinya situasi revolusioner di sebagian besar negeri di dunia. Begitu juga perang kolonial di Aljazair terhenti karena desakkan revolusioner di dalam negeri Perancis. Di tengah menguatnya gerakan anti-imperialisme saat ini, seruan-seruan aksi internasional haruslah terus-menerus disambut, untuk memberikan konteks dan arahan pada gerakan perlawanan terhadap rejim neoliberal.

Ketiga, sebagai suatu perspektif perlawanan global terhadap kekejian kapitalisme, tidak sedikitpun kita dapat membiarkan keleluasaan politik yang dialami rejim-rejim neoliberal di negeri-negeri dunia ketiga. Merekalah yang sebenarnya merupakan ujung tombak lainnya dari imperialisme. Kemunafikan rejim Mega-Hamzah harus terus-menerus disebarluaskan agar rakyat mengerti siapa sebenarnya elit politik yang berkuasa di lembaga-lembaga negara. Justru kekuatan dan ancaman imperialisme yang sedang dalam krisis akan semakin melemah jika rakyat miskin mengambil alih kekuasaan politik dan menghentikan program-program neoliberal. Dibandingkan hanya mengajukan isu boikot produk AS, atau lebih parah lagi, Jihad, menanamkan kepada rakyat perspektif perlawanan global terhadap imperialis dengan menghancurkan kaki-kaki mereka di dunia ketiga akan lebih berarti.

Facebook Comments

Leave a Reply