Elit Bergulat Alot

Manuver Gulat Pra Pilpres

Selepas pengumuman pencapresan Ganjar Pranowo oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri, dalam hitungan hari terjadi guncangan. Rantai pertemuan berlangsung di berbagai kota, dan melibatkan petinggi-petinggi partai politik dan juga Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto, Ketua Umum dan Calon Presiden dari Partai Gerindra misalnya, pada hari Idul Fitri berkunjung ke kediaman Presiden Joko Widodo di Solo. Pada hari itu juga, sekembalinya dari Solo, Prabowo menemui Airlangga Hartarto, Ketua Umum sekaligus Calon Presiden dari Partai Golkar.

Estafet pertemuan itu mungkin sesuatu yang di luar harapan para perencana politik di PDI Perjuangan. Menghadapi ketidakpopuleran partainya akibat penolakan terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U-20, mereka terlihat mempercepat pengambilan keputusan dan pengumuman Calon Presiden mereka. Apalagi jika kita melihat ketidaksinkronan antara persepsi kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dengan elektabilitas PDI Perjuangan.

Di hari pengumuman 21 April lalu, laksana sebuah penobatan seorang raja, Ketua Umum Megawati memasangkan peci hitam di kepala Ganjar Pranowo. Penetapan waktu, pengkondisian digital, dan diseminasi media didorong semaksimal mungkin agar terjadi sambutan publik. Tersebar kabar bahwa para perencana politik PDI-P ini mengharapkan terjadinya efek perbincangan di Hari Raya, di kampung-kampung, di tengah suasana mudik di kampung halaman.

Sekembali dari Solo, Presiden Joko Widodo juga melakukan berbagai rangkaian pertemuan dengan para ketua umum dan/atau para calon presiden dari partai-partai koalisi kabinet saat ini. Selain itu, Presiden juga memanggil Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru saja mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Sandi juga dinilai berbagai pihak memiliki ambisi menjadi calon wakil presiden.

Kabar terakhir cukup mengejutkan untuk pengamat dan aktor politik, ketika Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan anak pertama Presiden Joko Widodo mengundang pimpinan-pimpinan relawan pendukung dirinya dan ayahnya pada 28 April. Secara terbuka Gibran meminta para relawan tidak buru-buru mendukung calon presiden manapun, baik Ganjar maupun Prabowo. Ini mengejutkan karena Gibran, seperti juga ayahnya, adalah petugas partai PDI Perjuangan. Dalam pakem politik kepartaian, manuver ini sudah berbeda arah dengan keputusan partai.

Pergulatan Posisi, Sifat Alamiah Manusia Politik Indonesia Dalam Berbagai Perspektif

Kesulitan utama dalam memahami politik Indonesia terletak pada fluiditas ideologi dan identitas kepartaian yang mencirikannya. Di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, ideologi partai politik dapat dengan jelas ditempatkan dalam spektrum ideologi kiri-kanan atau tradisi politik tertentu. Akan tetapi, di Indonesia, hubungan antara klaim ideologi partai dan posisi resmi mereka terkait regulasi dan kebijakan negara belum begitu jelas. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memahami politik dan aktor-aktor yang terlibat di Indonesia.

Suka tidak suka, norma politik tertulis di Indonesia berada di dalam logika ‘hewan politik’ Aristotelian. Menurut pandangan ini, manusia politik yang membentuk komunitas, berbagi sumber daya, dan terlibat dalam pemerintahan. Manusia politik merupakan makhluk rasional yang mencari kebaikan bersama melalui kerja sama dan dialog. Namun, kenyataan seringkali berbeda, di mana politisi dan politik di Indonesia kerap kali terlihat irasional dan terjebak dalam pola korupsi serta penyelewengan.

Sejumlah politisi Indonesia dengan latar belakang akademik tinggi dan pengalaman di lembaga non-profit sering menuduh lawan politik mereka sebagai Machiavellian. Namun, banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami pandangan Niccolò Machiavelli, filsuf politik Italia abad ke-16. Dalam karyanya “The Prince,” Machiavelli memang menawarkan pandangan sinis tentang sifat manusia dan menekankan pentingnya manipulasi, penipuan, dan eksploitasi untuk mempertahankan kekuasaan. Walaupun demikian, tindakan tersebut selalu dilakukan dengan tujuan baik untuk negara, meski metodenya terkadang dianggap tidak bermoral.

Sejak kerangka moral dapat diabaikan dalam kacamata Machiavellian, cukup menarik jika mencoba melihat perilaku manusia politik dalam kerangka Foucauldian. Michel Foucault, sosiolog dan ahli sejarah pemikiran Perancis tahun 1960-1980an, berpendapat bahwa kekuasaan itu meresap dan beroperasi melalui hubungan dan institusi yang kompleks, yang mempengaruhi subjektivitas, agensi, dan perlawanan individu. Artinya, kerangka moral, regulasi, dan pakem/norma dapat saja mencengkeram seorang manusia politik namun juga bisa saja manusia tersebut memutuskan untuk berstrategi melawan dan membelokkan koridor kekuasaan.

Fluiditas posisi politik, dan bahkan pergulatan tanpa akhir atas posisi politik, mengingatkan kita kepada konsep Mandala yang disadari oleh sejarawan Oliver W. Wolters saat melakukan studi tentang kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di Abad Pertengahan. Beradaptasi dari konsep ini, manusia politik dibentuk oleh jaringan kompleks kesetiaan, penghormatan, dan perlindungan yang setiap titik pangkal atau node dari jaringan tersebut adalah pusat kekuasaan yang bersifat personal, yaitu raja. Loyalitas kadipaten kepada sebuah imperium/kerajaan bukanlah sesuatu yang legal, namun merupakan ikatan personal antara adipati dengan satu atau dua raja terdekat. Manusia politik, dalam hal ini adipati, memiliki fleksibilitas, struktur terdesentralisasi, dan penekanan pada hubungan pribadi antara penguasa dan bawahannya.

Dan sebagaimana pertarungan politik elektoral adalah bagian dari geopolitik, yaitu rivalitas kekuasaan di atas sebuah wilayah. Partai-partai, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan koalisi calon presiden berusaha memenangkan dukungan publik untuk meraih kursi, baik di tingkat lokal (Kabupaten/Kota dan Provinsi) maupun di tingkat Daerah Pemilihan. Aktor politik harus menampilkan perbedaan mereka agar dapat dipilih oleh pemilih. Keberhasilan awal mereka tergantung pada sejauh mana ciri-ciri mereka menciptakan representasi yang diinginkan oleh masyarakat terkait bentuk kekuasaan. Dalam konteks persaingan ini, citra dan imaji menjadi faktor kunci, sehingga perebutan posisi simbolik menjadi sangat penting. Aktor politik berusaha mempengaruhi persepsi publik demi memenangkan pertarungan politik ini dan mencapai tujuan mereka dalam menguasai kekuasaan.

Analisis Momentum 21 April 2023

Pengumuman 21 April 2023 oleh Ketua Umum PDI Perjuangan adalah sebuah manuver cepat selayak sebuah kup dari mandala yang berpusat pada Megawati terhadap pihak-pihak eksternal dan internal yang mengorbit kepada mandala lainnya yang berpusat pada Presiden Joko Widodo. Kup ini mendisrupsi upaya mandala Jokowi dalam menjadi ‘king maker’ dan merupakan langkah asertif untuk memastikan negosiasi kekuasaan pra pemilu berada di tangan Megawati dan mandalanya.

Ibarat pertandingan catur, para protagonis yang memiliki mandala yang cukup sentral seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Surya Paloh ataupun tokoh-tokoh yang mandalanya lebih periferikal seperti Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perhitungan ulang atas rencana-rencana manuver mereka. Kesibukan komunikasi yang dipertontonkan di media massa menunjukkan konfigurasi relasi/jaringan antar mandala sedang mengalami penyesuaian.

Dengan memperhatikan relasi-relasi simbolik dari setiap protagonis, komunikasi dilakukan untuk meracik rumusan-rumusan strategis dari mulai kombinasi koalisi maupun persiapan kontra-manuver. Para perencana politik di setiap mandala juga kini disibukkan untuk memastikan apakah setiap gestur politik ataupun pesan yang tersampaikan adalah intensi sejati ataukah hanya muslihat Machiavellian.

Gimnastik politik ini seringkali juga menciptakan problem baru. Kinerja pemerintahan dapat terganggu di saat kebijakan, anggaran, regulasi, dan program dijadikan ‘bargaining chip’ antar protagonis. Belum lagi ‘dosa/kasus masa lalu’ yang dapat digunakan untuk mencegah kontra manuver lawan.

Yang sangat disayangkan sebenarnya, konstelasi dan relasi antar mandala ini sepertinya melupakan tujuan-tujuan dari politik itu sendiri. Tidak satupun mandala yang sedang sibuk bermanuver saat ini membicarakan agenda-agenda kebangsaan masa depan, aspirasi-aspirasi rakyat yang harus jadi program prioritas para capres, dan tentunya karakter pemerintahan ke depan yang jelas akan berhadapan dengan pengaruh ketidakpastian ekonomi global akibat perang di Eropa dan persaingan geopolitik regional Asia Pasifik.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *