Catatan kuliah Michel Foucault, Il faut défendre la société, 4 Februari 1976, Collège de France, Paris.

Satu Peristiwa, Satu Persimpangan Besar

Ada sebuah serial TV yang menarik perhatian saya di awal 2026 lalu. Kabarnya pertama kali tayang di BBC pada tahun 2025. Seperti halnya kebanyakan serial di Inggris, jumlah episodenya cukup sedikit. Delapan episode, mendramatisasi dan juga tampaknya mem-fiksionalisasi rentetan peristiwa yang di satu titik menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Inggris.

Judulnya, jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, Raja dan Penakluk. Ceritanya tentang beberapa raja, tokohnya ada yang bersaing dan berkonfrontasi ada juga yang muncul sesaat dan kemudian tewas di medan pertempuran. Protagonisnya, jika kita bisa bilang begitu, adalah Harold Godwinson. Bangsawan Saxon dari Kerajaan Wessex. Protagonis lainnya, Guillaume atau dalam bahasa Inggris William, Adipati Normandia. Nenek moyang Harold dari etnis Saxon, sementara William bernenekmoyang Viking.

Serial itu menampilkan wajah perebutan tahta, sumpah, dan klaim tentang hak memerintah. Tidak ada benar dan salah dalam sosok-sosok dalam panggung tersebut. Sebagai dramatisasi sejarah, ia tentu tidak terlepas dari ketidakakuratan terkait apa yang terjadi pada 1066. Di saat yang sama, saya sedang mencoba menyelesaikan pembacaan saya tentang kuliah Michel Foucault di Collège de France pada 4 Februari 1976. Di sana, Hastings bukan sekadar sebuah pertempuran dalam riwayat Inggris. Ia menjadi bagian dari pengetahuan tentang perang di masa lalu yang digunakan sebagai senjata politik masa kini. Dan di hadapan senjata itulah Foucault menempatkan Leviathan karya Thomas Hobbes.

Menonton drama tersebut, membaca catatan Foucault tentang bagian spesifik dalam Leviathan, dan tentunya membaca ulang apa yang disampaikan Hobbes, membawa saya kepada sebuah pertanyaan: pertempuran Hastings pada 1066 mengakhiri kekuasaan Harold, tetapi apakah penaklukan itu juga mengakhiri perang? Hampir enam abad kemudian, kemenangan William ternyata masih dapat diperingati kembali untuk memperdebatkan asal-usul kedaulatan, hukum, dan kepemilikan di Inggris. Pertempuran telah selesai dan penguasa berganti. Namun, siapa yang berhak memerintah, atas tanah siapa hukum ditegakkan, dan mengapa mereka yang kalah harus tetap patuh?

Mosaik Inggris Abad Pertengahan

Inggris yang diperebutkan Harold dan William bukan sebuah kerajaan yang sejak semula telah utuh. Ia terbentuk melalui peperangan, migrasi, persekutuan, dan penggabungan berbagai masyarakat. Wessex, Mercia, Northumbria, dan East Anglia pernah menjadi pusat-pusat kekuasaan yang berbeda sebagai akibat migrasi Anglo-Saxon dan asimilasi populasi selama beberapa abad sejak keruntuhan Kekaisaran Romawi.

Pada abad kesembilan, pasukan Skandinavia/Denmark yang dikenal sebagai Great Heathen Army merebut sebagian besar wilayah di utara dan timur. Wessex bertahan di bawah Raja Alfred, yang mengalahkan Guthrum di Edington pada 878. Kemenangan itu tidak berarti seluruh orang Denmark meninggalkan Inggris.

Di utara dan timur berkembang wilayah-wilayah yang kemudian dikenal sebagai Danelaw, tempat permukiman dan tradisi hukum Skandinavia berlaku. Danelaw bukan sebuah negara tunggal dengan satu pemerintahan. Istilah itu merujuk pada wilayah-wilayah dengan sejarah dan tatanan hukum yang berbeda. Para penerus Alfred, termasuk Raja Edward the Elder dan Puan Æthelflæd penguasa Mercia (keduanya anak Raja Alfred), memperluas kekuasaan mereka ke daerah-daerah tersebut. Pada abad kesepuluh, Æthelstan berhasil menguasai York dan sering dipandang sebagai raja pertama Inggris yang dipersatukan.

Pada 1016, Raja Cnut dari Denmark menjadi Raja Inggris. Kerajaan itu kemudian terhubung dengan kekuasaannya di Denmark dan Norwegia. Jadi, sebelum William datang, Inggris telah mengalami pemerintahan dinasti Skandinavia. Bangsa Norman sendiri memiliki akar Skandinavia: para pendatang Viking yang mengadopsi bahasa Prancis dan agama Kristen, lalu menjadi bagian dari tatanan politik Prancis.

Kekuasaan Denmark berakhir saat pewaris Raja Cnut, yaitu Raja Harthacnut wafat. Edward the Confessor, keturunan dinasti Wessex yang lama hidup dalam pengasingan di Normandia, menjadi Raja Inggris pada 1042. Keluarga Godwin yang diangkat oleh Raja Cnut sebagai penguasa Wessex tumbuh sebagai kekuatan aristokrat utama. Harold Godwinson adalah Earl of Wessex sebelum memperoleh tahta. Pada saat itu Wessex sudah menjadi earldom di dalam kerajaan Inggris, bukan kerajaan tersendiri seperti pada masa Alfred.

Raja Edward wafat tanpa putra mahkota pada Januari 1066. Sebagai Earl of Wessex dan ipar raja, Harold dinobatkan sebagai Raja dengan dukungan para pembesar Inggris saat itu. Penobatan Raja Harold ditentang oleh dua kekuatan yang siap menginvasi Inggris. Pertama, dari Adipati William yang mengklaim bahwa Edward telah menjanjikan tahta kepadanya, dan bahwa janji tersebut sebenarnya disampaikan Harold kepada William beberapa waktu sebelumnya. Kedua, Harald Hardrada, Raja Norwegia, juga yang mengklaim pewarisan takhta atas dasar perjanjian antara Raja Harthacnut dan Raja Magnus, raja Norwegia sebelumnya. Perlu diingat, pada masa Raja Cnut, Inggris adalah bagian dari North Sea Empire yang kekuasaannya meliputi Inggris, Norwegia dan Denmark.

Pada September 1066, Hardrada menyerbu Inggris utara bersama Tostig, adik Harold. Harold mengalahkan mereka di Stamford Bridge pada 25 September. Tiga hari kemudian, William mendarat di pesisir selatan. Harold bergerak kembali ke selatan dan menghadapi pasukan Norman di Hastings pada 14 Oktober. Pertempuran awalnya berjalan seimbang. Namun di saat menjelang terbenam matahari, posisi Harold melemah dan, shieldwall Inggris (formasi tameng) yang terkenal, jebol oleh serangan kavaleri dan pemanah Normandia. Harold sendiri terbunuh dalam pertempuran bersama pasukan pengamanannya. Sebagian besar tokoh bangsawan Inggris tewas bersama Harold.

William menang, tetapi kemenangan di medan tempur belum berarti penaklukan Inggris telah selesai. William ditahbiskan sebagai raja pada Hari Natal 1066 di Westminster Abbey, London. Langkah pasifikasi dan konsolidasi mulai dilakukan, perkawinan sekaligus penyanderaan sisa-sisa bangsawan Saxon terjadi sebagai langkah awal. Sementara tanah, jabatan aristokrat, lembaga gereja, dan jaringan kekuasaan ditata ulang oleh penguasa baru, perlawanan mulai bermunculan. Baik dari bangsawan Saxon yang tersisa, bangsawan keturunan Denmark, maupun, bahkan, dari bangsawan yang ikut bertempur bersama William melawan Harold di Hastings.

Jika Wessex pernah memperluas kekuasaan atas Danelaw, Cnut pernah menguasai Inggris, dan William kemudian menaklukkan kerajaan Harold, pada titik manakah kemenangan militer berubah menjadi hak yang sah untuk memerintah? Mengapa suatu penaklukan diterima sebagai sejarah yang normal, sedangkan penaklukan lain dapat digunakan untuk menggugat hukum dan penguasa? Kita perlu membedakan Inggris sebelum Hastings yang berlapis-lapis itu dari gambaran tentang kebebasan Saxon. Kelak, rekonstruksi memori masa Saxon dijadikan senjata dalam pertarungan politik hampir enam abad kemudian.

Dari Hastings ke Hobbes

Pada masa Hobbes, pertarungan politik berlangsung di sebuah Inggris yang telah jauh berubah. Ratusan tahun perang, pertempuran, intrik kekuasaan, dan perkawinan bangsawan membuat tidak jelas lagi siapa saja penguasa yang benar-benar keturunan Normandia ataupun William Sang Penakluk.

Berbagai perang saudara, terutama Wars of the Roses antara dua faksi besar Dinasti Plantagenet, mengakhiri kekuasaan dinasti tersebut dan membuka jalan bagi Dinasti Tudor. Dus, garis keturunan raja sudah bercampur dengan bangsawan Wales dan kemudian Skotlandia. Parlemen berkembang menjadi institusi politik penting. Reformasi Abad 16 memutus hubungan kelembagaan Gereja Inggris dengan Paus di Vatikan, tetapi membuka pertentangan baru tentang siapa yang berhak menafsirkan agama dan menuntut kepatuhan. Pajak, kewenangan raja, hak Parlemen, dan kebijakan gereja saling berjalin. Persoalan yang diperebutkan bukan hanya siapa yang memerintah, melainkan juga siapa yang dapat mengikat tindakan dan hati nurani orang yang diperintah.

Konjungtur sejarah di masa Hobbes dimulai dengan ditahbiskannya Raja Charles I dari Dinasti Stuart. Charles I memerintah tanpa melibatkan sidang Parlemen selama 1629–1640. Dalam tradisi Westminster, Parlemen secara formal harus diundang Raja untuk bersidang. Konflik dengan Skotlandia dan kebutuhan pembiayaan perang memaksa Charles I mengundang Parlemen kembali. Krisis kemudian berkembang menjadi perang saudara pada 1642. Hobbes telah meninggalkan Inggris menuju Paris pada akhir 1640. Di pengasingan, ia menerbitkan De Cive pada 1642, sebelum menulis Leviathan.

Perang saudara itu bukan sekadar pertikaian pribadi antara raja dan anggota Parlemen. Hak memungut pajak, membentuk tentara, menentukan kebijakan agama, serta mendefinisikan hubungan antara hukum, rakyat, dan tahta semuanya dipertaruhkan. Kemenangan tentara Parlementaris tidak segera menghasilkan ketertiban yang menjadi konsensus. Perang kembali pecah pada 1648. Charles I akhirnya diadili dan dieksekusi pada 30 Januari 1649. Monarki dan House of Lords dihapuskan; Inggris dinyatakan sebagai commonwealth atau sebentuk republik dengan kekuasaan dipegang oleh Parlemen. Pada 1653, tatanan pemerintahan berubah menjadi Protektorat dengan Oliver Cromwell sebagai Lord Protector.

Leviathan terbit pada 1651, ketika perang dan pergantian kekuasaan masih menentukan kehidupan politik Inggris. Judul lengkapnya, Leviathan, or The Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill, mempertemukan kekuasaan sipil dan agama dalam satu persoalan. Setelah penguasa lama dihancurkan, atas dasar apa orang harus menaati penguasa yang baru? Apakah kemenangan cukup untuk melahirkan hak? Ataukah hak itu memerlukan dasar lain, yang tidak bergantung pada siapa menaklukkan siapa?

Mengapa Hobbes tidak memulai dengan sejarah penaklukan Inggris atau kemenangan Parlemen, melainkan dengan manusia? Mengapa Leviathan dimulai dengan Of Man, dilanjutkan dengan Of Commonwealth, lalu Of a Christian Commonwealth? Apakah manusia yang takut, berhitung, berjanji, dan mengotorisasi kekuasaan itu suatu fakta antropologis yang netral, atau suatu model yang justru dirancang agar teknologi politik Hobbes dapat bekerja? Dan dari institusi sejarah apa kapasitas-kapasitas manusia itu terbentuk?

Adu Representasi Gaya Hobbes

Untuk membaca jawaban Hobbes, Foucault justru meminta kita memperhatikan sebuah cara membaca negara yang sedang dilawannya. Kuliah 4 Februari dibuka dengan pertanyaan yang muncul dari kuliah sebelumnya: mengapa memulai pembahasan tentang rasisme dari abad keenam belas atau ketujuh belas, sementara rasisme religius, khususnya antisemitisme, telah ada sejak Abad Pertengahan?

Foucault memperjelas sasaran penelitiannya. Ia tidak sedang menyusun sejarah rasisme dalam pengertian umum dan tradisional; bukan pula sejarah kesadaran menjadi bagian dari suatu ras, atau inventaris ritus dan mekanisme untuk mengucilkan, mendiskualifikasi, dan menghancurkan sebuah kelompok. Yang ia telusuri adalah kemunculan suatu analisis atas negara, lembaga-lembaganya, dan mekanisme kekuasaannya: sebuah analisis yang berbelah dalam term-term biner.

Tubuh sosial, dalam analisis itu, tidak terdiri dari sebuah piramida, sebuah hierarki, atau sebuah organisme yang koheren dan utuh. Ia terdiri dari dua pengelompokan yang berhadap-hadapan. Relasi di antara keduanya adalah relasi perang, sebuah perang permanen. Negara hanyalah sebentuk lain dari perang yang berlangsung terus-menerus, bentuk yang kelihatannya damai. Dari analisis seperti ini muncul harapan, imperatif, dan politik pemberontakan serta revolusi. Jadi, persoalannya juga menyangkut asal-usul suatu politik revolusioner.

Istilah ras dalam diskursus tersebut perlu dibaca melalui perbedaan asal-usul, bahasa, adat, hukum, dan sejarah penaklukan, bukan langsung melalui klasifikasi biologis modern. Analisis ini muncul sebelum pertarungan sosial dirumuskan sebagai pertarungan antarkelas yang mulai populer pada Abad 19. Foucault membedakan analisis perang antarras ini dari antisemitisme religius yang lebih tua. Dalam genealoginya, keduanya memiliki lintasan berbeda sebelum bertemu kembali dalam rasisme negara Abad 19. Pembedaan itu tidak menyangkal adanya penganiayaan religius sebelumnya; ia menetapkan diskursus kekuasaan mana yang sedang ditelusuri.

Kalau kita membicarakan perang pada abad keenam belas dan ketujuh belas, tentu kita akan menemukan Hobbes, yang menyatakan perang semua melawan semua (bellum omnium contra omnes). Menurut Hobbes, ancaman ini tidak hanya ada sebelum kemunculan Leviathan. Ia masih dapat dikenali sesudah negara berdiri, di dalam wilayah negara maupun pada batas-batasnya.

Ada tiga gambaran yang membantu kita melihatnya. Pertama, dalam sebuah negara beradab sekalipun, seseorang yang bepergian akan membawa perlindungan dan tidak lupa mengunci rumahnya. Ia bahkan dapat mengunci peti di dalam rumah. Kehadiran hukum tidak membuatnya berhenti memperhitungkan pencuri dan calon penyerang. Kedua, Hobbes merujuk pada masyarakat di Amerika yang ia gambarkan kehidupan tanpa kekuasaan bersama. Dalam gambaran Hobbes, suku-suku adat Amerika dalam kondisi siap berperang antar suku. Ketiga, apa makna hubungan antarnegara di Eropa jika bukan hubungan antara pihak-pihak yang saling berhadapan dengan pedang terhunus dan pandangan yang terus mengamati lawan?

Dalam membaca Hobbes, menurut Foucault, ada dua pertanyaan yang perlu dipertimbangkan. Apa itu perang yang ada sebelum negara berdiri dan yang hendak disingkirkan melalui pembentukan negara? Lalu, bagaimana perang tersebut membentuk negara? Apa dampaknya terhadap konstitusi atau pembentukkan negara, dan apa yang tersisa dari perang di dalam tubuh negara setelah negara terbentuk?

Apakah perang itu ditempatkan dalam pra pembentukkan negara, lalu disingkirkan sebagai kebiadaban yang harus ada di luar batas-batas negara? Jika ia terus ada di perbatasan dan dapat muncul kembali di dalam negeri, apa sebenarnya yang telah diakhiri oleh pembentukan negara? Pertanyaan tentang bentuk perang dan pertanyaan tentang asal-usul negara tidak dapat dijawab hanya dengan menyebut adanya kekerasan.

Apakah perang itu perang antara yang kuat dan yang lemah, antara pelaku kekerasan dan yang lembek, antara yang berani dan yang penakut? Apakah ia disebabkan oleh perbedaan alami? Dalam pembacaan Foucault, justru bukan perbedaan besar yang menggerakkan keadaan perang Hobbes. Jika perbedaan kekuatan cukup besar, jelas terlihat, dan tidak dapat diubah, hasil bentrokan akan segera diketahui: kemenangan si kuat atas si lemah. Atau, sebelum bentrokan terjadi, si lemah membatalkan niat berperang karena menyadari kelemahannya. Dalam skema ini, perbedaan natural yang tegas dapat mendamaikan.

Namun, dalam ketiadaan perbedaan yang menentukan, dalam anarki perbedaan-perbedaan tipis yang menjadi ciri kondisi alami, apa yang terjadi? Si sedikit lemah tetap menganggap dirinya cukup kuat untuk bertahan dan tidak menyerah. Si cukup kuat tidak pernah merasa cukup kuat untuk berhenti gelisah. Ia selalu berjaga-jaga. Kesetaraan yang kurang lebih ini menciptakan ketidakpastian, risiko, ancaman, dan keinginan untuk berbentrokan. Inilah relasi awal dari situasi perang.

Si lemah menyadari bahwa bisa saja ia mengatasi si kuat. Maka ia tidak menanggalkan kehendak berperang. Si kuat, yang keunggulannya hanya beberapa tingkat, menyadari bahwa setiap saat ia dapat menjadi lemah akibat muslihat, kejutan, atau persekutuan. Satu pihak tidak melepaskan kemungkinan perang; pihak lainnya berusaha menghindarinya. Tetapi untuk menghindari perang, ia justru harus menunjukkan bahwa ia siap berperang dan tidak akan menolak jika perang terpaksa terjadi atas dirinya.

Bagaimana caranya? Mereka yang hendak menyerang harus dibuat ragu atas kekuatannya sendiri agar membatalkan serangan. Pada saat membatalkannya, mereka juga harus mengetahui bahwa lawannya tidak akan menghindar begitu saja. Lalu apa yang terjadi dalam hubungan yang berangkat dari perbedaan-perbedaan berserak dan bentrokan yang belum diketahui hasilnya ini? Di sinilah berlangsung permainan dengan tiga elemen.

Pertama, representasi dan kalkulasi. Saya memperkirakan kekuatan lawan dan memperkirakan bagaimana lawan memperkirakan kekuatan saya. Kedua, manifestasi yang tegas dan tanda-tanda atau sinyalemen kehendak. Saya tampilkan keinginan untuk berperang dan saya tunjukkan bahwa saya tidak menolak berperang. Ketiga, penggunaan taktik intimidasi bersilang. Saya khawatir untuk berperang dan tidak akan berhenti gelisah kecuali Anda juga khawatir untuk berperang, setidaknya sama khawatirnya dengan saya, atau kalau bisa sedikit lebih khawatir daripada saya.

Artinya, keadaan perang yang diceritakan Hobbes tidak mensyaratkan situasi brutal ketika kekuatan-kekuatan berbentrokan secara langsung. Yang berhadap-hadapan dalam skema perang primitif ini pada dasarnya bukan senjata, tinju, atau kekuatan biadab yang tidak terkendali. Tanpa darah, mayat, dan pertempuran pun keadaan perang dapat berlangsung. Yang bekerja adalah representasi, manifestasi, tanda-tanda, muslihat, dan dusta: kehendak yang disampaikan dalam bentuk berlawanan (tidak mau perang, namun bergerak-gerik seperti mau perang), kegelisahan yang disamarkan oleh ketegasan.

State of war adalah keadaan perang, tidak harus perang yang sedang berlangsung sebagai pertempuran. Hobbes membedakan bentrokan itu sendiri dari rentang waktu ketika kehendak untuk berbentrokan cukup diketahui. Titik berangkatnya, dalam rumusan yang menarik bagi saya, bukan teater perang sungguhan, melainkan teater diplomasi permanen. Namun, diplomasi ini berlatar kehendak berperang yang terus disampaikan. Negara dapat lahir tanpa menghapus seluruh kemungkinan tersebut.

Permainan representasi ini sudah mengandaikan manusia yang mampu merasa takut, menghitung risiko, memahami tanda-tanda, dan mengantisipasi tindakan orang lain. Dalam arsitektur Leviathan, pembahasan tentang manusia mendahului pembahasan tentang commonwealth. Individu yang tampak atomik itu kelak memungkinkan kesatuan politik artifisial melalui representasi. Tetapi apakah model manusia ini sendiri terlepas dari sejarah? Atau ia mengabstraksikan manusia yang telah dibentuk oleh gereja, hukum, keluarga, dan pendidikan? Pertanyaan genealogis ini akan saya telusuri kembali setelah melihat bagaimana kedaulatan didirikan.

Teori Kedaulatan Hobbes

Lalu bagaimana keadaan yang tidak harus berupa pertempuran ini membentuk negara, Leviathan, dan kedaulatan? Atas pertanyaan itu Hobbes memiliki dua jawaban: kedaulatan melalui pelembagaan, sovereignty by institution, dan kedaulatan melalui perolehan, sovereignty by acquisition. Jawaban pertama sering menjadi pereduksi Hobbes, karena segera dimasukkan ke dalam bayangan kita tentang kontrak sosial. Padahal mekanisme yang dibacakan Foucault jauh lebih rumit.

Dalam pelembagaan, persoalannya bukan semata-mata setiap orang menyerahkan sebagian haknya kepada seseorang atau sekelompok orang, lalu penguasa mengumpulkan potongan-potongan hak tersebut. Yang menentukan adalah otorisasi dan representasi. Orang-orang mengikatkan diri satu sama lain untuk mengakui tindakan seseorang atau suatu majelis sebagai tindakan wakil mereka. Mereka memberi sang daulat kemampuan untuk membawa pribadi mereka sebagai satu kesatuan politik.

Ini bukan berarti seluruh hak tanpa sisa dilepaskan; hak mempertahankan hidup tetap menjadi batas penting bagi kewajiban subjek. Tetapi banyaknya individu yang berbeda dapat tampil sebagai satu pribadi melalui wakil yang mereka otorisasi. Sang daulat bukan sekadar individu yang lebih kuat daripada yang lain. Ia membawa pribadi artifisial yang dibentuk dari mereka. Sebuah individu yang diciptakan, tetapi memiliki kekuatan nyata untuk bertindak. Dalam commonwealth melalui pelembagaan, kita kembali menemukan permainan kehendak, pakta, dan representasi.

Pada perolehan, mekanismenya tampak berbeda. Anggaplah dua commonwealth berperang, kali ini dengan pertempuran nyata, dan salah satunya ditaklukkan. Jika semua orang yang kalah dimusnahkan, tidak ada lagi orang yang dapat ditempatkan dalam relasi kedaulatan. Tetapi jika mereka dibiarkan hidup, muncul pilihan: berperang kembali dengan risiko mati, atau tunduk kepada pemenang, bekerja untuknya, menyerahkan penggunaan tanah dan tenaga, serta membayar pajaknya.

Orang bisa membantah: itu kan relasi dominasi, bukan kedaulatan. Relasi yang didasari menang-kalah dalam pertempuran, lalu diperpanjang dengan alat-alat kekerasan dan kekuasaan. Justru di sini argumen Hobbes bekerja. Memilih patuh agar tetap hidup dapat membentuk relasi kedaulatan. Yang kalah mengotorisasi pihak yang menang, menggantikan penguasa yang kalah dengan penguasa pemenang. Mereka menolak kembali berperang, memilih hidup daripada mati, lalu mengakui kekuasaan untuk dapat tetap hidup.

Kemenangan sendiri belum menghasilkan hak atas mereka yang dikalahkan. Yang menentukan adalah ketundukan yang dinyatakan melalui perjanjian atau tanda-tanda kehendak yang memadai. Tawanan yang hanya dibelenggu dan dipaksa bekerja tidak dengan sendirinya telah memberikan otorisasi itu. Pembedaan ini penting: Hobbes tidak sekadar mengatakan bahwa kekuatan selalu benar. Ia mengubah titik tempat hak memerintah didirikan, dari kemenangan penakluk kepada persetujuan mereka yang takut kehilangan hidup.

Di sini rasa takut tidak membatalkan perjanjian. Dalam pelembagaan kedaulatan, manusia takut terhadap satu sama lain; dalam perolehan/peralihan kedaulatan, mereka takut terhadap pihak yang mereka jadikan penguasa. Sama-sama ketakutan, sama-sama kehendak untuk tetap hidup, dan sama-sama dapat menghasilkan kedaulatan yang absah dalam konstruksi yuridis Hobbes. Perjalanan historis menuju keduanya berbeda, tetapi hak-hak kedaulatan yang dihasilkan memiliki struktur yang sama.

Hobbes kemudian membawa kita kepada mekanisme lain yang terasa cukup aneh: hubungan anak yang baru lahir dengan orang tuanya, terutama ibunya. Dalam kategori perolehan, kekuasaan orang tua dibahas bersama kekuasaan atas mereka yang ditaklukkan. Justru hubungan yang kelihatannya paling jauh dari medan perang ini memperlihatkan dasar yang sama.

Anak belum dapat mengekspresikan kehendaknya dalam kata-kata atau kontrak. Ia menunjukkan kebutuhan melalui tangisan dan teriakan. Dalam situasi alami yang dibayangkan Hobbes, orang yang menguasai hidupnya dapat memeliharanya atau membiarkannya mati. Kepada yang memelihara itulah anak menggantungkan hidup. Kepatuhan kemudian dibaca sebagai persetujuan, sekalipun tidak berbentuk pernyataan kehendak yang biasanya kita bayangkan ketika menyebut suatu perjanjian.

Jadi, dalam argumen itu, kekuasaan atas anak tidak cukup dijelaskan oleh tindakan melahirkannya. Pemeliharaan hidup dan persetujuan yang dianggap menyertainya menjadi penentu. Tidak ada perbedaan mendasar, pada tingkat konstruksi yuridis ini, antara kepatuhan anak kepada yang menjaga hidupnya dan ketundukan pihak yang kalah kepada pemenang perang. Dalam tafsir saya, mekanisme janggal yang diajukan Hobbes ini mungkin dapat dibayangkan untuk subjek kekuasaan yang lahir jauh setelah peristiwa penegakan kedaulatan terjadi (seperti warga Indonesia yang lahir jauh setelah 1949).

Dengan begitu Hobbes menunjukkan bahwa yang menentukan kedaulatan bukan pertama-tama kualitas kehendak, bentuk ekspresi, atau tingkat kecanggihan perjanjian. Di dasarnya ada kehendak radikal untuk hidup, tetap hidup. Dalam pembacaan Foucault, fondasi kedaulatan tidak dicari pada tindakan raja, penakluk, atau orang tua, yang kesemuanya dicari dari atas kekuasaan. Ia dicari pada kehendak mereka yang takut. Apa pun muasal dan mekanismenya, kita kembali kepada relasi antara kehendak, ketakutan, dan kedaulatan.

Memanggil Kembali Arwah Hastings

Kalau Hobbes begitu banyak berbicara tentang perang semua melawan semua, di mana letak perang dalam mekanisme pembentukan kedaulatan? Foucault berargumen bahwa Hobbes justru membuat perang tidak menentukan bagi dasar yuridisnya. Ini tidak berarti ketakutan akan kematian atau kemampuan menggunakan kekuatan menjadi tidak penting. Yang kehilangan kedudukan sebagai fondasi hak adalah kejadian perang itu sendiri: siapa menyerang, siapa menang, siapa merampas, dan siapa menjadi korban.

Bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua, memang menjadi rumusan yang melekat pada Hobbes. Begitu pula homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia.

Paparan tentang state of war sebagai permainan representasi, lalu mekanisme kedaulatan yang seolah membawa persoalan perang namun menihilkannya sebagai dasar hak, berujung kepada satu hal. Hobbes sedang bertarung melawan satu arus zaman. Leviathan adalah instrumen Hobbes melawan diskursus politik yang membawa pengetahuan tentang perang di masa lalu sebagai senjata politik masa kini.

Pengetahuan itu menyangkut sejarah invasi, penghancuran, perampasan, pemerkosaan, dan segala efek yang membuat perang terus dijalankan di dalam hukum dan lembaga negara. Musuh dari Leviathan adalah problem penaklukan. Biarpun berhalaman-halaman dihabiskan untuk membicarakan perang, ujung argumen Hobbes menggeser perang dan penaklukan dari kedudukan yang menentukan. Ada atau tidak ada pertempuran, ada atau tidak ada penaklukan, dasar kedaulatan harus dicari pada kesepakatan dan otorisasi yang dapat lahir dari ketakutan.

Di sinilah Hastings kembali muncul. Diskursus yang dilawan Leviathan dapat dibayangkan berbicara dari dua sisi. Dari sisi sang daulat: kami adalah penakluk dan kalian yang tertaklukkan; bisa jadi kami orang asing, tetapi kalian adalah jongos kami. Dari sisi yang lain: boleh jadi kami ditaklukkan, tetapi kami tidak akan tinggal diam; kami berada di rumah kami sendiri, dan kalian harus pergi. Dalam kedua posisi politik ini, sejarah penaklukan dipanggil kembali untuk menentukan hubungan antara penguasa dan mereka yang dikuasai.

Foucault menghubungkan kemunculan diskursus itu dengan pertarungan politik yang berkembang antara kelompok-kelompok borjuis, aristokrasi, dan monarki. Tetapi yang menarik bukan hanya munculnya kelompok dan kepentingan baru. Ada pula pengetahuan yang telah lama beredar tentang hak kekuasaan yang berasal dari penaklukan. Kekalahan Harold dan kemenangan William menyediakan peristiwa yang dapat dipanggil kembali untuk menjelaskan mengapa hukum dan tanah berada di tangan tertentu.

Dalam kuliah itu, Foucault menelusuri bertahannya rujukan kepada penaklukan dalam ritual kekuasaan hingga masa Henry VII. Yang hendak diperlihatkannya adalah daya hidup sebuah klaim: hak penguasa masih dapat dikaitkan dengan kemenangan Norman berabad-abad sebelumnya. Penaklukan bukan sekadar kejadian yang disimpan dalam kronik, melainkan pengetahuan yang terus hadir dalam pembenaran kekuasaan.

Ingatan tentang penaklukan tidak bertahan hanya dalam silsilah penguasa. Bahasa dapat menjadikannya pengalaman sehari-hari. Kedudukan bahasa Prancis dalam lingkungan elite dan praktik hukum, bersama penggunaan bahasa Latin dalam dokumentasi, menandai jarak dari masyarakat berbahasa Inggris. Ketidaksetaraan akses terhadap bahasa hukum dapat menjadi bagian dari pengalaman keterasingan: hukum yang menguasai hidup seseorang tidak selalu hadir dalam bahasa yang ia ujarkan.

Statute of Pleading pada 1362 memperlihatkan persoalan ini dengan konkret. Undang-undang tersebut mengakui bahwa orang yang berperkara tidak memahami apa yang dikatakan untuk atau melawan mereka dalam bahasa Prancis. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Inggris dalam pembelaan dan pemeriksaan perkara, sementara pencatatannya tetap dalam bahasa Latin. Sejarah bahasa hukum memang berubah, tetapi tuntutan untuk dapat membela diri dalam bahasa sendiri menunjukkan bagaimana hukum dapat dirasakan sebagai kekuasaan yang asing.

Kesadaran yang menempatkan penguasa sebagai orang asing juga dapat mengambil bentuk sastra dan legenda. Dalam pembacaan Foucault, ingatan tentang Harold, kultus Edward, dan cerita Robin Hood dapat masuk ke dalam representasi tentang rakyat yang kehilangan haknya. Di sisi lain, legenda Arthur yang berakar pada tradisi Briton dapat digunakan dalam lingkungan kekuasaan Norman. Kisah-kisah ini tidak perlu dibayangkan sejak asalnya sebagai dua perangkat propaganda yang rapi. Yang penting adalah kemungkinan mengambil dan mengaktifkannya kembali dalam pertarungan tentang asal-usul dan legitimasi.

Maka dapat beredar sebuah narasi politik: nenek moyang para pembesar adalah keturunan Norman, sedangkan rakyat adalah anak-anak Saxon. Gambaran tentang Norman Yoke yang membebani rakyat Inggris, memberi nama kepada gagasan bahwa penaklukan masih bekerja dalam tatanan yang berlaku. Itu bukan sensus keturunan orang Inggris. Ia adalah cara mengodifikasi pertarungan politik, ekonomi, dan yuridis ke dalam sejarah penakluk dan yang ditaklukkan. Ketika bentuk-bentuk konflik berubah pada Abad 16 dan 17, bahasa pertarungan antarras itu tetap dapat digunakan sebagai instrumen pertarungan.

Di tangan pembela kerajaan, penaklukan dapat membenarkan hak penguasa. Sebagian Parlementaris justru memanggil hukum dan kebebasan Saxon yang dianggap mendahului kekuasaan Norman untuk membatasi monarki. Pembacaan yang lebih radikal, termasuk di kalangan Levellers dan Diggers, dapat mengarahkan gugatan kepada kepemilikan dan tatanan sosial itu sendiri. Jika hak atas tanah dan kedudukan para pembesar berasal dari penaklukan, mengapa hasil perampasan harus berlaku sebagai hak untuk selamanya?

Dalam pembacaan itu, pemberontakan bukan semata-mata tindakan yang merusak ketertiban damai. Ia dapat menjadi jawaban terhadap perang yang tetap dijalankan melalui pemerintah, hukum, dan kepemilikan. Bahkan masa lalu Saxon tidak harus lolos dari pertanyaan: mungkinkah hukum dan kebebasan yang hendak dipulihkan itu sendiri terbentuk dari dominasi yang lebih tua? Di sini kerumitan sejarah Wessex, Danelaw, dan pemerintahan Cnut kembali mengusik gambaran tentang sebuah masyarakat asli yang bebas sebelum kedatangan Norman.

Dalam pembacaan Foucault, gugatan terhadap sejarah dominasi yang lebih tua itu masih muncul sebagai kemungkinan, belum sebagai analisis sejarah dan praktik politik yang koheren. Namun, arah pertanyaannya jelas: mengapa berhenti pada pemulihan hukum Saxon jika hukum itu sendiri dapat diperiksa sebagai hasil pertarungan? Yang dituntut bukan hanya pengembalian sebuah masa lalu, melainkan pemeriksaan terhadap hak yang dibentuk di dalamnya.

Namun, kekuatan diskursus ini tidak bergantung pada ketepatan setiap gambaran tentang masa lalu. Sejarah menjadi medan pertarungan karena pihak-pihak yang berbeda dapat menggunakannya untuk mengungkap atau menutupi dominasi. Yang ditaklukkan tidak hanya menuntut belas kasihan atas penderitaannya. Ia membawa pengetahuan yang menggugat hak pihak yang menang. Siapa menaklukkan siapa? Tanah siapa yang kemudian disebut milik penguasa? Kekerasan mana yang telah berubah menjadi prosedur hukum?

Berhasilkah Hobbes Membunuh Kisah Perang Antar Ras?

Pertarungan yang dibaca Foucault ini telah berlangsung sebelum Leviathan terbit pada 1651. Selama Perang Saudara Inggris pada 1640-an, berkembang gerakan politik ideologis yang menentang perluasan kekuasaan kerajaan yang mereka anggap sewenang-wenang. Gerakan ini disebut Levellers, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, “mereka yang meratakan”. Lawan-lawannya menggunakan julukan itu untuk menuduh mereka hendak meratakan kedudukan sosial dan kepemilikan. Para tokohnya menolak tuduhan hendak menyamaratakan seluruh kekayaan, tetapi memperjuangkan perwakilan politik yang lebih luas, persamaan di hadapan hukum, kebebasan beragama, dan pembatasan kekuasaan. Gugatan mereka juga menyangkut monopoli, penguasaan tanah bersama, dan berbagai beban yang memiskinkan rakyat.

Salah satu tokoh yang dianggap menginspirasi Levellers adalah Edward Coke, hakim dan ahli hukum yang menjadi pembela kewenangan common law dan hak-hak lama Inggris. Coke melawan perluasan kekuasaan raja. Ia telah wafat pada 1634, sebelum gerakan Levellers muncul. Namun, penafsiran hukumnya menyediakan bahan bagi pertarungan berikutnya: raja tidak dapat memperlakukan hukum dan kebebasan rakyat sebagai sesuatu yang semata-mata berasal dari kehendaknya.

John Lilburne adalah seorang penulis pamflet dan aktivis politik, serta salah satu tokoh utama Levellers. Lilburne menggunakan hukum dan kebebasan orang Inggris untuk melawan bukan hanya kesewenang-wenangan kerajaan, tetapi juga Parlemen. Warisan hukum yang dibela Coke menjadi sumber argumentasi, meskipun tuntutan politik Lilburne melangkah lebih jauh. Dalam pembacaan Foucault, pernyataan Lilburne bahwa hukum dibuat oleh para penakluk membuka persoalan yang lebih mendasar: bagaimana jika hukum yang diminta melindungi rakyat justru merupakan perangkat untuk menundukkan mereka?

Diggers, yang muncul pada 1649 dan menyebut diri mereka True Levellers, mengembangkan perjuangan melalui penggarapan tanah bersama. Gerrard Winstanley adalah salah satu tokoh utamanya. Mereka menggugat kepemilikan eksklusif atas tanah. Persoalannya tidak berhenti pada siapa yang berhak memerintah atau bagaimana rakyat diwakili. Hak penguasaan tanah dan hubungan sosial yang ditopangnya pun menjadi sasaran gugatan.

Dalam pembacaan Foucault, diskursus Levellers berkembang ke beberapa arah yang sebagian besar belum terumuskan secara utuh. Salah satunya, seperti dalam argumentasi kelompok Parlementaris, menuntut kembali kepada hukum Saxon: hukum Saxon itu milik kita, dan adil karena sesuai dengan hukum alam. Namun, arah lainnya mengajukan pertanyaan yang mengusik dasar tuntutan tersebut. Jika hukum Norman adalah hasil perang, penjarahan, dan pemerasan, mengapa analisis yang sama tidak diterapkan kepada hukum Saxon? Bukankah kekuasaan Saxon juga mungkin dibangun melalui penaklukan dan dominasi?

Dalam beberapa tulisan Diggers, Foucault menemukan pertanyaan yang lebih radikal lagi. Mengapa berhenti pada Norman ataupun Saxon? Tidakkah setiap bentuk kekuasaan dapat diperiksa sebagai dominasi sebagian orang atas orang lainnya? Foucault mengingatkan bahwa rumusan radikal ini belum dikembangkan menjadi analisis sejarah maupun praktik politik yang koheren. Namun, di sana telah terbuka kemungkinan untuk membaca setiap hukum, kedaulatan, dan kekuasaan melalui sejarah hubungan dominasi yang tidak pernah selesai.

Di sinilah arti penting skema biner yang ditelusuri Foucault. Konflik antara orang kaya dan orang miskin telah lama dikenal. Orang sudah lama berkata: orang kaya menindas orang miskin; keadaan ini tidak adil dan membuat kita menderita. Namun, diskursus yang ditelusuri Foucault melangkah lebih jauh. Bagaimana mereka menjadi berkuasa? Bagaimana mereka memperoleh tanah? Siapa yang membuat hukum yang melindungi kedudukan mereka?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sejarah itu kemudian digunakan untuk menjelaskan keadaan sekarang sekaligus menjadi dasar untuk melawannya. Nenek moyang mereka merampas tanah kita, dan hukum yang berlaku mempertahankan hasil perampasan tersebut. Karena itu, hukum tersebut dapat digugat. Skema pertentangan antara dua kelompok menjadi cara untuk menyelidiki bagaimana kekuasaan terbentuk dan mengapa kekuasaan itu harus dilawan.

Pemberontakan pun memperoleh dasar yang berbeda. Orang memberontak bukan hanya karena penderitaannya tidak tertahankan atau keluhannya tidak didengar. Pemberontakan dibenarkan sebagai keharusan sejarah: ia menjawab tatanan sosial yang sebenarnya masih menjalankan perang, dengan maksud mengakhiri perang tersebut. Sejarah bukan sekadar cerita tentang bagaimana kekuasaan terbentuk. Ia menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk menggugat dan melawannya.

Inilah yang disebut Foucault sebagai historisisme politik, sekaligus lawan besar Hobbes. Leviathan adalah instrumen Hobbes melawan diskursus politik yang membawa pengetahuan tentang perang di masa lalu sebagai senjata politik masa kini. Dengan menempatkan dasar kedaulatan pada kehendak, ketakutan, dan otorisasi, Hobbes berusaha menyingkirkan penaklukan dari persoalan hak memerintah. Tetapi historisisme politik terus mengajukan pertanyaan lain: hubungan dominasi apa yang bekerja di dalam kekuasaan itu, dan melalui sejarah apa hubungan tersebut terbentuk? Selama hubungan kekuasaan masih merupakan hubungan dominasi, kita tidak dapat keluar dari sejarah.

Berhasilkah Hobbes membungkamnya? Pada penutup kuliah, Foucault menyebut dua hambatan yang dihadapi historisisme politik: diskursus filosofis-yuridis pada abad ketujuh belas dan materialisme dialektis pada abad kesembilan belas. Hobbes mengerahkan seluruh kemungkinan diskursus filosofis-yuridis, bahkan yang paling ekstrem, untuk membungkamnya.

Kita pun kembali ke Hastings. Harold telah tewas, William telah menang, dan pertempuran telah berakhir. Tetapi jika kemenangan terus bekerja dalam pembagian tanah, hukum, dan kewajiban untuk patuh, kapan perang itu selesai? Ketika mereka yang kalah kembali menggugat, kita menyebutnya ancaman terhadap perdamaian. Bagaimana jika yang mereka gugat justru perang yang selama ini berlangsung atas nama perdamaian?