Geopolitik.org

Latar Belakang
Dalam Nineteen Eighty-Four, George Orwell mengisahkan Winston Smith yang bekerja untuk Kementerian Urusan Kebenaran (Ministry of Truth). Tugas Smith adalah “menyesuaikan” arsip-arsip sejarah dengan garis pemerintah yang berkuasa. Ia mengganti isi kalimat dan bahkan menghilangkan orang-orang tertentu dalam foto-foto sejarah. Sebagaimana telah diketahui luas, praktek “merekayasa” sejarah inipun tidak terlepas dalam berbagai rejim penguasa dan Rejim Orde Baru adalah salah satu yang mempraktekkan hal ini.

Continue reading »

* Sebuah pengantar untuk diskusi Asikbaca (kelompok pembaca di Banda Aceh)

MoU Helsinki membawa sebuah dampak perluasan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kali sejak demokrasi parlementer ditutup oleh dekrit presiden 1959, partai lokal kembali mewarnai politik negara ini.

Meski hanya dibuka di Aceh, partai lokal setidaknya membuka kesempatan untuk aktor-aktor politik yang sebelumnya bermain di luar pertarungan elektoral di Aceh. Jika sebelumnya pilkada Aceh telah dimenangkan oleh kandidat independen, yang sebelumnya di luar jejaring oligarki warisan ORBA, partai lokal di Aceh membawa lebih banyak lagi aktor yang sebelumnya ekstra parlementer (dan bermakna di luar oligarki) namun sekaligus juga komponen oligarki yang melakukan reposisi elektoral.

Continue reading »

Mengurai Benang Kusut dalam Imajinasi BBM

(Ditulis untuk jurnal politik “Bersatu”, dimuat di indoprogress.blogspot.com)

“[…]sepertinya sebanyak 60 persen dari harga minyak saat ini adalah murni spekulasi.”
F. William Engdahl, penulis buku A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order.

“OPEC menentukan harga di depan koma dan para pedagang menentukan yang dibelakangnya.”
Robert Mabro, Institute for Research on Energy, Oxford.

ISU Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, boleh dibilang telah menjadi alat pengganggu kekuasaan. Siapapun yang menduduki kursi kepresidenan Republik Indonesia, pasti bergetar hatinya jika mesti berhadapan dengan masalah BBM.

Bayang-bayang kejatuhan Presiden Suharto pada 1998, yang didorong oleh aksi massa meluas akibat keputusan menaikkan harga BBM, tampak masih melekat kuat di benak politisi, baik yang loyal kepada pemerintah berkuasa maupun yang bersikap oposisi. Tahun tersebut, memang menjadi akhir masa panjang BBM murah untuk rakyat Indonesia. Sebelumnya, prestise sebagai anggota OPEC, pengekspor minyak, benar-benar terasa dan mewakili imajinasi Indonesia sebagai negeri yang kaya raya akan sumber daya alam. Maka, wajar, jika kini baik pemerintah maupun oposisi nominal yang ada, selalu melakukan perang posisi sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM.

Continue reading »

Isu BBM mungkin adalah sesuatu yang dapat meruntuhkan kapital simbolis, meminjam dari Pierre Bourdieu, yang sudah empat tahun lamanya diakumulasikan oleh SBY. Begitu mendesaknya persoalan politik energi ini, harapan terkesan manipulatif mengenai Blue Energy disambar bulat-bulat dan dijadikan konsumsi publik. Terlihat para guru PR (hubungan masyarakat) yang kini berada di seputar Istana memanfaatkan karikatur teknologi fuel-cell yang berbasis hidrogen, namun sayang: upaya itu salah tembak. Akan tetapi, terlepas dari parodi yang kini mengkisruhkan suasana pergaulan elit istana, geopolitik.org mencoba mengajak diskusi mengenai perubahan landscape industri Minyak dan Gas Bumi Indonesia dalam presentasi online di bawah ini.
Continue reading »

BERITA-berita “pertarungan” Indonesia-Malaysia kini bak tiada habisnya. Sepertinya, setiap sekian minggu akan muncul di berbagai media cetak dan elektronik Indonesia kisah-kisah keagresifan dan ketamakan Negeri Jiran tersebut. Mulai dari perlakuan RELA terhadap Warga Negara Indonesia, dipatenkannya batik oleh perusahaan Malaysia, situs blog ihateindon.blogspot.com, dan yang terkini, kolektor-kolektor Malaysia dituduh oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) melakukan pencurian naskah-naskah kebudayaan Melayu di Nusantara.
Continue reading »

MENYEBUT Gerakan Tiga Puluh September (G-30-S), tanpa menyertakan nama Partai Komunis Indonesia (PKI), rupanya selalu membuat gatal telinga sastrawan Taufik Ismail. Atas desakkannya (dan tentunya segolongan orang semacam beliau), Departemen Pendidikan Nasional membatalkan kurikulum pengajaran sejarah tahun 2004 dan menarik buku-buku pelajaran sejarah. Taufik Ismail dikabarkan juga, telah menerbitkan sebuah buku yang isinya diperkirakan membeberkan “dosa-dosa” komunisme.
Continue reading »

The revolution will not be right back after a message
about a white tornado, white lightning, or white people.
You will not have to worry about a dove in your
bedroom, a tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl.
The revolution will not go better with Coke.
The revolution will not fight the germs that may cause bad breath.
The revolution will put you in the driver’s seat.

The revolution will not be televised, will not be televised,
will not be televised, will not be televised.
The revolution will be no re-run brothers;
The revolution will be live.

(The Revolution Will Not Be Televised, Gil Scott-Heron)
Continue reading »

Gerombolan-gerombolan pemuda berparang berkelana di jalan-jalan kota Dili, Timor Leste. Pembunuhan, pembakaran, penjarahan terjadi di berbagai pelosok kota. Kantor-kantor pemerintahan tak luput dari gelombang kekerasan. Unit-unit militer dan polisi negara, yang mestinya mengendalikan situasi, justru malah berbaku tembak.

Continue reading »

Salah satu representasi yang berbahaya mengenai Timor Leste bersumber pada para komentator/kolumnis/jurnalis yang mempertanyakan kebijakkan bahasa pemerintah negara tersebut untuk menggunakan Tetum dan Portugis sebagai bahasa resmi. Representasi tersebut memojokkan sebuah pemerintahan nasionalis Alkatiri yang mencoba menahan tekanan kuat dari dua gajah tetangganya, Indonesia dan Australia. Pemberitaan di Jakarta Post dan Kompas, media yang bisa dikatakan paling moderat dalam soal berita luar negeri, melukiskan adanya communication gap antar generasi dan Mari Alkatiri yang elitis.
Continue reading »

Melihat perkembangan dalam berbagai kolom opini dan pernyataan tokoh-tokoh di beberapa media massa saat ini, ada kesan bahwa perbincangan yang paling mendominasi adalah di seputar dua persoalan: penegakkan hukum dan etika-moralitas. Di hadapan para pembaca, pihak yang mengamini penghentian proses hukum atas Soeharto dan yang menolaknya sama-sama mengajak ke arah pertimbangan baik-buruk, adil-tidak, bahkan sampai ke persoalan jasa dan dosa Soeharto sebagai Presiden.
Continue reading »