transisi

Opini

Miskinnya Imajinasi Politik Kita

Catatan: Tulisan ini dibuat sebagai coret-coret pasca Pileg 2009 dan sebelum Pilpres 2009, dalam kesimpulan bahwa banyak survei politik dan analisa hasil Pemilu, atau analisis kuantitatif dalam studi politik, memiliki kerentanan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Problem atribusi adalah salah satu akarnya, di mana kemungkinan penyebabnya adalah kemiskinan imajinasi politik. Karena coret-coret, membaca tulisan ini memerlukan kehati-hatian.
Catatan-Studi

Pengantar Diskusi Ekonomi, Politik, dan Filsafat Pelurusan Sejarah dalam Masyarakat Transisi

Latar Belakang
Dalam Nineteen Eighty-Four, George Orwell mengisahkan Winston Smith yang bekerja untuk Kementerian Urusan Kebenaran (Ministry of Truth). Tugas Smith adalah “menyesuaikan” arsip-arsip sejarah dengan garis pemerintah yang berkuasa. Ia mengganti isi kalimat dan bahkan menghilangkan orang-orang tertentu dalam foto-foto sejarah. Sebagaimana telah diketahui luas, praktek “merekayasa” sejarah inipun tidak terlepas dalam berbagai rejim penguasa dan Rejim Orde Baru adalah salah satu yang mempraktekkan hal ini.

Catatan-Studi

Parpol lokal, sejauh mana demokratisasi akan dibawa?

* Sebuah pengantar untuk diskusi Asikbaca (kelompok pembaca di Banda Aceh)

MoU Helsinki membawa sebuah dampak perluasan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kali sejak demokrasi parlementer ditutup oleh dekrit presiden 1959, partai lokal kembali mewarnai politik negara ini.

Meski hanya dibuka di Aceh, partai lokal setidaknya membuka kesempatan untuk aktor-aktor politik yang sebelumnya bermain di luar pertarungan elektoral di Aceh. Jika sebelumnya pilkada Aceh telah dimenangkan oleh kandidat independen, yang sebelumnya di luar jejaring oligarki warisan ORBA, partai lokal di Aceh membawa lebih banyak lagi aktor yang sebelumnya ekstra parlementer (dan bermakna di luar oligarki) namun sekaligus juga komponen oligarki yang melakukan reposisi elektoral.

Opini

Oktober 1965: Ramai-ramai Menggadai Kedaulatan Politik Luar Negeri

MENYEBUT Gerakan Tiga Puluh September (G-30-S), tanpa menyertakan nama Partai Komunis Indonesia (PKI), rupanya selalu membuat gatal telinga sastrawan Taufik Ismail. Atas desakkannya (dan tentunya segolongan orang semacam beliau), Departemen Pendidikan Nasional membatalkan kurikulum pengajaran sejarah tahun 2004 dan menarik buku-buku pelajaran sejarah. Taufik Ismail dikabarkan juga, telah menerbitkan sebuah buku yang isinya diperkirakan membeberkan “dosa-dosa” komunisme.
Opini

The Revolution Will Not [Only] Be Televised

Scott-Heron mungkin saat itu tidak menduga bahwa Televisi kemudian menjadi sebuah wilayah perebutan politik yang penting. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, jumlah pemirsa televisi melampaui ratusan kali jumlah pembaca berita tercetak (koran, majalah, internet, dan seterusnya). Televisi bahkan jauh lebih terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari masyarakat.
Opini

Mayor Alfredo

Nanti malam (Kamis, 24 Mei 2007), acara Kick Andy di Metro TV akan menghadirkan Mayor Alfredo. Ia adalah salah satu tokoh kunci dalam serangkaian kerusuhan yang diakhiri dengan dicopotnya Mari Alkatiri dari posisi Perdana Menteri Timor Leste. Mayor Alfredo hingga saat ini dinyatakan buron oleh Pemerintah Timor Leste. Talkshow ini mungkin bisa menjadi update atas dua tulisan saya sebelumnya (Setelah Dekolonisasi Dili dan Representasi Berbahaya).

Opini

Berbicara Kembali Tentang Kesadaran Politik (Kelas)

Gerakan transformasi sosial Indonesia, mencapai percepatan tertinggi menjelang dan sesudah bulan-bulan kejatuhan Soeharto. Ratusan ribu orang terlibat aktif di dalamnya, menghasilkan ribuan organisasi massa bertuntutan politis, dan melahirkan krisis dalam sistem kapitalis Indonesia. Harapan-harapan revolusioner pun bermunculan. Semua mata gerakan revolusioner sedunia tertuju ke negeri ini.
Opini

Setelah Dekolonisasi Dili

Gerombolan-gerombolan pemuda berparang berkelana di jalan-jalan kota Dili, Timor Leste. Pembunuhan, pembakaran, penjarahan terjadi di berbagai pelosok kota. Kantor-kantor pemerintahan tak luput dari gelombang kekerasan. Unit-unit militer dan polisi negara, yang mestinya mengendalikan situasi, justru malah berbaku tembak.
Opini

Adili Soeharto, Evaluasi Perkembangan Historis Indonesia

Melihat perkembangan dalam berbagai kolom opini dan pernyataan tokoh-tokoh di beberapa media massa saat ini, ada kesan bahwa perbincangan yang paling mendominasi adalah di seputar dua persoalan: penegakkan hukum dan etika-moralitas. Di hadapan para pembaca, pihak yang mengamini penghentian proses hukum atas Soeharto dan yang menolaknya sama-sama mengajak ke arah pertimbangan baik-buruk, adil-tidak, bahkan sampai ke persoalan jasa dan dosa Soeharto sebagai Presiden.